YLKI Minta Pemprov DKI Jangan Cabut Larangan Sepeda Motor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperkuat pengendalian kendaraan pribadi untuk memperkuat penggunaan angkutan umum, salah satunya larangan sepeda motor melintas di ruas jalan tertentu

  • Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di kawasan Bundaran Patung Pemuda, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.
    Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di kawasan Bundaran Patung Pemuda, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

    JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya memperkuat angkutan umum di Ibu Kota, baik Transjakarta maupun angkutan pengumpan lainnya.

    "Membiarkan kendaraan pribadi dominan di ibu kota sama saja Gubernur Anies melakukan pembiaran agar angkutan umum di Jakarta mati," kata Tulus seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/11).

    Karena itu, Tulus menyarankan Gubernur Anies agar tidak melanjutkan wacana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru seharusnya memperkuat pengendalian kendaraan pribadi untuk memperkuat penggunaan angkutan umum.

    "Jangan mewariskan kebijakan yang kontraproduktif. Rencana Gubernur Anies yang akan mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat adalah langkah mundur yang kontraproduktif," tuturnya.

    Tulus mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya memperkuat dan memperluas pembatasan kendaraan pribadi di ibu kota, baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

    "Sebagai instrumen pengendalian lalu lintas, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor adalah mutlak," ujarnya.

    Tulus mengatakan kendaraan roda empat sudah dikenakan pembatasan dengan kebijakan satu kendaraan tiga orang atau "three in one" yang kemudian diganti dengan pembatasan berdasarkan tanggal ganjil dan genap.

    Pembatasan kendaraan roda empat selanjutnya dengan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Sementara kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak ada instrumen kebijakan pengendalian sama sekali.

    Dalam pemberitaan Validnews sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan rasa keadilan kepada pengguna kendaraan bermotor sehingga bisa melintasi lagi Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

    Hal ini menurutnya perintah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengembalikan aksesibilitas kepada warga. Untuk kebijakan tersebut menurutnya Bina Marga saat sedang mencoba menata dan memaparkan kepada Anies-Sandiaga untuk desain yang berkeadilan untuk pengemudi kendaraan roda dua. Meski begitu menurutnya akan tetap dikedepankan prisnsip keselamatan. (Jenda Munthe)