Warga Negara Myanmar Korban TPPO Terima Resitusi

Hanya empat terpidana yang sanggup membayar ganti rugi uang bagi delapan korban dengan jumlah restitusi sebesar Rp438 juta

  • lustrasi perdagangan manusia. haikudeck.com
    lustrasi perdagangan manusia. haikudeck.com

    JAKARTA – Delapan warga Myanmar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku menerima restitusi (ganti rugi) dari terpidana yang melakukan kejahatan. Pemberian restitusi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Resitusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual pada 10 Maret 2016 lalu. Berdasarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan penilaian ganti rugi (restitusi) bagi korban kejahatan.

    Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lies Sulistiani mengatakan meski sempat terkendala cukup lama, pemberian restitusi membuktikan pemerintah telah menjalani kewajibannya terhadap korban TPPO Myanmar. Penanganan korban TPPO Benjina dikatakan Lies menjadi acuan penanganan dan perlindungan TPPO lintas negara.

    "Pemerintah Indonesia dan Myanmar telah menjalankan kewajiban hukum dan moral agar para korban segera mendapatkan haknya uang ganti rugi yang dibayarkan pelaku," kata Lies melalui pesan elektronik diterima Validnews, Kamis (12/7).

    Duta Besar Republik Uni Myanmar untuk Indonesia H E Daw Ei Ei Khin Aye mengapresiasi kinerja LPSK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri yang merealisasikan ganti rugi bagi korban perdagangan manusia asal Myanmar.

    Dana ganti rugi itu telah diterima pihak Kedubes Myanmar yang selanjutnya akan diserahkan kepada para korban melalui Deputi Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. Rencananya pada pekan kedua Desember 2017, tiga kementerian pemerintah Myanmar yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesejahteraan Sosial akan menyerahkan restitusi kepada korban.

    Penyerahan restitusi itu ditindaklanjuti melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dana Restitusi yang diserahkan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Suhardi, sebagai eksekutor putusan pengadilan kepada Duta Besar Republik Uni Myanmar disaksikan Wakil Ketua LPSK dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI.

    Sebelumnya 22 warga Myanmar diperiksa menjadi saksi dan korban TPPO di Benjina, Kepulauan Aru Maluku. Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri Dobo mengajukan rekomendasi perlindungan bagi 22 warga Myanmar tersebut melalui LPSK. Berdasarkan rekomendasi itu, LPSK dapat menghadirkan 13 korban TPPO asal Myanmar saat sidang di Pengadilan Negeri Tual Maluku yang membuktikan kejahatan dilakukan terdakwa.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual memvonis bersalah tiga tahun penjara dan denda Rp160 juta kepada tujuh pelaku, termasuk lima warga Thailand.  Hakim juga memerintah lima terpidana membayar restitusi Rp773,3 juta kepada 11 korban TPPO, namun realisasinya hanya empat terpidana yang sanggup membayar ganti rugi uang bagi delapan korban dengan jumlah restitusi sebesar Rp438 juta.

    TPPO dengan modus yang sama juga pernah terjadi di Kulara, Ambon, Maluku di tahun 2015. Sebanyak 45 warga negara Myanmar yang diduga menjadi korban perdagangan orang dievakuasi oleh  Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Jakarta.

    Modus yang digunakan adalah pemalsuan identitas warga Myanmar menjadi warga negara Thailand. Para warga Myanmar ini bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) dengan identitas Seaman’s book (buku pegangan pelaut untuk berlayar ke berbagai negara).

    Dugaan perbudakan yang akhirnya menjadi TPPO ini bermula dari hasil liputan investigasi milik kantor berita Associated Press (AP) berjudul ‘Was Your Seafood Cought by Slaves?” yang dirilis Maret 2015. Dalam laporan jurnalistiknya, AP menulis ABK tersebut diperbudak oleh PT Pusaka Benjina Resource (PBR) dan sebagian besar berasal dari Myanmar. (Zsazya Senorita)