Warga Badui Tolak Dicatat Sebagai Penghayat Kepercayaan

Keinginan masyarakat Badui memiliki e-KTP harus dibarengi penyertaan kolom agama ‘Selam Wiwitan’, bukan penghayat kepercayaan.

  • Warga Baduy Luar memberikan suaranya pada Pilkada Banten 2017 di di TPS Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. ANTARA FOTO/ Nunung Purnomo
    Warga Baduy Luar memberikan suaranya pada Pilkada Banten 2017 di di TPS Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. ANTARA FOTO/ Nunung Purnomo

    LEBAK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi pencatatan penghayat kepercayaan pada data kependudukan, Selasa (7/11).  Meski begitu, masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, justru menolak kolom agama pada KTP elektronik dan kartu keluarga milik mereka ditulis sebagai penganut kepercayaan.

    "Kami sangat keberatan dan menolak jika identitas e-KTP dan KK agama warga Badui dicantumkan penghayat kepercayaan," kata Santa (45), warga Badui, di Lebak, seperti yang dilansir oleh Antara, Rabu (15/11).

    Penolakan ini terjadi lantaran masyarakat Badui menyebut sejak zaman nenek moyang mereka telah menganut agama ‘Selam Wiwitan’, bukan penghayat kepercayaan.

    Bahkan, mereka menyakini kalau agama ‘Selam Wiwitan’ lebih dahulu dibandingkan dengan organisasi penghayat kepercayaan.

    "Kepercayaan kami Selam Wiwitan dalam sejarah cukup tertua sebelum Islam," katanya.

    Karena itu, bila saja keinginan masyarakat Badui memiliki e-KTP dapat dibarengi penyertaan kolom agama ‘Selam Wiwitan’, maka mereka dapat berpartisipasi pada Pilkada Lebak 2018. Sebab masyarakat Badui akan membuat e-KTP.

    "Kami tidak akan membuat e-KTP jika dicantumkan agama penganut kepercayaan," katanya.

    Samari (65), warga Badui lainnya mengaku, sejak tahun 1970 hingga tahun 2013 lalu sebenarnya agama masyarakat Badui yang tercantum pada kolom KTP dan KK agama ‘Selam Sunda Wiwitan’. Namun, pada periode tahun 2013 sampai tahun 2017 dikosongkan karena adanya UU Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan diakui enam agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

    "Kami berharap pemerintah bisa kembali pada kolom agama di e-KTP dan KK dicantumkan 'Selam Wiwitan'," katanya.

    Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, saat ini penulisan aliran kepercayaan di kolom agama bagi para penghayat kepercayaan sudah mulai mengerucut dua opsi, yakni ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan.

    Usulan itu berdasarkan hasil putusan MK yang menyarankan teknis penulisan aliran kepercayaan yang dianut oleh warga di kolom agama e-KTP tidak harus ditulis secara spesifik.

    Namun, penulisan dua opsi di atas itu belum final dari pemerintah.

    "Kami hingga kini masih mendiskusikan penulisan dua opsi itu dengan pihak terkait," katanya. (Nofanolo Zagoto)

     

    Baca juga:

    Kemendagri Catat Ada 130 Ribu Penghayat Kepercayaan

    Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Hapus Diskriminasi