Wajar, Dana Kesehatan dari Pajak dan Cukai Rokok

Saat ini, pemerintah memang tengah menyiapkan skema pembiayaan Program JKN yang berasal dari pajak rokok dan dana bagi hasil cukai tembakau yang didapat pemerintah daerah

  • Tes spirometri, untuk mengetahui ada tidaknya gangguan di paru-paru dan saluran pernapasan (ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay)
    Tes spirometri, untuk mengetahui ada tidaknya gangguan di paru-paru dan saluran pernapasan (ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay)

    JAKARTA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta wacana menambah pembiayaan BPJS Kesehatan dari cukai rokok tidak diperdebatkan. Selain diperkenankan dari sisi regulasi, hal ini juga sudah menjadi hal yang wajar dilakukan di tataran global.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan, Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia, salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya agar perokok pemula tidak bisa membeli rokok. Kemudian dana dari cukai rokok itu digunakan sebagai sumber pembiayaan program kesehatan.

    “Jadi bukan sesuatu yang aneh pembiayaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bersumber dari cukai rokok. Karena ini terjadi global. Tujuannya, lambat laun perokok jadi berkurang, orang sehat, dan jaminan kesehatan semakin besar," ujar Fachmi, Kamis (7/12) seperti dilansir Antara.

    Saat ini, pemerintah memang tengah menyiapkan skema pembiayaan Program JKN yang berasal dari pajak rokok dan dana bagi hasil cukai tembakau yang didapat pemerintah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih ada ruang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok. Bahkan Sri Mulyani sudah menghitung, setidaknya dana bagi hasil cukai rokok dan pajak rokok daerah mencapai Rp 5 triliun dan bisa digunakan sekitar 75%.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan regulasi yang mengatur dana bagi hasil cukai tembakau dan pajak rokok daerah untuk pembiayaan program kesehatan di daerah serta pembiayaan Program JKN.

    "Nah ini nanti langsung bisa dipotong oleh Kemenkeu, setiap daerah pasti ada yang merokok. Itu kalau ditotal mencapai Rp5,1 triliun," tuturnya.

    Berdasarkan UU 28 Tahun 2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat dan disetor ke pemerintah daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dalam beleid tersebt disebutkan, 50% dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan, sebagai ganti penyakit yang ditimbulkan rokok.

     

    Terus Defisit
    Hingga September 2017, peserta BPJS Kesehatan tercatat mencapai 181 juta orang. Dari angka itu, 10 juta peserta yang mayoritas masuk kategori mandiri kerap menunggak pembayaran iuran. Hal ini membuat selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif.

    Jika pada tahun 2014 defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp3,3 triliun, angkanya membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Hingga semester pertama 2017, defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp5,8 triliun dan diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar Rp9 triliun di akhir tahun.

    Meskipun pembagian hasil pajak rokok untuk kesehatan dan hal lainnya sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menurut Pengamat Pajak Bawono Kristiaji kepada Validnews, kepatuhan terhadap regulasi inilah yang sulit untuk dipantau.

    Padahal ia melihat, seharusnya dengan pajak daerah yang mencapai 10% dari nilai cukai, setidaknya bisa menambal defisit BPJS Kesehatan yang disebabkan oleh biaya penyakit-penyakit akibat hasil tembakau, yang kini telah berkisar di angka Rp9 triliun.

    Sebagai informasi, selain pajak rokok di daerah, cukai pun seharusnya tidak luput disisihkan untuk hak para konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, 2% dari total nilai cukai yang diterima seharusnya digunakan salah satunya untuk pembinaan lingkungan sosial. Hal tersebut tertuang dalam bulir pasar 66A undang-undang tersebut.

    Mengenai keefektifannya yang dinilai masih minim, ia menyatakan, bukan menjadi alasan untuk melakukan lompatan logika guna menambahkan pungutan baru kepada produsen. Khususnya untuk terkait hak kesehatan konsumen.

    Nilai 50% dari total pungutan pajak rokok daerah pada tahun 2016 setidaknya sebesar Rp6,9 triliun. Jika ditambah dana 2% dari cuka atau sekitar Rp2,74 triliun untuk tahun 2016, jumlahnya sudah pasti bisa nenutup defisit anggaran BPJS Kesehatan

    Namun, Staf Ahli Kemenkes Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede berpendapat, menjustifikasi suatu penyakit katastropik murni diakibatkan oleh rokok tidaklah mudah. "Misalnya sakit kanker paru, memang salah satu penyebabnya adalah rokok, tapi untuk memastikan itu akibat rokok itu tidak mudah," kata Donald, Kamis.

    Ia juga tidak menampik ada semangat dari berbagai pihak di sektor kesehatan untuk tidak menjamin biaya pengobatan bagi perokok. Tapi sekali lagi ditegaskan bahwa hal itu tidak mudah dijalani. Karena itulaj, Kemenkes menurutnya lebih bergerak pada sektor hulunya dengan mencegah masyarakat untuk merokok dan menganjurkan perokok untuk berhenti.

    "Kemenkes lebih memilih gerakan ke hulunya. Bagaimana membuat orang tidak merokok lebih penting ketimbang menghukum orang yang merokok ketika sakit. Dan pembuktian penyakit akibat rokok itu sulit," ucapnya.

    Juru Bicara BPJS Nopi Hidayat menuturkan, penyakit katastropik, yakni gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia, selama ini menyedot sebagian besar anggaran BPJS.

    Sampai September 2017, biaya perawatan penyakit katastropik yang telah dikeluarkan BPJS mencapai Rp12,29 triliun. Nominal itu setara 19,68% dari total pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS selama periode yang sama. (Faisal Rachman)