GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Wajah Tak Ramah Implementasi Pendidikan Inklusi

Minimnya penyandang disabilitas menikmati pendidikan tinggi tercermin dari data Riskesdas 2013. Dari data tersebut, prevalensi disabilitas penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang tidak mengenyam pendidikan sebanyak 29,8%

  • Peserta disabilitas penyandang 'low vision' mengerjakan soal ujian dibantu panitia saat mengikuti ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/5). Menurut data Panitia Lokal (Panlok) 44 Solo, ujian SBMPTN di Solo diikuti 26.743 peserta dengan tujuh peserta berkebutuhan khusus atau difabel. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc/18.
    Peserta disabilitas penyandang 'low vision' mengerjakan soal ujian dibantu panitia saat mengikuti ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/5). Menurut data Panitia Lokal (Panlok) 44 Solo, ujian SBMPTN di Solo diikuti 26.743 peserta dengan tujuh peserta berkebutuhan khusus atau difabel. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc/18.

    JAKARTA –  Sebanyak 16 penyandang disabilitas mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2018 yang digelar awal bulan lalu. Para penyandang disabilitas yang terdiri dari tunanetra, tunarungu dan tunawicara ini mengikuti kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum) dan kelompok ujian sains dan teknologi (saintek).

    Bagi penyandang tunanetra, bantuan khusus diberikan. Bukan bantuan untuk menjawab berbagai soal yang diberikan, tentu saja. Para petugas khusus ini membantu mengisikan jawaban yang diberikan oleh peserta. Salah satu yang mendapatkan bantuan ini adalah Ave Savarius Laila, peserta asal Kepulauan Nias, Sumatra Utara yang mengikuti ujian soshum di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU).

    “Peserta tunanetra tersebut, dalam menjawab soal yang diujikan oleh Panitia SBMPTN dan tetap didampingi oleh petugas khusus dari UINSU,” ujar Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) Runtung Sitepu, yang juga menjadi Penanggung Jawab Panitia Lokal (Panlok) 14 Medan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/5).

    Tak banyak memang penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi demi mendapatkan kursi di kampus negeri idaman kali ini. Jumlahnya kurang dari 0,1% dari total peserta SBMPTN yang mendaftar melalui panlok 14 Medan yang tercatat mencapai 63.357 orang.

    Meski begitu, adanya penyandang disabilitas yang menjadi peserta merupakan langkah perbaikan. Pasalnya, tahapan saringan masuk perguruan tinggi negeri pernah diwarnai catatan yang sungguh buruk tak hanya bagi penyandang disabilitas, namun juga bagi dunia pendidikan pada umumnya.

    Pada saringan masuk perguruan tinggi negeri pada 2014, tepatnya pada pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014, persyaratan yang diajukan membatasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri di perguruan tinggi.

    Dalam peraturan resmi tersebut, seorang calon peserta SNMPTN 2014 disyaratkan tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, tidak tunadaksa, serta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Peraturan yang dicantumkan dalam website resmi Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tak ayal memantik protes dari berbagai kalangan.

    Salah satunya pihak yang menyerukan protes adalah Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigap) Yogyakarta yang menilai kebijakan persyaratan SMNPTN yang membatasi siswa berkebutuhan khusus melanggar hak asasi manusia.

     “Persyaratan itu jelas diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia,” kata Direktur Sigap Joni Yulianto di Yogyakarta, Maret 2014 silam, seperti dikutip dari Antara.

    Aturan tersebut, lanjut Joni, bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya pribadinya, termasuk untuk memperoleh pendidikan.

    Ia menilai, persyaratan tersebut menutup harapan para penyandang disabilitas untuk menjadi peserta ujian seleksi menuju perguruan tinggi negeri.

    “Hak mereka untuk mengembangkan minat, bakat dan kecerdasannya di perguruan tinggi negeri tertutup,” katanya.

    Hal yang sama disampaikan Doni Koesoema, seorang pengamat pendidikan yang kini menjadi tenaga pengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Kepada Validnews, ia mengemukakan syarat yang diajukan perguruan tinggi sangat diskriminatif.

    “Ini dulu pernah kita ajukan ke Ombudsman, kan banyak sekitar 20 rektor ditegur, lalu kemudian membuka keluhan banyak mahasiswa yang berkebutuhan khusus,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/5).

    Protes yang disampaikan ke Ombudsman RI, lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, berbuah manis. Persyaratan diskriminatif itu akhirnya dihilangkan. Para penyandang disabilitas bisa mengikuti SNMPTN dan SBMPTN 2014. Khusus bagi SBMPTN, lembar pendaftaran menyertakan kolom untuk diisi mengenai kebutuhan khusus yang dimiliki, sehingga penyandang bisa didampingi.

     

     

    Pendidikan Inklusi
    Lima tahun sebelum pelaksanaan SNMPTN 2014 yang diwarnai catatan buruk tersebut, pemerintah sebenarnya sudah memiliki Permendiknas No 70 tahun 2009 yang berbicara  mengenai pendidikan inklusi.

    Berdasarkan pasal 1 Permendiknas, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

    Nur Hasyim, seorang dosen dan peneliti pendidikan inklusi menyebutkan, kesempatan belajar pada anak berkebutuhan khusus tidak saja diberikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga telah membuka jalan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan tinggi.

    Lewat PP no 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

    Beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai fokus menyelenggarakan pendidikan inklusi. Salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM) yang telah membuka pintu bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di universitas tersebut sejak 2015 lalu.

    “Beberapa fakultas pun saat ini sudah melonggarkan syarat bagi penyandang difabel untuk bisa kuliah di UGM. Fakultas Peternakan UGM sudah mulai menerima dan untuk bimbingan saya tangani langsung karena jika terjadi apa-apa biar lebih mudah," ujar Budi Guntoro, Wakil Dekan Fakultas Peternakan UGM beberapa waktu lalu.

    Namun demikian, diakui Budi, realitas di beberapa program studi eksakta masih terdapat ganjalan. Kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas terkait praktik baik di lapangan maupun di laboratorium menjadi penyebabnya.

    Oleh karena itu, kata Budi Guntoro, fakultas-fakultas sebaiknya sedikit demi sedikit meningkatkan jumlah mahasiswa difabel. Sebab, dengan begitu para pengelola dan dosen-dosen akan semakin memiliki pengalaman dalam berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa penyandang keterbatasan fisik.

    Tak jauh dari UGM, Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah, pun telah menerapkan pendidikan inklusi ini. Tak hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, kampus ini telah menetapkan Pendidikan Inklusi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Penerapan mata kuliah wajib ini sendiri telah dimulai sejak 2010.

    Di Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) juga telah menyelenggarakan pendidikan kejuruan sepanjang 6 semester untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan konsentrasi utama desain grafis, kerajinan tangan, seni dan aplikasi komputer. Program pendidikan ini dilaksanakan secara individu berdasarkan kurikulum yang telah diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

    Diharapkan dari pendidikan tersebut, penyandang disabilitas memiliki kemampuan praktis atau keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan begitu, mereka mampu menjadi mandiri di tengah kehidupan bermasyarakat.

    Tak hanya perguruan tinggi yang terlibat. Perguruan tinggi swasta telah mencoba menunjukkan wajah yang lebih ramah pada para penyandang disabilitas.

    Menggamit Mimi Institute, Lab Psikologi Binus University menyelenggarakan program yang bertajuk Insentive Course on Inclusive Education (ICIE). Ini adalah sebuah program yang bertujuan mendidik masyarakat mengenai pendidikan inklusi, baik dari sisi manajemen maupun program pembelajaran individual seperti yang dimiliki oleh PNJ.

    Tak Cukup
    Namun, upaya yang diambil oleh kalangan perguruan tinggi dirasa belum cukup. Disampaikan Doni, praktik diskriminatif dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru masih jamak ditemui.

    “Misalkan disabilitas netra. Dia kan tetap boleh masuk ke perguruan tinggi karena dia secara fisik, secara akademik enggak masalah. Tetapi banyak disabilitas netra yang lolos, misalnya SNMPTN kemudian begitu dia verifikasi lalu, namun dipermasalahkan. Yang kayak gini kan enggak boleh,” seru Doni.

    Akibatnya, masih banyak penyandang disabilitas yang tak terakomodasi baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

    “Hanya sedikit kalau ada, harusnya ya paling minimal 5% menurut saya,” ujarnya.

    Diskriminasi juga masih berlaku terutama bagi fakultas-fakultas eksakta. Keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dipandang sebagai kendala bagi yang bersangkutan untuk menyerap ilmu maupun mempraktikkannya.

    “Jadi misalkan fakultas kedokteran. Kalau anak penyandang disabilitas mau ke fakultas kedokteran, dia harus tetap ngikutin kurikulum kedokteran kan? Karena itu profesional akademiknya. Bahwa dia memiliki keterbatasan fisik dilihat sejauh mana. Harus difasilitasi,” lanjutnya.

    Ia menilai, masih terdapat masalah terkait perspektif universitas memandang para penyandang disabilitas. Tanpa adanya perubahan perspektif, universitas akan selamanya menutup diri pada penyandang disabilitas.

    “Universitas harus punya paradigma pendidikan untuk semua, termasuk untuk penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus.  Kalau perspektif ini enggak ada, aturan regulasi yang dibuat akan mendiskriminasi,” tegas Doni.

    Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, bagi penyandang disabilitas memang masih terlihat minim. Hal ini tercermin dari data Susenas 2012. Data ini menyebutkan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6 juta atau 2,45% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.

    Dari jumlah itu, sebanyak 81,81% memiliki pendidikan setingkat SD. Lalu, sebanyak 8,75% lulus SMP dan 9,44% lulus SMA.

    Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 juga menunjukkan sepinya penyandang disabilitas dari pendidikan tinggi. Berdasarkan data tersebut, prevalensi disabilitas penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang tidak mengenyam pendidikan sebanyak 29,8%. Lalu 18% tidak tamat SD dan 11,7% tamat SD.

    Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni SLTP dan SLTA masing-masing 7,6% dan 7%. Persentase paling mungil adalah lulusan D1, D3 dan perguruan tinggi yang hanya 6,4%.

    Riskesdas sendiri mencatat 12 dari 100 penduduk Indonesia mengalami kesulitan berjalan jauh. Sebanyak 6% penduduk mengalami kesulitan membersihkan diri, termasuk di dalamnya 1,8% dengan tingkat sedang hingga sangat berat atau tidak mampu membersihkan diri tanpa dibantu.

    Namun, pendapat Doni dibantah oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Intan Ahmad. Menurutnya, kementerian telah mendorong perguruan tinggi untuk menerima siapa saja yang mampu lolos saringan masuk.

    Policy-nya adalah siapa saja yang mau studi, kalau dia lolos ya diterima,” tandasnya kepada Validnews, Jumat (18/5).

    Ia menyebutkan, dengan kebijakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, universitas pun telah berupaya memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan tinggi.

    “Bahkan apabila yang berkebutuhan khusus ini memerlukan bantuan beasiswa, ya kami bantu jika memang meminta bantuan,” imbuhnya.

     

    Lingkungan nan Ramah
    Namun, diakui Intan, penerimaan mahasiswa dengan kebutuhan khusus tak semudah membalikkan tangan. Ada banyak aspek yang perlu dipikirkan, salah satunya mempersiapkan fasilitas yang diperlukan oleh anak dengan kebutuhan khusus.

    Pembangunan fasilitas ini berdampak pada anggaran yang diperlukan. Tak dimungkiri bahwa diperlukan anggaran besar untuk menyiapkan semua fasilitas yang diperlukan.

    “Secara fisik terbatas. Memang kita fasilitasi. Tentu saja harus di-adjust karena misalnya, untuk kuliah, dia perlu dicari supaya jangan kuliah di lantai berapa karena kalau tempat tidak ada lift kan agak repot. Jadi kita menyesuaikan semuanya karena itu menyangkut ke biaya-biaya yang harus kita sediakan juga kan,” kata Intan.

    Keterbatasan biaya, lanjutnya, menjadi salah satu faktor tak semua kampus memiliki fasilitas yang diperlukan oleh penyandang kebutuhan khusus.

    Fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas memang masih jadi barang langka di tanah air, termasuk di kampus-kampus. Sebut saja, jalur bagi pejalan kaki dengan petunjuk yang dapat “dibaca” oleh penyandang tunanetra, atau peturasan khusus untuk penyandang disabilitas, maupun jalur untuk pengguna kursi roda. Padahal fasilitas tersebut diperlukan untuk membantu kemandirian para penyandang disabilitas.

    Hal tersebut diamini oleh Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Neil Semuel Rupidara. Kepada Validnews, ia menyebutkan sesungguhnya sudah ada aturan yang diterbitkan pemerintah untuk mendorong akses perguruan tinggi kepada penyandang disabilitas. Juga, pemenuhan fasilitas yang diperlukan.

    “Tapi secara umum, diakreditasi di prodi ataupun khususnya PT atau institusi PT, itu lembaga-lembaga PT kan ditanya juga fasilitas-fasilitas yang diberikan, apakah ada dan menjamin akses bagi macam-macam seperti kemampuan fisik yang berbeda dari orang normal,” ungkapnya, Kamis (24/5).

    Namun, banyak kampus di Indonesia belumlah memiliki berbagai fasilitas yang didesain untuk mempermudah akses para penyandang disabilitas.

    “Kalau dilihat dari negara yang sudah majukan seperti itu.  Kampus-kampus kita yang tidak akrab dengan prinsip yang dipakai untuk itu, kan penyesuaiannya yang jadi soal,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, ketidaksiapan fasilitas fisik yang diperlukan para penyandang disabilitas dapat menjadi penghambat tumbuhnya minat untuk mengenyam pendidikan di kampus tersebut.

    “Sebagai kampus yang harusnya memberi akses yang sama kepada siapapun, termasuk orang yang secara fisik terkendala karena keadaannya, itu kan demotivasi juga sebetulnya,” imbuh Neil.

    Tak hanya fisik yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Kesiapan mental menjadi masalah lain yang patut mendapatkan perhatian. Ketidaksiapan secara mental ini tak hanya menyangkut para pengajar, namun juga para mahasiswa lain. Salah satu bentuk ketidaksiapan mental adalah munculnya video perundungan kepada seorang mahasiswa berkebutuhan khusus oleh teman sekelasnya tahun lalu.

    Dalam video yang mendapat kecaman warganet tersebut, mahasiswa Universitas Gunadarma penyandang autistic tersebut diganggu oleh beberapa teman sekelasnya sehingga ia sulit berjalan. Ia pun dapat melepaskan diri setelah melemparkan tong sampah kepada para pengganggu.

    “Lingkungan fisik juga kadang belum siap, lingkungan sosialnya kalau tidak cukup mendukung pastinya juga akan punya dampak psikologis pada mahasiswa berkebutuhan khusus, sehingga kadang-kadang masalah itu jadi tambah rumit,” kata Neil.

    Karena itu, lanjutnya, penting untuk membentuk sebuah lingkungan yang ramah bagi para penyandang kebutuhan khusus. Dengan adanya lingkungan yang ramah, baik desain fisik maupun secara sosial, dapat menolong para penyandang kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pendidikannya.

    “Jadi perlu ada penataan di sektor fisik, tapi pernah ada dan yang bersangkutan dibantu oleh teman-temannya, oleh orang lain, sehingga mereka bisa mengatasi hambatan-hambatan fisik seperti itu,” kata Neil menceritakan seorang mahasiswa pengguna kursi roda yang harus mengikuti kelas di lantai dua. Ia dibantu oleh teman-temannya sehingga bisa mencapai lantai tempat perkuliahan digelar.

    UKSW sendiri lanjut Neil tak hanya menerima mahasiswa berkebutuhan khusus. Namun, juga dosen penyandang tunanetra. “Tidak ada masalah,” tandasnya.

     

     

    Perubahan Paradigma
    Memandang kendala yang masih menghadang terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi ke depan, Doni menyebutkan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Hal pertama adalah perlunya perubahan paradigma berfikir tentang kehadiran penyandang disabilitas.

    “Terutama perubahan paradigma berpikir tentang akses pendidikan. Pendidikan ini terbuka untuk semua dan pendidikan memberikan hak ke siapa saja secara adil. Gitu harus pertama-tama dulu,” katanya.

    Setelah itu, barulah dipikirkan mengenai infrastruktur, baik dari segi peraturan maupun akomodasi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Untuk mengetahui kebutuhan para penyandang disabilitas, penyaringan informasi dapat dilakukan sejak awal, Yakni sejak yang bersangkutan mengisi formulir pendaftaran. Dengan demikian, kampus memiliki informasi cukup mengenai fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut.

    Pemberian wawasan bagi para dosen pengajar pun perlu dilakukan.

    “Lalu mahasiswa sendiri diajak mengubah perspektif tentang kehadiran teman-teman penyandang disablitas di kampus. Sehingga kampus bener-bener menjadi lingkungan yang ramah secara akademik dan ramah secara moral,” imbuhnya.

    Intan sendiri menjanjikan pihaknya akan terus mengupayakan implementasi pendidikan inklusi.

    “Berkebutuhan khusus macam-macam. Jadi, bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari layanan dosen, lingkungan dan sebagainya. Kami mengupayakan terus ke sana,” katanya.

    Sejatinya pendidikan adalah modal bagi seseorang untuk menjadi mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat. Menghambat akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tak hanya diskriminatif, namun juga menghalangi seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Sebuah kerugian yang besar jika bangsa ini memang ingin memberdayakan setiap individu penduduknya.

    Karena itu, perlu upaya lebih keras lagi agar pendidikan tinggi bisa menampilkan wajah ramah untuk dinikmati oleh anak berkebutuhan khusus. (Fin Harini, Dimas Sudewo, Teodora Nirmala Fau, Shannies Tri Pinasthi)

     

    Baca Juga: