Transaksi Repo Meningkat, Standar Pasar Dibuat

Sejak tahun 2017, sebagai tindaklanjut implementasi GMRA Indonesia, OJK bersama Himdasun dan dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) telah menginisiasi serta memulai proses penyusunan Market Standar Transaksi Repo Untuk Efek Bersifat Utang

  •  Penerbitan standar pasar transaksi repo atas efek bersifat utang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Validnews/ Rizal.
    Penerbitan standar pasar transaksi repo atas efek bersifat utang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Validnews/ Rizal.

    JAKARTA- Kinerja pasar obligasi yang meningkat di 2017, turut meningkatkan likuiditas transaksi serta menopang peningkatan aktivitas transaksi repo (repurchase agreement). Tercatat total transaksi repo selama 2017 naik sebesar Rp42,04 triliun atau 15,97% dari Rp263,17 triliun menjadi Rp305,21 triliun di tahun 2017.

    Rata-rata harian nilai transaksi repo tahun 2017 mengalami kenaikan dari Rp1,10 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Hal ini sejalan dengan kenaikan rata-rata harian nilai transaksi obligasi selama 2017 sebesar 5,89% dari Rp15,77 triliun di tahun 2016 menjadi Rp16,70 triliun.

    Atas dasar itulah, Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN) menerbitkan standar pasar (market standard). Pedoman ini diharapkan bisa memberikan acuan dan pedoman dalam bertransaksi repo, memperdalam pasar keuangan, serta meningkatkan profesionalisme pelaku pasar.

    “Melalui peluncuran ini Himdasun berkomitmen untuk terus meningkatkan industri pasar surat utang serta terus memberikan kontribusi di pasar keuangan Indonesia,” ujar Ketua Himdasun Farida Thamrin, dalam sambutannya di acara penerbitan standar pasar transaksi Repo atas efek bersifat utang di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/1).

    Sekadar informasi, transaksi repurchase agreement atau Repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

    Market standard dimaksud merupakan pedoman lebih lanjut yang dibuat dan disepakati oleh anggota Himdasun atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) 09/POJK.04/2015 yang mensyaratkan penggunaan dokumen Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia) dalam pelaksanaan transaksi repo atau reverse repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

    Sejak tahun 2017, sebagai tindaklanjut implementasi GMRA Indonesia, OJK bersama Himdasun dan dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) telah menginisiasi serta memulai proses penyusunan market standar transaksi repo untuk efek bersifat utang

    “Pasar Repo yang dalam dan likuid akan membantu pengembangan pasar modal dan peningkatan sektor riil. Mengintegrasikan pasar obligasi dengan pasar repo di Indonesia akan mendorong pengembangan alternatif sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, saat meresemikan market standard tersebut.

    Pasar repo yang berkembang menurut Hoesen akan menjadikan pasar obligasi lebih aktif dan likuid, mendukung pengembangan produk derivatif efek bersifat utang sebagai sarana hedging, serta dapat menyediakan alternatif investasi bagi investor.

    Market Standard ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antarpelaku pasar atas transaksi repo sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, integritas dan kepercayaan antar pelaku pasar, serta mengurangi resiko sistemik di sektor jasa keuangan,” ujar mantan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Jakarta itu.

    Iklim Investasi
    Perkembangan pasar modal khususnya di sektor pasar surat utang sepanjang tahun 2017 memang menunjukkan tren peningkatan yang positif. Terlihat dari Indonesia Composite Bond Index (ICBI) yang mengalami kenaikan sebesar 34,53 basis poin (bps) menjadi 242,98 selama periode 2017 dari 208,45 di akhir tahun sebelumnya.

    Iklim investasi pasar modal semakin kondusif khususnya setelah beberapa lembaga pemeringkat meningkatkan peringkat investasi Indonesia. Pada awal tahun 2017, peringkat kredit Indonesia ditingkatkan oleh Moody's dari positif menjadi stabil, serta S&P dari BB+ menjadi BBB-.

    Menjelang penutupan tahun, Fitch Ratings memperbaiki peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing dan lokal Indonesia, menjadi BBB dengan outlook stabil, dari sebelumnya BBB- dengan Outlook Positif. Kenaikan peringkat Indonesia ini menurunkan persepsi risiko atas investasi di pasar obligasi.

    Hal ini terlihat dari meningkatnya arus modal nonresiden yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara dari Rp107,3 triliun di tahun 2016 menjadi Rp170,3 triliun di tahun 2017. Rata-rata yield obligasi pemerintah juga turun sebesar 140,97 bps atau 1,41% dari 8,10% menjadi 6,69%. Begitu pula, rata-rata yield obligasi korporasi rating A juga turun 165,15 bps atau 1,65% dari 10,72% menjadi 9,07%.

    Menurut Hoesen, setelah peluncuran market standard transaksi repo atas efek bersifat utang, market standard transaksi repo atas efek bersifat ekuitas (saham) juga diharapkan akan segera diterbitkan.

    Sebelumnya, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sepanjang tahun 2017 ini telah menerima 12 pengaduan terkait masalah sengketa pasar modal. Tiga diantaranya diproses sebagai perkara.

    Direktur Eksekutif BAPMI Tri Legono Yanuarachmadi menambahkan kasus dominan yang ditangani BAPMI meliputi kasus sengketa repo saham. BAPMI sendiri adalah satu dari enam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dibawah naungan OJK. (Rizal)