Toko di Wilayah Ini Kerap Gunakan Permen Sebagai Kembalian

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan pemberlakuan larangan

  • Ilustrasi suasana pasar modern. pergidulu.com
    Ilustrasi suasana pasar modern. pergidulu.com

    TOBOALI – Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jelas melarang pengembalian uang transaksi dengan permen atau makanan ringan. Namun, di Kabupaten Bangka Selatan, Provisi Kepulauan Bangka Belitung, masih kerap minimarket dan toko swalayan mengembalikan uang dengan permen atau makanan ringan kepada konsumennya.  Karenanya, pemerintah setempat menegaskan pemberlakuan larangan.

    "Kami sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh pelaku usaha minimarket dan swalayan agar jangan sampai menukar uang kembalian dengan permen, karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen," kata Kepala Dinas PMPTSPP Kabupaten Bangka Selatan, Muhammad di Toboali, Rabu (16/5).

    Surat imbauan dikeluarkan lantaran banyaknya laporan masyarakat. Mereka mengeluhkan sering sekali uang kembalian ditukarkan dengan permen oleh pelaku usaha mini market dan swalayan. "Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut maka dari itu kami keluarkan surat imbauan kepada pemilik supermarket atau swalayan," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

    Ditegaskan, sanksi dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perdagangan dan perlindungan konsumen cukup berat, bahkan pelaku usaha dapat terancam dicabut izin usaha dan sanksi pidana paling lama satu tahun penjara dan denda Rp200 juta.

    "Apabila nanti setelah diimbau masih tetap ditemukan pelaku usaha mengembalikan uang dengan permen, maka kita akan kasih teguran sesuai aturan dan sampai kepada pemberian sanksi pencabutan izin usahanya," katanya.

     

    Tolak Uang Logam
    Dia juga menambahkan jika ada temuan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pihaknya akan menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di Provinsi Bangka Belitung.

    Pengembalian uang transaksi dengan permen sempat mengemuka, bahkan di ibu kota beberapa waktu lalu  Terhadap ini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman menjelaskan, bahwa hal itu jelas dilarang. Undang-undang menetapkan, alat transaksi sah adalah mata uang rupiah.

    Masyarakat atau konsumen berhak menolak jika diberikan kembalian menggunakan permen.

     

    Sementara, di Maluku, kini BI menyoroti banyaknya masyarakat yang menolak untuk menggunakan uang koin rupiah sebagai alat pembayaran. Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

    Saat ini, di beberapa wilayah di Maluku, uang koin rupiah pecahan nominal Rp25, Rp50, Rp100 dan Rp200 seringkali ditolak sebagai alat pembayaran. Penolakan terutama dilakukan oleh pedagang eceran, meski uang rupiah yang diberikan dalam jumlah besar.

    "Kami juga paham dibandingkan dengan uang kertas kayaknya agak-agak malas membawa-bawa uang logam, tapi masyarakat harusnya tidak menolak karena itu ada sanksinya," ujar Bambang, akhir pekan lalu.

    Menurut Bambang, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan lex spesialis atas Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin. (Rikando Somba)