RISALAH PERGANTIAN TAHUN

Tinjauan Kondisi Politik 2017: Mempersiapkan Tahun Politik 2019

Jika tidak berhasil melakukan perbaikan parpol dan kampanye SARA, maka demokrasi Indonesia tinggal sekedar cerita dalam kehidupan politik Indonesia.

  • Massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/9). Dalam aksinya mereka mengajak warga agar tidak menggunakan isu sara untuk menyukseskan Pilkada serantak. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/16.
    Massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/9). Dalam aksinya mereka mengajak warga agar tidak menggunakan isu sara untuk menyukseskan Pilkada serantak. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/16.

    Oleh: Dr. Nugroho Pratomo* & Novelia M.Si**

    Selama tahun 2017 berbagai dinamika di bidang politik telah banyak terjadi di Indonesia. Di bidang politik, pelaksanaan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi pembangunan politik. Meski demikian, melalui berbagai hal yang telah terjadi selama tahun 2017, diharapkan masyarakat  Indonesia dapat belajar lebih banyak untuk menghadapi 2018 bahkan 2019 dimana akan menjadi tahun politik.

    Politik 2017
    Politik tahun 2017 diwarnai dengan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Secara keseluruhan terdapat 101 daerah yang melaksanakan Pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Tujuh provinsi yang melaksanakan pilkada di tahun 2017, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat dan DKI Jakarta. Di antara berbagai provinsi yang melaksanakan pilkada tersebut, pelaksanaan pilkada Jakarta, menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati.

    Selain posisinya sebagai ibukota negara, pelaksanaan pilkada Jakarta tahun 2017 ini cukup menarik karena munculnya dinamika yang cukup tajam. Persaingan antar-calon kepala daerah menjadi menarik karena tiga pasangan peserta cukup kontroversial. Namun terlepas dari karakter ketiga pasangan tersebut, satu hal yang menarik dicermati adalah proses kampanye pilkada Jakarta tersebut. Dimana, pertarungan antarkandidat telah menggunakan cara-cara kampanye hitam yang pada dasarnya sangat buruk bagi proses demokratisasi Indonesia.

    Bermula pada semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi yang kini diikuti dengan penggunaan media sosial dalam kampanye politik, para calon kepala daerah telah semakin mudah mensosialisasikan berbagai visi dan misi serta rencana program kerja mereka kepada para pemilih. Namun pada saat yang bersamaan, berbagai isu termasuk berbagai isu hitam mengenai lawan politik, juga dengan semakin mudah untuk disebarkan. Penggunaan isu SARA demi kepentingan pemenangan juga dapat dengan semakin mudah disebarkan. Celakanya, para pemilih ternyata masih dapat dengan mudah menerima berbagai kampanye hitam yang digunakan beberapa kelompok pendukung calon kepala daerah, tanpa melakukan penyaringan dengan lebih teliti dan kritis.

    Survei yang dilakukan oleh  Newman, N., dan Levy, D.A. dalam  “Reuters Institute Digital News Report”  (2014: 13, 2016: 10) mencatat peningkatan jumlah orang yang menjadikan media sosial sebagai sumber berita dan informasi dari waktu ke waktu, sebagaimana grafik di bawah ini.

    Peningkatan ini menurut Austin (2014: para.34) terjadi karena masyarakat cenderung lebih menyukai pencampuran antara opini dan fakta dalam pelbagai informasi yang ada di media sosial sehingga tercipta keautentikan dan interaksi yang tidak bisa didapat dari media lain. Model tradisional perilaku informasi bahkan melihat bahwa informasi di internet secara normatif selalu dianggap benar, lengkap, dan akurat sehingga kemungkinan bahwa informasi tersebut keliru seringkali diabaikan (Karlova dan Fisher, 2012: 2). Kondisi ini menjadi buah simalakama dalam ranah politik Indonesia yang dewasa ini banyak melibatkan peran internet. Yang belum lama berjalan, dan efeknya masih kental terasa bahkan hingga kini, adalah penggunaan berbagai media sosial pada kampanye setiap pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

    Keyakinan bahwa segala informasi yang ada di dunia maya adalah benar membawa masyarakat pada fenomena maraknya penyebaran informasi yang minim sumber bersifat akurat dalam berbagai media sosial. Pada tahun 2017 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel Indonesia) merilis sebuah survei yang statistik hasilnya membuktikan bahwa topik disinformasi atau hoaks yang paling rawan tersebar dalam masyarakat adalah disinformasi terkait isu sosial dan politik. Sebanyak 91.80% dari total 1.116 responden tercatat pernah menerima disinformasi terkait sosial politik, dan menyusul di peringkat kedua disinformasi terkait SARA sebesar 88.60%.

    Isu-isu dengan faktor krusial seperti sosial politik dan SARA, disebutkan Mastel (2017), menjadikan disinformasi sebagai alat yang mumpuni untuk memengaruhi publik. Ironinya, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kalangan masyarakat dengan pengetahuan literasi yang baik sekalipun, ketika berhadapan dengan penggunaan internet belum mampu menjadi kelompok yang kebal akan pesan disinformasi. Situasi ini menjadi ancaman, di mana setiap kelompok bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing, saling menyerang dengan berbagai informasi yang belum jelas keakuratannya, hingga akhirnya abai terhadap kesatuan bangsa.

    Selain penggunaan media sosial yang gencar dalam melakukan kampanye hitam pilkada, salah satu instrumen yang kini juga mulai banyak digunakan adalah sarana ibadah. Penggunaan berbagai kesempatan khotbah keagamaan untuk kepentingan pemenangan politik, menjadi persoalan tersendiri yang patut diwaspadai. Politisasi agama yang mengarahkan pada isu SARA dalam politik jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri.

    Dalam kerangka pilkada terlebih hal tersebut terjadi pada Pilkada Jakarta, menjadi indikator kegagalan demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Berkembangnya penggunaan isu SARA dalam kampanyenya politik pada dasarnya merupakan kemunduran besar dalam berpolitik. Namun dalam pandangan ilmu politik, kondisi tersebut sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Karena partai politik sebagai aktor utama demokrasi, belum mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik setelah dimulainya reformasi tahun 1998. Partai politik yang telah ada selama ini justru lebih banyak menjadi beban bagi demokratisasi dan juga negara secara keseluruhan.

    Menuju 2018-2019
    Berangkat dari berbagai hal yang telah disampaikan tersebut, maka perbaikan instrumen politik yaitu partai politik adalah yang tidak dapat diabaikan lagi.  Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian dan pekerjaan rumah utama di bidang politik jika Indonesia masih ingin konsisten dalam memilih sistem demokrasi. Terlebih pada tahun 2018 akan dilaksanakan pilkada di 171 daerah dan tahun 2019 akan diadakan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Perbaikan organisasi kepartaian dan pengawasan atas penggunaan isu SARA dalam kampanye politik, adalah prasyarat yang harus terus menerus dilakukan. Sebab jika tidak berhasil, maka demokrasi Indonesia tinggal sekadar cerita dalam kehidupan politik Indonesia.

    *)Direktur Riset VTS  **)Peneliti VTS

    Referensi:
    Austin, Shaun. (2014). How News and Stories are Followed on Twitter. Reuters Institute, dapat diakses di http://www.digitalnewsreport.org/essays/2014/how- news-and-stories-are- followed-on-twitter/
    Karlova, N.A. dan Fisher, K.E. (2013). Plz RT”: A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. Inform Res, 18(1), pp.1-17.
    Newman, N., dan Levy, D.A. (2014). Reuters Institute Digital News Report 2014.