Tinggalkan Lapak, Pedagang Pasar Mandalika Dikenai Sanksi

Pemerintah membangun pasar Mandalika dengan anggaran Rp6 miliar

  • Ilustrasi pasar sepi tak dipakai berdagang. Antara Foto
    Ilustrasi pasar sepi tak dipakai berdagang. Antara Foto

    MATARAM- Para pedagang yang sudah disediakan tempat atau lapak di Pasar Mandalika akan dikenakan sanksi jika meninggalkan lapaknya. Mereka bisa dikenakan pencabutan surat ijin penempatan (SIP), yang berakibat lapaknya bisa diserahkan pemerintah setempat kepada pihak lain yang lebih menginginkan.

    Pemerintah menegaskan, pembangunan pasar disengaja untuk membantu pedagang yang selama ini berdagang di pasar milik swasta.

    Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Putu Selly Andayani, Selasa (14/11) meminta Pemkot Mataram dapat menindak tegas pedagang yang sengaja meninggalkan lapak-lapak yang sudah disediakan di kawasan pasar itu.

    Dinas menegaskan, akan menarik SIP pedagang dan diberikan kepada pedagang yang mau, apabila pedagang tidak mau menempati lapak yang sudah disiapkan pemerintah.

    "Tindak saja pada pedagang yang meninggalkan lapak-lapak bagus dan representatif yang telah dibangun pemerintah, untuk pindah berjualan di lapak milik perseorangan," ucapnya dikutip Antara, di sela-sela mendampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cahya Widayanti melakukan pemantuan Pasar Mandalika di Mataram, Selasa (14/11).

    Pihaknya juga mencaritahu, kenapa lapak-lapak di kawasan Pasar Mandalika banyak yang kosong. Ia meminta, pihak  terkait baik kepala pasar maupun Dinas Pedagangan perlu melakukan pendekatan persuasif dengan para pedagang.

    "Jika upaya persuasif sudah dilakukan dan pedagang masih enggan menempati lapaknya, Disdag sebaiknya tegas dengan mencabut surat izin penempatan (SIP), dan memberikannya bagi pedagang lain," katanya.

    Los Dibagikan
    Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, apa yang menjadi masukan dari Disdag NTB sudah direncanakan.

    "Setelah proyek pembangunan los pasar dan 35 unit kios di Pasar Mandalika rampung, kami akan mengambil langkah tegas bagi pedagang yang tidak mau menempati lapaknya," katanya.

    Menurutnya, setelah proyek pembangunan los dan kios yang saat ini sedang berjalan dan ditargetkan rampung Desember 2017, semua pedagang yang berada di pasar swasta akan diminta untuk segera menempati lapaknya. Terhadap   pedagang bakulan yang tidak memiliki los, akan dibagikan. Sebab los yang dibangun saat ini diprediksi dapat mengakomodasi sekitar 200 pedang.

    "Dengan demikian, pasar swasta akan mati dengan sendirnya karena semua pedagang sudah menempati lapak masing-masing," katanya.

    Pasar milik swasta yang ditempati pedagang sekarang, merupakan lahan yang disewa pemerintah kota saat melakukan relokasi pedagang ketika proyek revitalisasi Pasar Mandalika dimulai. Namun, di sana, para pedagang mengaku sudah banyak pelanggan. Mereka jadi enggan kembali pada lapak yang sudah disiapkan.

    “Tahun depan ini tidak akan terjadi lagi, semua pedagang harus kembali menempati lapak mereka," ujarnya.

    Hj Rohil salah seorang pedagang di Pasar Mandalika, mengatakan puluhan pedagang yang meninggalkan lapaknya itu beralasan karena di pasar swasta lebih ramai. Di sana mereka juga sudah memiliki pelanggan tetap dan lokasinya strategis.

    "Kalau mereka diam berjualan di lapak yang disiapkan pemerintah mereka mengakui sepi, karena lokasinya di dalam," katanya.

    Hj Rohil tidak menampik, kondisi lapak yang disediakan pemerintah kota saat ini cukup sepi setelah dilakukan renovasi sejak tiga tahun terakhir.

    "Omzet kami sejak dipindah ke lapak ini memang sepi dan turun hingga di bawah 50%, tapi kita tetap bertahan karena jika tidak kita akan kehilangan lapak dan tidak ada biaya sewa di pasar swasta," katanya.

    Target Selesai
    Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Putu Selly Andayani mengatakan, pihaknya menargetkan program revitalisasi Pasar Mandalika rampung 2017 ini.

    Pasar ini sendiri dibangun dengan dana dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp6 miliar ditargetkan selesai Desember 2017.

    Setelah proyek tersebut rampung, katanya, pemerintah kota tinggal melakukan pemeliharaan dan penataan. Ia berharap pasar ini menjadi pasar yang baik, karena ini merupakan percontohan dengan fasilitas yang  cukup representatif.

    Tahun depan untuk penataan, diusulkan anggaran melalui APBD 2018 untuk penataan berbagai fasilitas umum di areal Pasar Mandalika. Fasilitas umum tersebut antara lain, pembangunan musala, penataan jalan dan drainase agar tidak ada lagi areal pasar yang becek, serta penataan terhadap penanganan sampah pasar.

    Protes di Tangerang
    Di Kota Tangerang, ratusan pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi (PITT)  menggelar unjuk rasa di halaman parkir pasar untuk menolak kebijakan pengelola pasar yang dianggap memberatkan pedagang.

    Aksi unjuk rasa dan mogok berdagang yang diikuti hampir 90% pedagang itu, akan digelar selama tiga hari mulai Senin (13/10) sampai dengan Rabu (15/10).

    Ketua perkumpulan pedagang Pasar Tanah Tinggi, Luster P. Siregar di Tangerang, Senin (13/11), mengatakan ada  sembilan poin tuntutan yang menjadi permasalahan dalam unjuk rasa tersebut. Mereka menuding  pengelola pasar tanah tinggi Tangerang yakni PT Selaras Griya Adigunatama mengintimidasi para pedagang agar menandatangani kontrak /sewa baru untuk tahun 2021 sampai dengan 2026.

    Kebijakan tersebut memberikan keraguan bagi para pedagang, manakala pengelola pergi atau pailit atau izin perpanjangan pengelolaan pasar tidak diberikan oleh instansi terkait.

    "Lalu kemana atau kepada siapa para pedagang meminta pertanggung jawaban uang yang sudah terlanjur disetorkan," tegas Luster, dikutip Antara.

    Selanjutnya dikatakan Luster adalah kebijakan pengelola yang memberlakukan aturan baru, yakni distribusi Rp100 per kilogram setiap sayur mayur ataupun buah yang masuk ke pasar tanah tinggi.

    "Diperkirakan setiap harinya ada sekitar tujuh juta Kilogram berarti Rp700 juta. Kami sudah berkordinasi sebelumnya kepada para pedagang agar tidak menerima kiriman barang, ini agar tidak ada barang dagangan yang membusuk," ungkapnya. (Rikando Somba)