MENGULIK POLEMIK PLASTIK

Tekan Konsumsi, Thailand Kenakan Cukai Kartu Remi Hingga Jasa Hiburan

Pada masa kolonial Belanda, objek cukai meliputi minyak tanah, gula, alkohol, minuman beralkohol dan tembakau

  • Ilustrasi. Hiburan malam. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi. Hiburan malam. Validnews/Agung Natanael

    JAKARTA – Cukai atau pajak yang dikenakan pada barang yang peredarannya dibatasi lantaran memiliki dampak negatif nyatanya sudah dimulai sejak masa lampau. Adalah penjajah Belanda yang mewariskannya kepada pemerintah Indonesia.

    Dikutip dari website Ditjen Bea Cukai, pungutan ini mulai terlembaga secara “nasional” pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”.

    Tugas lembaga ini adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

    Sejarah pemungutan cukai pertama di Indonesia dimulai pada 1886. Pada waktu itu, berdasarkan Ordonnantie van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 Nomor 249, cukai dikenakan terhadap minyak tanah.

    Pungutan cukai juga diberlakukan pada komoditas lainnya, yakni alkohol sulingan berdasarkan Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Sbtl. 1898 Nomor 90 en 92; bir berdasarkan Bieraccijns Ordonnantie, Sbtl 1931 Nomor 488 en 489; tembakau berdasarkan Tabsaccijns Ordonnantie, Sbtl 1932 Nomor 517; dan gula berdasarkan Suikeraccijns Ordonnantie, Sbtl 1933 Nomor 351.

    Berbagai aturan ini terus diberlakukan hingga 1995. Namun, pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda dinilai memiliki banyak kekurangan. Aturan ini dinilai diskriminatif lantaran pemberlakuan ketentuan cukai yang berbeda untuk kelima objek cukai tersebut apabila diimpor dari luar negeri. Untuk gula, hasil tembakau dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai.

    Selain itu, pemberlakuan ordonansi cukai alkohol sulingan berlaku eksklusif hanya untuk Jawa dan Madura saja, sementara wilayah lain di nusantara tidak berlaku.

    Selain itu, aturan dinilai membatasi. Pasalnya, pemberlakuan ordonansi cukai lama hanya terbatas pada kelima jenis barang tersebut. Undang-undang tidak memberikan ruang bagi kemungkinan perluasan objek cukai. Hal ini dinilai membatasi ruang gerak pemerintah untuk menggali potensi penerimaan yang ada.

    Berdasarkan berbagai keberatan tersebut, pemerintah pun menyusun UU tentang cukai yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tidak diskriminatif serta menghilangkan pembatasan ruang gerak pemerintah dalam mencari potensi penerimaan negara. UU baru juga diharapkan mampu memberikan perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban dan keamanan.

    Namun, dalam UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, objek cukai menyusut hanya menjadi tiga. Yakni etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol serta hasil tembakau. Minyak tanah dan gula hilang dari daftar barang yang dikenai cukai.

    Kemudian, dalam UU nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak terdapat tambahan barang yang menjadi objek cukai. Namun, dijelaskan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan; peredaran perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai.

     

    Rencana Ekstensifikasi
    Keinginan untuk menambah objek cukai sebenarnya sudah terlihat dari langkah pemerintah menetapkan target penerimaan cukai plastik dalam APBN 2018, dengan target penerimaan sebesar Rp500 miliar. Rencananya awal, kebijakan ini mulai diberlakukan pada Juni tahun ini.

    “Kalau plastik ini gol, ini pertama kalinya di era modern ini kita ekstensifikasi, semenjak ordonansi. Jadi sejak dulu kan cuma cukai hasil tembakau, etil alkoholsama minuman keras,” ujar Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro, kepada Validnews, beberapa waktu lalu.

    Sebelumnya, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Robert Leonard Marbun menyebutkan pemerintah memang tengah serius menggarap rencana ekstensifikasi objek cukai. Salah satu langkah yang diambil adalah mengkaji perubahan UU no 39 tahun 2007. Tak kurang dari kalangan akademisi, ahli hukum dan praktisi di bidang cukai digamit untuk melakukan kajian untuk membuka peluang Indonesia untuk melakukan ekstensifikasi objek cukai.

    “Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, objek cukainya masih sangat terbatas. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan membuka peluang pemerintah untuk menambah objek cukai baru sesuai dengan karakteristik barang kena cukai. Dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan, kami harap hasil kajiannya akan lebih komprehensif dan dapat diterima,” jelas Robert melalui siaran pers, September 2017.

    Ia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Cukai yang berlaku, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan.

    Selain perlunya penambahan objek cukai baru, kajian Undang-Undang tentang Cukai tersebut juga akan mengarah ke instrumen fiskal yang dinamis.

    “Kami menyadari bahwa kita sudah membutuhkan ekstensifikasi objek cukai. Kita perlu alternatif penerimaan di bidang cukai selain dari rokok. Faktanya, Indonesia saat ini sangat bergantung pada cukai rokok yang bisa kita lihat dari penelitian Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa dari total penerimaan di cukai, 97% berasal dari cukai rokok. Ke depannya jika ada perubahan, Undang-Undang Cukai akan kita arahkan menjadi instrumen fiskal yang dinamis. Fungsi pengendalian akan lebih dominan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan nasional,” ujar Robert.

    Sementara itu, Kepala Badan Kajian Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan ekstensifikasi cukai diperlukan demi memperluas penerimaan negara.

    “Sekarang ini kan penerimaan cukai terbesar adalah dari tembakau, dan juga minuman beralkohol. Kalau kita bisa diversifikasi itu juga baik,” katanya kepada Validnews belum lama ini.

     

    Cukai di Mancanegara
    Memang harus diakui, objek cukai di Tanah Air memang terbatas. Berbeda dengan negara-negara lain yang telah lebih maju dalam menerapkan ekstensifikasi cukai.

    Era 2000-an menjadi titik awal digalakkannya ekstensifikasi cukai di seluruh dunia. Ketika itu negara-negara Eropa gencar menerapkan ekstensifikasi cukai.

    Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, hal ini menjadi tren seiring tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Salah satu contohnya, menurut Prastowo, adalah program green economy dan carbon tax. Juga, pengenaan cukai makanan yang dianggap memiliki eksternalitas negatif bagi masyarakat.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menerapkan cukai atas makanan cepat saji atau fast food, seperti burger dan semacamnya demi membatasi konsumsi masyarakat. Sedangkan, Australia diterapkan cukai cokelat. Tujuannya adalah agar harga makanan-minuman yang mengandung cokelat menjadi lebih tinggi untuk mengurangi fenomena obesitas atau kegemukan di masyarakat.

    “Ya menurut saya, kira-kira kita sudah bisa melihat mana yang paling diminati masyarakat dan memengaruhi kesehatan, itu setidaknya. Katakanlah kalau di kita, minuman berpemanis itu. Kan bukan berarti tidak boleh berpemanis. Artinya, ambang batas berapa pemanis itu ditoleransi. Jadi kan itu mendorong pabrikan juga akan menuju produksi yang sehat,” papar Yustinus kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Tambahnya, hal ini juga bisa mendidik masyarakat untuk membuat pilihan. Apabila memilih untuk menjalani hidup yang kurang sehat, bisa membayar dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, hal ini bisa diterapkan di masyarakat.

    Semangat ekstensifikasi di negara-negara barat ini juga menular ke berbagai negara Asia. Sama halnya di belahan barat, penerapan cukai yang sedang berkembang di Asia menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga kesehatan dan menata lingkungan hidup sebagai hal yang penting. Khususnya di negara-negara padat penduduk.

    “Kalau di ASEAN misalnya, seperti Malaysia, Thailand. Indonesia menurut saya harus sudah mengikuti itu. Kan begini, kalau kawasan saja mengenakan, kita tidak mengenakan, itu kan kita belum bisa klaim mereka tidak kompetitifkan. Mereka mengambil kebijakan itu,” jelas Yustinus.

    Senada, Ekonom dari Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha menyebutkan tujuan penerapan cukai sejatinya untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Sayangnya, di Indonesia terdapat pergeseran dalam hal pengenaan cukai.

    “Nah itu di seluruh di dunia itu sama. Jadi cukai itu diterapkan untuk barang-barang yang ingin dikurangi konsumsinya oleh pemerintah. Jadi bukan instrumen penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengharapkan dapat income atau penerimaan dari cukai,” terang Eugenia saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Validnews, Selasa (12/6).

    Berdasarkan tujuan mengurangi konsumsi itulah, negara lain menerapkan cukai secara dinamis. Ia mencontohkan Thailand sebagai negara yang mengenakan cukai terhadap 20 barang dan jasa. Pengenaan cukai terhadap 20 barang ini bertujuan agar konsumen mengurangi konsumsinya terhadap produk tersebut.

    “Karena Thailand itu sudah punya mekanisme begini, kan barang kena cukai itu tujuannya adalah mengurangi konsumsi, mengubah perilaku konsumen. Nah, ketika konsumen itu perilakunya berubah, langsung dihapuskan itu barangnya, enggak dikenakan cukai lagi. Jadi itu sangat fleksibel dan sangat sesuai dengan tujuan, kalau tujuan sudah tercapai ya sudah,” paparnya.

    Menurut pengamatannya, di Thailand terdapat jasa pijat khas Turki yang termasuk jenis jasa kena cukai. Tujuan penarikan cukai dari jasa ini adalah agar masyarakat mengurangi kunjungan ke penyedia jasa tersebut.

     

    Dari keterangan yang terdapat di Thai Tax 2017/18 Booklet, Excise Tax atau Pajak Cukai di Thailand adalah bentuk pajak konsumsi yang dikenakan pada penjualan berbagai layanan dan barang yang dipilih (baik diproduksi secara lokal atau diimpor) yang dianggap barang mewah. Kewajiban pajak muncul pada barang-barang manufaktur lokal ketika meninggalkan pabrik dan pada saat impor untuk barang-barang impor. 

    Pada 20 Maret 2017, Excise Tax Act atau Undang-Undang Pajak Cukai yang baru telah diumumkan dan dijadwalkan berlaku efektif mulai tanggal 16 September 2017. Berdasarkan Undang-Undang baru, metode perhitungan pajak cukai akan diubah untuk semua barang, termasuk barang impor, berdasarkan pada saran harga eceran.

    Dalam booklet tersebut, terdapat sekitar 20 komoditas kena cukai yang diterapkan oleh pemerintah Thailand. Beberapa di antaranya adalah sepeda motor, kendaraan bermotor, minuman beralkohol, perahu, produk parfum dan kosmetik, entertainment services atau jasa hiburan, playing cards atau kartu remi dan lain sebagainya. Besarannya Ad Valorem rate atau tarif berdasarkan nilai transaksi, mulai dari 20% sampai 90%.

    Selain cukai, pajak interior juga dipungut oleh Departemen Cukai dengan tarif 10% dari cukai yang harus dibayar, kecuali untuk rokok dan kartu remi. Pajak lain seperti Pajak Kesehatan dan Layanan Siaran Publik Thailand (pajak TPBS atau pajak Televisi) dapat berlaku untuk produk tertentu yang terbatas dalam kategori rokok dan alkohol.

    Pabrikan produk atau manufacturer harus mengajukan pengembalian dan mengirimkan pajak yang harus dibayarkan sebelum mengambil barang dari pabrik atau gudang berikat. Jika kewajiban PPN muncul sebelum barang dibawa keluar dari lokasi tersebut, produsen harus mengajukan pengembalian dan membayarkan cukai kepada Departemen Cukai dalam waktu 15 hari dari akhir bulan.

    Menurut Bawono Kristiaji, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), tren dunia menunjukkan bahwa objek cukai semakin diperluas karena produk-produk yang konsumsinya perlu dikendalikan jadi semakin bertambah. Ia juga mencontohkan laporan World Health Organization (WHO) mengenai dampak buruk gula memberikan justifikasi bagi banyak negara untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Lanjutnya, tidak ada negara yang spesifik bisa menjadi benchmark karena persoalan dampak negatif konsumsi suatu barang pada umumnya sama di tiap negara.

    “Tinggal yang perlu dilihat adalah: pola konsumsinya. Artinya, melihat negara dengan pola konsumsi yang relatif sama dengan Indonesia. Itu pun belum tentu menjadi justifikasi karena nilai strategis suatu barang berbeda-beda di tiap negara,” ungkap Bawono.

    Tambahnya, Indonesia jelas berbeda dengan negara yang tidak memiliki industri tembakau dan sebagainya. Namun, tren global atau ASEAN bisa dijadikan rujukan. Baginya, penarikan cukai di Indonesia perlu dilihat dari hal-hal yang perlu dikendalikan konsumsinya dan potensinya, seperti plastik kemasan, kendaraan bermotor dilihat dari emisi karbon atau minuman bersoda bisa dipertimbangkan sebagai objek cukai baru. (Dimas Satrio, Teodora Nirmala, Mahatma D Putra, Fin Harini)