Tafsir Penggunaan Fasilitas Negara Jelang Mudik

KPK tegaskan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok adalah abuse of power

  • Ilustrasi kendaraan Aparatur Sipil Negara. ANTARA FOTO
    Ilustrasi kendaraan Aparatur Sipil Negara. ANTARA FOTO

    JAKARTA – Mudik atau pulang kampung menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai perantau. Oleh karenanya, mudik menjadi momentum yang ditunggu-tunggu khususnya pada saat perayaan Idul Fitri, tak terkecuali para aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari berbagai daerah.

    Sebagaimana pengalaman rutinitas mudik dari tahun ke tahun, ketersediaan moda transportasi menjadi persoalan vital bagi para pemudik. Nah, baru-baru ini ada aturan berbeda bagi PNS menjelang hari raya Idul Fitri di tahun 2018. Setelah sekian tahun ada aturan yang melarang penggunaan kendaraan dinas, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) kini tengah menyiapkan kebijakan yang berlawanan dari aturan yang dibuatnya sendiri bagi PNS. Mereka akan diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

    Kendaraan dinas sendiri sebetulnya merupakan fasilitas dari negara untuk menunjang PNS bekerja. Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja sebetulnya telah tegas menyebutkan kendaraan dinas operasional ini hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Pun penggunaannya secara tegas dibatasi pada jam kerja dan bila dipakai ke luar kota butuh izin dari pimpinan.

    Namun pada tanggal 30 April 2018 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan bahwa PNS diperbolehkan untuk menggunakan mobil dinas untuk mudik. Meski merupakan fasilitas negara dia mengatakan pihaknya tengah menyusun aturan baru. Jadi, kendaraan dinas dapat digunakan oleh PNS dengan biaya di luar tanggungan kantor.

     

     

    Di lain waktu, usai membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Tahun 2018 di Makassar, Kamis (3/5), Asman juga menyebutkan PNS sudah sepantasnya difasilitasi dengan bus kantor.

    “Pemerintah bantu masyarakat boleh, masa ASN-nya sendiri enggak boleh,” sebutnya waktu itu.

    Meski begitu, kebijakan anyar ini langsung menuai kecaman dari pelbagai pihak, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi KPK, PNS sudah seharusnya dapat memisahkan konteks penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan fasilitas negara atau dinas.

    Pendapat KPK ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang pada prinsip menjelaskan kalau barang milik negara harus dipisahkan dengan barang pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

    Sedari awal rencana ini dilontarkan Kemenpan RB, Lembaga Anti Korupsi ini memang sudah tegas menolak. Sebab, selain melanggar ketentuan penggunaan fasilitas negara, keadaan ini dipandang termasuk bagian dari korupsi.

    Lagipula selama ini, KPK selalu melarang kepada semua penyelenggara negara untuk memakai mobil berpelat merah sebagai kendaraan mudik ke kampung halaman. Meski dengan alasan biaya bahan bakar minyak (BBM) tidak dibebankan ke instansi terkait.

    "Iya (tidak boleh). Apalagi kalau bensinnya, bensin kantor, itu sudah korup berapapun jumlahnya,” terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada Validnews, Rabu (9/5).

    Menurutnya, tindakan para penyelenggara negara yang nekat menggunakan mobil dinas sebagai kendaraan mudik tersebut termasuk tindakan tidak benar. Tindakan ini dipastikan masuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. "Itu namanya abuse of power, abuse of amanah," tandasnya.

    Artinya, bila pegawai yang diberi fasilitas mobil dinas tidak dalam masa dinas, sebaiknya mereka tidak menggunakan mobil tersebut. Menurut Febri, seyogianya PNS yang diberi pinjaman mobil dinas bisa menggunakan transportasi umum, seperti halnya masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. "Warga saja harus bersusah payah untuk mendapatkan transportasi umum agar bisa mudik," imbuhnya.

    Menurut Febri, yang dinamakan mobil dinas itu merupakan mobil yang digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat. Jadi bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat.

    Masalahnya, meski penggunaan kendaraan operasional telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2005, KPK mengamati pelanggaran terus terjadi sampai saat ini. Sayang pada praktiknya tidak ada sanksi apapun.

     

     

     

    Pejabat Tak Boleh
    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mengakui, saat ini pihaknya memang telah berencana merevisi aturan tentang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Akan tetapi, dia beralasan perubahan peraturan tersebut bukanlah untuk seluruh golongan PNS. Peraturan tersebut menyasar PNS golongan eselon IV ke bawah.

    Ateh meluruskan, Kemenpan RB hanya akan mengubah salah satu poin dari Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005. Peraturan yang akan diubah itu menyangkut penggunaan kendaraan dinas operasional supaya bisa digunakan untuk mudik.

    Nanti, rencananya hanya PNS yang bukan pejabat tinggi atau golongan I-IV, yang bisa menggunakan kendaraan dinas operasional untuk mudik. Sementara pejabat tinggi atau eselon I-IV tetap dilarang menggunakan kendaraan dinas operasional di luar kepentingan kerja.

    Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa Kemenpan RB membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas untuk keperluan pribadi mudik mereka. Alasan itu di antaranya untuk kesejahteraan pegawai. Jadi, jangan sampai PNS berpenghasilan pas-pasan menjadi kesulitan ekonomi ketika mereka mudik lebaran

    "Misalnya pegawai rendah di golongan paling bawah, mau pulang (mudik) pakai motor. Daripada naik motor malah bahaya. Sementara di kantor ada bus, apakah tidak boleh dipakai?" katanya kepada Validnews, Senin (14/5).

    Ia menyebut bahwa pihaknya berencana mengubah aturan mobil dinas untuk mudik itu, khusus untuk penggunaan bus dinas. Untuk saat ini diakuinya, Permenpan yang dikeluarkan tahun 2005 itu sudah diatur bila kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan kerja. Hal itu tercantum dalam lampiran Permenpan mengenai sarana kerja aparatur negara. Di sana juga tercantum keterangan bila kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

    "Di dalam Permenpan RB tahun 2005 itu semua dilarang. Kita mau coba bantu pegawai yang lebih rendah itu. Misalnya yang beli tiket tidak dapat, tiba-tiba satu keluarga tidak bisa pulang kampung. Dia cuma punya motor. Nah mungkin, kita lagi memikirkan agar ada solusinya. Bagi pegawai rendah ya tentunya, bagi pejabat tidak," ujar dia.

    Ateh mengatakan, alasan lainnya mengubah permen tersebut karena sudah terlalu lama diterapkan, yakni 12 tahun. Kemenpan RB berpendapat, dalam 12 tahun terakhir banyak perubahan, sehingga perlu ada pembaharuan beberapa poin di dalam permen terkait.

    "Ada beberapa poin yang sudah tidak cocok. Misalnya, poin tentang mobil operasional yang melekat dengan pejabatnya. Nanti kami coba kategorikan," tuturnya.

    Adapun mengenai biaya yang harus dikeluarkan bila aturan mobil dinas untuk mudik disetujui juga dipastikan tidak akan menggunakan anggaran negara. Pembiayaan untuk penggunaan bus itu akan diperoleh dari iuran pegawai yang akan pulang ke kampung halaman.

    Menurutnya, iuran seperti itu, dari sudut pandang pegawai golongan I-IV yang akan mudik, dianggap sudah lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan transportasi massal yang lainnya. Pasalnya setiap tahun harga tiket mudik berbagai moda transportasi selalu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan hanya kalangan menengah yang bisa membeli tiket.

    Sementara itu, terkait pernyataan beberapa kalangan yang menganggap penggunaan mobil dinas untuk mudik ada unsur politik dan korupsi di dalamnya, Ateh tegas menyanggahnya. Peraturan ini katanya justru bertujuan membantu rakyat golongan rendah yang bekerja di instansi pemerintahan yang kesulitan untuk ke kampung halaman. Tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

     

     

    Toh, dia mengaku kalau pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan perubahan peraturan menteri tersebut. “KPK juga pasti mempertimbangkan akan hal ini sebab sifatnya membantu. Daripada mobil dinasnya nganggur dan malah rusak mending kita manfaatkan” tutupnya.

    Sementara itu, terkait dengan rencana diperbolehkannya mobil dinas untuk keperluan mudik Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah yang saat ini menjadi PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono, mengakui kalau mobil dinas merupakan aset pemerintah dan seharusnya digunakan untuk urusan pemerintahan.

    Sedangkan mudik lebaran ini adalah untuk urusan pribadi sehingga tak boleh jajaran pegawai pemerintah daerah (pemda) ini memakai mobil dinasnya. Kecuali, dipergunakan untuk membantu korban bencana atau musibah di jalanan.

    “Ini terbilang pelanggaran kecil, sanksinya Menpan bisa kasih peringatan. Namun hal ini (penggunaan mobil dinas untuk mudik) jangan dibudidayakan,” ujar dia.

    Hanya saja jika ada perubahan kebijakan dari Kemenpan RB, mantan PLT Gubernur DKI Jakarta ini hanya dapat mengingatkan agar kepala daerah tegas memantau agar penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi tetap sesuai aturan. Pelaksanaannya harus sesuai pada regulasi yang menjadi kewenangan Kemenpan RB.

    “Yang jelas kita di Kemendagri ikut aturan Kemenpan RB, kalau Kemenpan mengizinkan kita otomatis pasti setuju,” Katanya kepada Validnews (9/5).

    Selama ini, dia mengamati ada penerapan regulasi yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Kalau ada kepala daerah yang membolehkan, kata dia, sebaiknya kembali berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

    Tabrak Ketentuan
    Pakar Kebijakan Publik LIPI Syafuan Rozi Soebhan menyampaikan pandangan yang berbeda dalam menyikapi rencana Kemenpan RB terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik PNS.

    Pertama, berdasarkan pendapat struktural, penggunaan fasilitas negara, dalam hal ini mobil dinas, merupakan hal yang tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan. Mobil dinas hanya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan kerja PNS yang sudah ditetapkan secara terstruktur.

    Namun dalam pandangan kedua yaitu pandangan substansial, penggunaan mobil dinas dapat dilakukan selama menunjang kesejahteraan PNS, dilakukan secara kolektif dan biaya perawatan berasal dari masing-masing PNS, bukan termasuk anggaran negara. Syaufan menyatakan sepakat pada pandangan kedua.

    “Lebih ke (pandangan) substansial karena ASN hanya menggunakan fasilitas fisiknya saja, tidak termasuk anggaran negara untuk biaya perawatan, bahan bakar, dan lain-lain,” ujarnya kepada Validnews, Selasa (8/5).

    Pemerintah dalam hal ini hanya menyediakan fasilitas fisik, dan tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya lain yang tidak dianggarkan. Lagipula penggunaan mobil dinas untuk mudik hanya diberlakukan setahun sekali. Menurutnya, rencana ini merupakan bentuk apresiasi karena selama ini ASN telah banyak meluangkan waktu untuk publik.

    “Penggunaan mobil dinas nantinya dapat meningkatkan indeks kebahagiaan ASN karena mereka akan melihat bentuk dukungan publik dan pemerintah dengan diberi fasilitas mudik,” terang Syafuan.

    Ia menambahkan mobil dinas yang akan digunakan nantinya terdiri dari berbagai kategori, ada bus yang biasa digunakan untuk antar jemput pegawai, maupun kendaraan yang melekat di fungsi struktural masing-masing.

    Berbeda dengan Syafuan, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyatakan secara tegas ketidaksepakatannya pada rencana Kemenpan RB.

    Menurutnya, penggunaan mobil dinas oleh Kemenpan RBjelas-jelas menyalahi ketentuan karena fungsi Kemenpan RB harusnya mengatur aparatur dan menetapkan hari libur, bukan mengatur penggunaan aset.

    “Yang bertanggung jawab atas tata kelola dan penggunaan aset negara adalah Kementerian Keuangan. Rencana penggunaan mobil dinas ini jelas tidak tepat dan bahkan dapat dikategorikan tindak korupsi karena menyalahgunakan penggunaan aset negara”, katanya.

    Jika dilihat lebih jauh rencana ini juga dapat dikategorikan ke dalam tindak politik karena ada upaya untuk mengambil hati para ASN sehingga mempengaruhi pemilihan 2019 nanti. Ia lebih menyarankan agar kementerian bekerja menurut koridornya masing-masing.

    “Kalau soal susah, banyak orang susah. Lebih baik sesuai ranah dan fungsi kementerian masing-masing saja. Kemenpan RB fokus mengatur aparatur, bukan mengatur penggunaan aset,” tandasnya.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpandangan, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik. Menurut dia, sesuai dengan peruntukannya, kendaraan dinas hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas. "Kebijakan sebagian Pemerintah Daerah yang memperbolehkan kendaraan dinas untuk mudik tak dibenarkan," katanya

    Djoko mengatakan, memang ada ketentuan yakni bahan bakar minyak (BBM) dan kerusakan kendaraan ditanggung pejabat yang memakai kendaraan dinas di luar keperluan dinas. Tapi, kata dia, ketentuan ini jarang dipatuhi. "Justru rekanan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang akan dibebankan untuk bayar BBM dan kerusakan kendaraan dinas," tuturnya.

    Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7/2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemda yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas yang terdiri atas kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus atau lapangan. "Kendaraan dinas hanya untuk keperluan dinas," tandas Djoko. (Fuad Rizky, Elisabeth Hasibuan)