TNI Dipastikan Tak Akan Terlibat Politik Praktis

Netralitas TNI selalu menjadi tuntutan masyarakat, termasuk TNI di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto nanti

  • Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diarak usai menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di , Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). ANTARA FOTO/Latiko
    Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diarak usai menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di , Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). ANTARA FOTO/Latiko

    JAKARTA – Jelang tahun politik tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami perubahan kepemimpinan. Jenderal Garot Nurmantyo yang akan memasuki masa pension bakal digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

    Marsekal Hadi memastikan meski ada pergantian, namun netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik 2018 dipastikan tak akan terjaga.

    "Yang penting netralistas dan soliditas yang kita jaga, itu saja," kata Hadi usai menerima kedatangan Anggota Komisi I DPR di rumah dinasnya, Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (7/12).

    Menyoal netralitas TNI dari politik praktis pun telah ditegaskannya saat menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR. Netralitas TNI ini menjadi salah satu visi dan misi Hadi.

    "Kita akan menjaga soliditas tentunya itu yang akan saya jaga dan netralitas. Jadi kuncinya dua itu," paparnya.

    Dalam kesempatan ini, Hadi yang sekarang menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) tersebut juga mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi TNI ke depannya. Karena itu, Rencana Strategis (Renstra) harus selaras dengan pembangunan nasional.  

    "Tantangan ke depan? Kita tetap pada rencana-rencana yang telah disusun. Contohnya Renstra, semua kita akan ikut itu. Renstra juga bicara soal peningkatan kekuatan, pembinaan kemampuan dan strategi penggelaran dan kita akan sinkronkan dengan rencana pembangunan nasional," jelasnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen (purn)TB Hasanuddin mengatakan, kunjungan dewan merupakan salah satu proses untuk memutuskan Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai menjalani fit and proper test di DPR.

    "Setelah ada persetujuan dari semua fraksi, pimpinan DPR akan melaporkan ke Istana. Selanjutnya, terserah Istana kapan akan dilakukan pelantikan. Kami tinggal menunggu undangannya saja," tutur Hasanuddin.

    Komisi I DPR menilai, sosok Hadi Tjahjanto mampu membawa TNI lebih baik dan cakap untuk meningkatkan profesionalitas prajurit TNI. Itu sebabnya, netralitas TNI akan menjadi tuntutan masyarakat.

    "Netralitas menjadi tuntutan kita semua. Semua fraksi menuntut netralitas TNI. Pak Hadi pun menyanggupinya," imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menambahkan, Hadi tak pernah memberikan pernyataan berbau politik. Hal ini membuat pihaknya yakin bahwa Hadi tak akan berpolitik praktis.

    "Marsekal Hadi Tjahjanto sama kita ketahui sebagai KSAU tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politik atau dekat dengan politik sehingga kita cukup yakin bahwa beliau Insyaallah tidak akan berpolitik praktis ataupun membantu kelompok politik tertentu," singkat Meutya. (James Manullang) 

     

    Baca juga:

    Marsekal Hadi Tjahjanto Soroti Kekuatan China dan Siber

    DPR Yakin Hadi Tjahjanto Cakap Pimpin TNI