TNI AL Terus Dorong Realisasi Armada Ketiga

Jika armada ketiga itu ada di wilayah tengah maka tugas dua armada lainnya, yakni Armabar dan Armatim, dalam menjaga luasnya perairan di Indonesia akan semakin efektif

  • Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi. ANTARA FOTO/M N Kanwa.
    Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi. ANTARA FOTO/M N Kanwa.

    JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) terus mendorong agar pembentukan armada ketiga TNI AL dapat terealisasikan di kawasan tengah Indonesia. Kebutuhan armada ketiga ini disebabkan karena luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 3,2 juta kilometer persegi.  

    Seperti diketahui, pembentukan satuan armada ketiga untuk TNI AL sudah diajukan pada masa Panglima Jenderal TNI Moeldoko. Namun, hingga saat ini, pembentukan satuan baru itu belum juga terealisasi.

    Laksamana TNI Ade Supandi menyebutkan pembentukan armada ketiga di kawasan tengah merupakan keniscayaan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Alasannya, bila wilayah laut Indonesia hanya dijaga dua armada, yakni Armada RI Kawasan Barat (Armabar) di Jakarta dan Armada RI Kawasan Timur (Armatim) di Surabaya, bebannya terlalu berat.

    "Ini tidak kecil bagi seorang panglima armada untuk mengawasi laut yang sangat luas," kata mantan Kasum TNI ini di Jakarta, seperti yang dilansir Antara, Jumat (12/1).

    Kasal mengaku, pihaknya sudah mengajukan pembentukan armada ketiga di wilayah tengah tersebut. Tapi hingga kini permasalahannya masih dikembalikan pada kemampuan biaya.

    "Markas Armada Timur yang dipindahkan di Papua sudah 50%. Tinggal menunggu keputusan dari presiden saja," ucapnya.

    Mantan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) ini menjelaskan, Armatim saja memiliki tugas untuk menjaga perairan yang terlalu luas, yakni mulai dari perairan Tegal sampai ke perairan timur. Adapun Armabar memiliki tugas untuk menjaga kawasan Laut China Selatan, Selat Malaka dan selatan Jawa serta Samudera Hindia.

    Jadi, jika armada ketiga itu ada yakni armada tengah, Ade menilai tugas dua armada lainnya dalam menjaga luasnya perairan di Indonesia akan semakin efektif. Beban tugas seorang panglima armada menurutnya, tidak lagi menjadi berat seperti yang terjadi saat ini.

    "Dan mereka masing-masing punya perhatian atau intensitas kawasan," tukasnya.

    Kontrak Senilai Rp813 Miliar
    Mabesal sendiri telah menandatangani 173 kontrak barang dan jasa senilai Rp813 miliar. Kontrak senilai ratusan miliar itu diantaranya untuk pembelian amunisi, gudang amunisi, pos jaga kanal serta sarana pendidikan dan latihan.

    Penandatangan kontrak secara kolektif antara para pejabat pembuat komitmen satuan kerja TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini disaksikan Kasal, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1). Nilai kontrak tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan 2017 lalu yang mencapai Rp2,2 triliun dengan 215 kontrak.

    Ade mengatakan pada tahun 2018 ada sebanyak 173 kontrak tersebar di 25 satuan kerja (satker) di TNI AL dengan nilai sebesar Rp813 miliar.

    Menurut dia, penandatanganan ini merupakan salah bagian program pembinaan dan memastikan kelangsungan TNI AL terlaksana dengan baik.

    "Pada dasarnya, TNI AL mengelola keuangan negara yang sudah dialokasikan pada tahun 2018. Yang merupakan bagian dari program pembinaan TNI AL agar kelangsungan TNI AL terlaksana dengan baik," tuturnya.

    Untuk pengadaan alutsista, Kasal menyatakan sebagian besar menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears. Artinya kontrak sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti tiga kapal selam dan enam kapal Patroli Kawal Rudal (PKR).

    Sedangkan untuk pengadaan enam kapal PKR, Kasal menyatakan dua diantaranya akan dibuat setingkat lebih tinggi menjadi sekelas destroyer (kapal perusak), sementara empat unit lainnya berjenis frigate.

    Dia berharap penandatanganan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Dia meminta para pejabat pembuat komitmen dan para mitra bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

    "Penandatanganan ini betul-betul dilaksanakan penuh tanggung jawab terutama pejabat pembuat komitmen (PPK) jangan sampai mengingkari menyalahi aturan. PPK betul-betul melaksanakan tugas nya dengan baik ini merupakan amanat TNI AL dan Undang-Undang," kata Ade, menegaskan.

    Ade melihat dan mengawasi langsung penandatanganan 56 kontrak dengan nilai sebesar Rp663,07 miliar di Mabes AL. Selain di Mabes AL, penandatangan kontrak juga dilakukan di sejumlah Komando Utama yakni ada 52 penandatangan kontrak di Koarmabar dengan nilai sebesar Rp40,9 miliar, 57 kontrak dilakukan di Koarmatim demgan nilai sebesar Rp82,6 miliar dan 8 kontrak di Lantamal I, Lantamal II dan Lantamal XIII dengan nilai sebesar Rp26,3 miliar.

    Selanjutnya Kasal melakukan video conference dengan Koarmabar, Koarmatim, Lantamal I Belawan, Lantamal II Padang, dan Lantamal XIII Tarakan untuk mendengarkan laporan dari markas komando utama tersebut. (Nofanolo Zagoto)