MENJAGA KESINAMBUNGAN "TAMBANG EMAS HIJAU"

Sumsel Didorong Remajakan Sawit Lebih Luas

Target program peremajaan tanaman sawit di Sumatra Selatan mencapai 4.800 ha pada 2017. Diharapkan tahun depan, luas lahan yang diremajakan akan semakin luas

  • Petani mengangkut hasil panen buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang
    Petani mengangkut hasil panen buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang

    PALEMBANG – Produktivitas perkebunan sawit petani (smallholders) yang minimal yakni 1-2 ton/hektare (ha), jauh di bawah produktivitas perusahaan besar di kisaran 5-6 ton/ha mendorong pemerintah untuk melakukan peremajaan. Usia tanaman yang tak lagi muda memang membuat tingkat produktivitas terpuruk.

    Demi menggenjot produktivitas itu, pemerintah menargetkan peremajaan kebun kelapa sawit atau replanting seluas 1,8 ribu ha. Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah untuk melaksanakan program ini. Provinsi penghasil sawit ke keempat di tanah air ini dipandang siap.

    "Apalagi Sumsel telah berhasil melaksanakan peremajaan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga program tersebut harus dimaksimalkan lagi," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Rabu (22/12), seperti dikutip Antara.

    Program replanting perkebunan sawit sendiri dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, belum lama ini.

    Dalam program ini, jatah peremajaan pohon sawit di Sumsel mencapai sekitar 4.800 ha. Lalu, di Sumatera Utara tercatat 9.000 ha. “Jadi pada 2018 Sumsel harus lebih luas dibanding dengan provinsi lainnya,” lanjut Bambang.

    Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah aktif mendata lahan-lahan yang perlu diremajakan dan segera mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Ia juga meminta agar segera dilakukan koordinasi dan mengikutsertakan semua pihak agar program pemerintah pusat tersebut berjalan lancar.

    "Mulai sekarang ajukan saja usulan peremajaan tersebut supaya pemerintah pusat dapat membantu terutama dalam merealisasikan pengadaan bibit unggul," kata dia.

    Data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan total luas lahan tanaman sawit pada 2015 mencapai 11,26 juta ha.

    Dari luas itu, Sumatra Selatan memiliki luas 952 ribu ha. Dari sisi luas lahan, provinsi ini berada di urutan kelima setelah Riau yang memiliki luas lahan sawit 2,4 juta ha, Sumatra Utara dengan 1,42 juta ha, Kalimantan Barat seluas 1,144 juta ha dan Kalimantan Tengah 1,14 juta ha.

    Namun, dari sisi produksi, Sumatra Selatan berada di urutan keempat. Riau tetap berada di urutan pertama dengan total produksi mencapai 8,05 juta ton. Di urutan kedua ada Sumatra Utara dengan produksi 5,19 juta ton. Lalu, Kalimantan Tengah yang berhasil memproduksi 3,57 juta ton sawit. Produksi Sumatra Selatan sendiri mencapai 2,82 juta ton, mengalahkan Kalimantan Barat yang memiliki produksi 2,16 juta ton.

    Hati-hati
    Sementara itu, Guru Besar IPB Prof. DR Santun Sitorus meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan agar tidak mengakibatkan berbagai implikasi yang berdampak pada kontraksi ekonomi.

    Menurut Santun, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat dalam penetapan regulasi gambut, perlu dipisahkan antara lahan gambut yang baik dan terdegradasi, karena tidak semua lahan gambut berpotensi untuk kembali dikonservasi.

    Lahan-lahan gambut yang dimanfaatkan korporasi sebenarnya masuk kategori lahan terdegradasi, tambahnya, pemerintah saat itu menawarkan lahan-lahan rusak itu pada korporasi dengan pertimbangan mereka mempunyai dana besar untuk memanfaatkan lahan rusak tersebut melalui riset dan pemanfaatan teknologi.

    "Jadi tidak fair menyebutkan korporasi sebagai perusak lingkungan karena izin diberikan pemerintah saat itu," katanya seperti dikutip Antara.

    Santun mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menjanjikan lahan pengganti, karena saat ini sangat terbatas dan prioritasnya adalah untuk persawahan.

    "Sebenarnya mustahil ada lahan pengganti untuk masyarakat dan industri yang terkena aturan PP gambut. Kalaupun ada, luasannya terbatas serta statusnya tidak clear and clean, sehingga akan menimbulkan banyak masalah ke depan," katanya.

    Santun menyarankan, implementasi perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung sebaiknya dilaksanakan setelah ada kepastian tersedianya lahan pengganti yang telah terverifikasi lokasi dan luasannya.

    Menurut dia, PP gambut harus dipertimbangkan kembali karena dampaknya sangat besar terhadap tenaga kerja di industri sawit.

    Dampak ekstrem yakni sebanyak 590.000-740.000 petani akan kehilangan pekerjaan hingga tahun 2020, selain itu, diperkirakan terjadi pengurangan lahan sawit hingga mencapai 2 juta hektar pada tahun yang sama.

    Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya tetap mengizinkan industri untuk melakukan aktivitas budidaya dengan syarat mampu mengimplementasikan teknologi terbaru seperti tata kelola air yang mampu meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi kebakaran lahan.

    Sementara itu, tokoh lingkungan Prof. DR Emil Salim disela-sela seminar Refleksi akhir tahun bertema Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, Kamis (21/12) mengatakan penggunaan teknologi harus menjadi solusi untuk mencapai efisiensi pemanfaatan lahan agar tercapai keseimbangan ekologi dan ekonomi.

    "Itu berarti pemanfaatan teknologi seperti tata kelola air di gambut serta penggunaan bibit unggul harus mampu menggantikan peran lahan untuk peningkatan produksi. Kita jangan lagi hanya mengandalkan otot untuk meningkatkan produksi melalui ekspansi lahan," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup.

    Menurut Emil Salim, banyak persoalan seperti pemenuhan kebutuhan pangan bisa terjadi jika teknologi tidak bergerak cepat dalam mengantisipasi keterbatasan lahan. (Fin Harini)