JALAN BERLIKU MENUJU MANDIRI DAGING

Sultra Tak Punya Pasar Ternak

Sultra saat ini sudah menjadi salah satu daerah sentra produksi sapi nasional yang sudah mulai melayani dan menyuplai permintaan provinsi lain

  • Ilustrasi pasar ternak, khususnya sapi. Antara Foto
    Ilustrasi pasar ternak, khususnya sapi. Antara Foto

    KENDARI- Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga kini belum memiliki pasar khusus ternak dalam mendukung pemasaran hasil produksi ternak di daerah itu. Ternak biasanya diperjual-belikan di pasar bebas, utamanya jelang perayaan hari besar keagamaan.

    "Sampai saat ini di Sultra belum tersedia pasar khusus ternak untuk pendukung pengembangan ternak di daerah. Yang tersedia hanya pasar bebas dimana pembeli yang datang langsung ke peternak terutama pada hari-hari besar keagamaan," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Muhammad Nasir, dikutip Antara,  di Kendari, Rabu (18/10).

    Ia mengatakan, Sultra saat ini sudah menjadi salah satu daerah sentra produksi sapi nasional yang sudah mulai melayani dan menyuplai permintaan beberapa provinsi di Indonesia. Ketersediaan pasar khusus ternak akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan para peternak dan mendorong percepatan menjadikan Sultra sebagai sentra produksi sapi nasional.

    "Sehingga Sultra bisa menjadi bagian pemberi kontribusi terhadap tercapainya swasembada daging Salah satu daerah yang melakukan permintaan terhadap bibit sapi dari Sultra adalah Kalimantan Timur," katanya.

    Di  Sultra sendiri, terdapat tujuh sentra produksi sapi, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Muna, Konawe, Kolaka, Muna Barat, dan Kolaka Timur.
     

     

    Masih rendah
    Sultra saat ini sudah menjadi salah satu daerah sentra produksi sapi nasional yang sudah mulai melayani dan menyuplai permintaan beberapa provinsi di Indonesia. 

    "Rendahnya produktivitas ini menjadi kelemahan paling menonjol ari sapi di Tanah Air. Pertumbuhan sapi pedaging selama satu tahun (2015-2016) hanya 4,36 persen atau dari 15.419.720 ekor menjadi 16.092.560 ekor," kata Veronica yang dilansir Antara, di Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Rendahnya produktivitas sapi tersebut, disebabkan rendahnya kualitas bibit dan ketersediaan bibit unggul sapi. Selain itu, ada tren pertumbuhan populasi yang lamban dan cenderung konstan pada sapi pedaging.

    Penyebab utama lambannya pertumbuhan tersebut, katanya, akibat dari tingginya pemotongan sapi betina produktif, seleksi negatif dan "inbreeding", yakni silang dalam (perkawinan antara ternak yang mempunyai hubungan saudara).

    Secara genetis, inbreeding meningkatkan homosigisitas dan dapat meningkatkan peluang munculnya gangguan reproduksi dan cacat fisik. Selain itu, perkawinan silang (crossbreeding) juga menjadi salah satu ancaman pengembangan populasi sapi lokal.

     

     

     

     

    Pembiakan sapi lokal, menurutnya,  kerap kali hasilnya kurang baik. Sebab, dilakukan perkawinan antarsaudara atau individu sapi yang berkerabat sehingga muncul cacat genetik. Lalu perkawinan dilakukan antar-dua bangsa sehingga hasilnya blasteran. Oleh karenanya, perlu seleksi akurat dalam memilih ternak unggul terbaik untuk dikembangbiakkan.

    "Sebenarnya pemerintah juga telah memiliki program seleksi uji performance sapi potong nasional sejak 2009 dan saya termasuk salah satu anggota komisi pertimbangannya," kata Veronica.

    Larangan
    Veronica mengemukakan pengembangan ternak harus didasarkan pada strategi pemuliaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan ternak. Dalam kaitannya dengan bibit ternak di Indonesia, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan bibit unggul.

    Hingga saat ini, kata Veronica, pembibitan sapi pedaging lokal dihadapkan pada kondisi tidak tersediannya ternak, baik dari segi kualitas bagus maupun kuantitasnya. Kelembagaan pembibitan belum mampu memenuhi kebutuhan bibit nasional.

    Menurut Ketua Laboratorium Produksi dan Pemuliaan Ternak UB itu, kurang optimalnya aplikasi manajemen breeding menjadi akar pembibitan nasional."Keberhasilan program pemuliaan sangat tergantung pada strategi pemuliaan, yakni rekording, parameter genetik dan seleksi," ucapnya.

    Sultra saat ini sudah menjadi salah satu daerah sentra produksi sapi nasional yang sudah mulai melayani dan menyuplai permintaan beberapa provinsi di Indonesia. 

    Larangan itu tidak hanya untuk sapi indukan saja melainkan beberapa hewan ruminsia betina produktif lainnya juga seperti domba, kambing dan kerbau.

    "Pemotongan sapi betina produktif sangat dilarang oleh pemerintah karena mengancam populasi hewan, pelaku yang melanggar dikenakan sanksi pidana," kata Kabid Peternakan Distan OKU, Susi Meliarti melalui fungsional vetariner Putut Pantoyo di Baturaja, Selasa.

    Selain mengancam populasi, pemotongan sapi betina atau ruminsia produktif juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 18 ayat (4) berisikan larangan menyembelih indukan tersebut bagi binatang ukuran besar maupun kecil.

    Pemerintah telah meluncurkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) sehingga bagi pelaku pemotong sapi betina produktif akan ditindak tegas sesuai aturan.  Sanksi bagi pemotong hewan ruminsia betina kecil seperti kambing dan domba akan dipidana kurungan penjara minimal satu bulan dan maksimal selama enam bulan.

    "Untuk denda pelaku yang memotong hewan ternak ini paling sedikit Rp1 juta dan maksimalnya didenda sebesar Rp5 juta," tegasnya.

    Sedangkan untuk sanksi pemotong ruminsia betina besar seperti sapi dan kerbau dipidana kurungan penjara maksimal selama tiga tahun, serta membayar didenda paling banyak Rp300 juta.

    Namun, pemotongan boleh dilakukan jika bertujuan untuk penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama dan adat istiadat termasuk juga guna mengakhiri penderitaan pada binatang tersebut jika sakit.

    Ia menambahkan, Dinas Pertanian OKU melalui Bidang Peternakan pada pekan lalu menggandeng Polres setempat melakukan sosialisasi larangan itu dengan mendatangi langsung sejumlah pelaku usaha ternak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di wilayah itu.(Rikando Somba)