Soepomo, Ahli Hukum Peramu UUD

  • Soepomo. pahlawancenter.com
    Soepomo. pahlawancenter.com

    JAKARTA - Aspek penting dalam sebuah negara adalah hukum. Untuk membuat negara yang kuat dan berdaulat diperlukan suatu landasan agar terjadi suatu keharmonisan kerukunan antarsesama.

    Beruntungnya, lahirnya bangsa Indonesia diikuti pula lahirnya putra bangsa yang di kemudian hari turut berjasa mengarsiteki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bersama Muhammad Yamin dan Soekarno. Namanya Soepomo. 

    Soepomo merupakan anak dari Raden Suwaji yang merupakan keturunan dari bangsawan Jawa di mana kakek dari ayah dan ibunya merupakan aristokrat Jawa. Kakek Soepomo dari ayah ialah Raden Tumenggung Reksowardhono yang menjadi pimpinan daerah Anom Sukoharjo. Sedangkan kakek dari ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo yang di masa itu menjadi Bupati Nayaka Sragen.

    Karakter kuat Soepomo membangun fondasi negeri sudah tampak jelas sejak dia duduk di bangku sekolah dan kuliah. Soepomo memilih pendidikan hukum di sekolah hukum (rechtschool) yang sebelumnya bernama Bumi Putera. Soepomo lulus pada tahun 1923.

    Setelah lulus Soepomo pun tidak menyia-yiakan waktu mudanya. Dirinya langsung mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dengan menerima tawaran dari pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai negeri di Pengadilan Negeri Seragen.

    Hukum Adat
    Atas keuletannya dalam pekerjaan, Pemerintah Hindia Belanda memberikan hadiah berupa beasiswa kepada Soepomo untuk mengambil gelar doktor ilmu hukum adat di Universitas Leiden, Belanda. Selama menuntut ilmu di Negeri Kincir Angin, Soepomo langsung di bawah bimbingan profesor hukum adat Indonesia dari Belanda, yaitu Cornelis van Vollenhoven.

    Soepomo memperoleh gelar doktor pada tahun 1927 dengan disertasi berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta).

    Disertasi ini mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta dan hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta. Bukan tanpa alasan Soepomo mendalami bidang hukum adat. Dia ingin agar dunia tahu kalau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berkebudayaan dan beradab.

    Menariknya, walaupun sudah mengenyam pendidikan tinggi, Soepomo tidak lupa diri. Besarnya rasa cinta terhadap Indonesia, membawa Soepomo kembali seusai mendapatkan gelar doktor. Begitu kembali ke Indonesia, di tahun 1927, dia langsung diangkat menjadi pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta. Setahun kemudian dia malah menjadi Ketua Luar Biasa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

    Soepomo kemudian sempat ditarik ke Jakarta untuk membantu Direktur Justisi di Jakarta. Selama dia di Departemen yang Justitie atau Departemen Kehakiman diadakan penelitian. Penelitian tersebut menghasilkan laporan monografi tentang hukum adat privat Jawa Barat.

    Tak hanya sebatas itu, dengan pengetahuan yang dimilikinya, Soepomo mencurahkan perhatian terhadap pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia.

    Soepomo aktif di organisasi Jong Java atau pemuda Jawa. Dampaknya di luar Jawa, banyak pemuda juga bergabung dengan Jong Ambon dan Jong Sumatera. Para pemuda itu, termasuk tentunya Soepomo, mencetuskan Sumpah Pemuda di tahun 1928 dan mengikrarkan bahwa pemuda Indonesia berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu Indonesia.

    Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda dan organisasi Jong Java, Soepomo juga masih menyempatkan diri untuk menuangkan ilmunya dalam beberapa karya tulisan. Salah satunya bersama dengan Ali Sastroamidjojo yang mampu mendorong sebuah gagasan digelarnya kongres perempuan Indonesia pertama pascaikrar Sumpah Pemuda.

    Seakan tidak puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh, Soepomo juga memilih aktif bersama partai politik (parpol). Parpol pertamanya adalah Parindra (Partai Indonesia Raya) yang disebut sebut adalah partai khusus priyayi.

    Namun, keputusannya untuk masuk dalam pusaran partai ternyata tidak segampang membalikan telapak tangan. Sebab banyak yang mencibir kalau dirinya tidak pro terhadap perjuangan rakyat, melainkan kepentingan partai.

    Menariknya, dalam sekejap Soepomo mampu membawa perubahan citra negatif partai menjadi positif. Atas pencapaian yang telah diraihnya di dunia politik akhirnya membawa Soepomo untuk menjadi salah satu anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar.

    Sebagai ahli hukum generasi pertama di Indonesia, Soepomo diketahui banyak menyumbangkan ide dan gagasan dalam penyusunan UUD 1945.

    Dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan gagasan mengenai lima dasar negara Indonesia yang mengusulkan pula lima dasar negara, yaitu pertama, pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu itu, dia berpendapat urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.

    Kedua, para warga negara takluk dan supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Ketiga, menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara, untuk terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

    Keempat, dia berpendapat sifat masyarakat Timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, dan adil. Sedangkan kelima, dalam hubungan antarbangsa, Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya.

    Akhirnya, rumusan dasar negara yang digagas Soepomo beserta Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, R.P Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman berupa, persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, serta musyawarah membuahkan Piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945 dan diterima oleh Soekarno.

    Gagasan Integralistik
    Tugas dan tanggung jawab Soepomo dalam pembentukan dasar negara tidaklah selesai sampai situ. Dirinya masih menyelesaikan tugas guna merampungkan dasar hukum negara Indonesia, kali ini Soepomo menjadi pimpinan panitia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar.

    Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia Baru.

    Skema Undang-Undang Dasar yang dicetuskan Soepomo, dengan mengkombinasikan antara rancangan Jawa yang terpusat dengan demokrasi Minangkabau, mengarah pada suatu negara yang semuanya integralistik. Dengan kata lain negara dan seluruh aparat harus mampu mengatasi persoalan perbedaan yang ada.

    Selain itu, dalam konsep pemikirannya yang dituangkan dalam gagasan Undang-Undang Dasar ditekankan juga bahwa negara indonesia merdeka bukanlah karena pemberian bangsa lain, melainkan negara yang mempersatukan diri dengan seluruh komponen yang berbeda.

    Sebelum Undang-Undang Dasar disahkan ada beberapa pertimbangan diantaranya perihal keyakinan yang dianut di wilayah Indonesia bagian timur. Atas pertimbangan tersebut tim panitia yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Moh Hassan menyetujui “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari sebelumnya “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”. UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu di kemudian hari dikenal sebagai UUD 1945.

    Dua hari setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno membentuk Kabinet Presidensil atau yang dikenal dengan Kabinet Wiranatakoesoemah. Dalam kabinet ini Soepomo menjadi Menteri Kehakiman.

    Selain itu, Soepomo pernah mengemban jabatan sebagai guru besar di beberapa fakultas negeri di Indonesia seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Terakhir dia juga sempat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk kerajaan Inggris.

    Soepomo meninggal dunia pada 12 September 1958 di Jakarta dan dikebumikan di pemakaman keluarga Kampung Yosoroto, Solo. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965. Prof. DR Soepomo atas jasanya terhadap negara maka diberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. (Berbagai Sumber, Fuad Rizky)