Simalakama Suratan Tangan Guru Honorer

Menabrak UU ASN 2014 dengan payung hukum PP No.48 2005 adalah langkah inkonstitusional

  • Ilustrasi demo guru honorer. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi demo guru honorer. Validnews/Agung Natanael

    JAKARTA - Hasrat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi sebagian guru honorer tampaknya masih jauh panggang dari api. Rencana pengangkatan guru honorer menjadi calon PNS (CPNS) terbentur payung hukum yang berlaku, dimana UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan batas usia maksimal yang bisa diangkat menjadi CPNS maksimal berusia 35 tahun.

    Sebuah kenyataan pahit tergambar nyata bagi guru-guru honorer berusia 35 tahun ke atas yang dari sisi kuantitas jumlahnya tak kalah besar dibanding guru honorer berusia 35 tahun ke bawah.

    Asa yang muncul lewat Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang menerangkan tenaga guru adalah bagian dari tenaga honorer yang pengangkatannya diprioritaskan, bertolak belakang dengan ketentuan perundangan di atasnya, dalam hal ini UU ASN.

    Dalam situasi tersebut, jika pemerintah memaksakan diri menggolkan pengangkatan guru honorer lewat PP No. 48 maka disebut inkonstitusional. Suka atau tidak suka semua pihak harus menunggu revisi UU ASN agar sejalan dengan PP tersebut.

    Pertanyaannya apakah pemerintah maupun DPR mau merevisi? Mengacu kinerja legislasi buruk DPR, jika pun revisi dilakukan, akan butuh waktu yang tidak singkat hingga revisi UU ASN digolkan. Artinya niat pengangkatan guru honorer besar kemungkinan molor lagi.

    Padahal jumlah guru honorer di atas 35 tahun tak sedikit. Sebagai gambaran di tingkat pendidikan dasar (diknas) saja, berdasarkan data Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nurzaman, jumlah guru dikdas bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) sudah sarjana (S1) di sekolah negeri ada 522.590 jiwa.

    Dari data itu, guru BPNS sudah S1 kelompok usia 16-25 berjumlah 42.776 jiwa, dan BPNS sudah S1 kelompok usia 26-35 berjumlah 340.023 jiwa. Dua kelompok usia tersebutlah yang sesuai dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

    Sementara, guru BPNS kelompok usia di atas 35 tahun yang terdiri dari tiga kelompok (36—45, 46—55, 55—60) apabila dijumlahkan mencapai angka 139.791. Mereka terancam tidak dapat menikmati masa tua dengan tunjangan profesi, dan tidak menerima uang pensiun. Padahal tak sedikit dari mereka sudah mengabdi dalam hitungan puluhan tahun.

    Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman memaparkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk jadi PNS memang terdapat seleksi dan tahapan-tahapan yang harus dilewati.

    “Ada persyaratan yang diatur oleh UU ASN di dalam PP 11. Antara lain usia sedikit-dikitnya 18 tahun dan sebesar-besarnya 35 tahun,” jelas Herman saat ditemui oleh Validnews, Jumat (9/3).

    Pemerintah sebetulnya berupaya memberikan perhatian besar. Untuk honorer K1 (kategori 1, pengangkatan guru honorer tahun 2005) sudah diangkat sekitar 1 juta orang. Sedang honorer K2 (kategori 2, pengangkatan setelah tahun 2005), kurang lebih sudah 200 ribu, total jumlah honorer yang sudah diangkat sejatinya berjumlah 1,2 juta.

    Payung hukum pengangkatan kala itu mengacu pada PP 48 tahun 2005, PP 43 tahun 2007, dan PP 56 tahun 2012, tatkala UU ASN 2014 belum muncul.  Jadi, kabar pengangkatan honorer yang dicanangkan oleh Presiden ini memang dilatarbelakangi dengan pengangkatan sekitar 1 juta guru honorer K1 di tahun 2005 itu.

    Ihwal honorer K2, yang terhitung 600 ribu, diangkat 200 ribu. Jadi sisanya sekitar 400 ribu yang belum diangkat.

    “Nah temen-temen yang 400 ribu ini yang mendesak minta diangkat sekarang. Sebagian besar adalah guru atau pendidik. Masalahnya, ternyata jumlah membengkak lagi,” sambung Herman.

    Terkait keberadaan guru honorer K2 ini pemerintah menurut Herman telah mencoba berbagai upaya untuk merealisasikan pengangkatan mereka, bertahun-tahun lamanya.  Hanya saja selama ini yang jadi kendala adalah aturan hukum yang ada.

    Diakui Herman, selama ini Kemenpan RB berusaha mencari celah hukum untuk para guru honorer, khususnya bagi mereka yang berada di atas 35 tahun. Akan tetapi hal tersebut sulit terealisasi karena terkunci dengan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 dan PP tentang Manajemen PNS.

    PP Manajemen PNS itu dikatakan Herman jelas memberitahukan bahwa proses seleksi harus berbasis kualifikasi, kompentensi dan kinerja. Artinya penerimaan CPNS harus melalui seleksi dan memenuhi syarat-syarat normatif seperti usia sekurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.

    Bagi honorer yang di bawah 35 tahun jalan akan lebih mulus. Herman mengatakan mereka bisa mengikuti tes CPNS biasa. Tapi bagi yang di atas 35 tahun, sampai hari ini diakuinya Kemenpan RB belum menemukan solusi agar mereka dapat diangkat sebagai PNS.

    Skenario PPPK
    Satu-satunya hal yang memungkinkan adalah skenario menjadikan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).

    “Tapi PP (peraturan pemerintah) terkait itu belum ditetapkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sudah disusun. Kita kirimkan ke Sekneg (Sekretariat Negara) dan sudah diharmonisasi. Tapi di Sekneg masih harus dilengkapi satu paket dengan PP dan sampai hari ini masih diproses,” kata Herman.

    Meski ada skenario menjadikan guru honorer di atas 30 tahun sebagai PPPK, bukan berarti otomatis diloloskan. Para honorer di atas 35 tahun itu tetap harus mengikuti seleksi juga. Tes PPPK itu dikatakan Herman sama dengan tes PNS, ada seleksi yang harus dilewati.

    “Jadi sebenarnya honorer itu ruangnya terbuka. Yang di bawah 35 tahun silahkan ikut sesi CPNS dan menjalani konstestasi dengan yang lain. Yang di atas 35 tahun silahkan ikut P3K, tapi tunggu PP-nya,” tambahnya.

    Masalahnya, sampai sekarang banyak para guru honorer yang menuntut diangkat secara otomatis saja. Soal ini Herman mengatakan Kemenpan RB tak bisa berbuat apa-apa karena akan melanggar hukum.

    Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Arizal, tegas mengatakan bahwa PP terkait PPPK guru honorer K2 masih belum bisa terealisasi pada tahun ini. Senada dengan Herman, Arizal itu menerangkan PPPK merupakan solusi untuk guru honorer yang peluangnya jadi PNS pupus karena UU ASN.

    “Ada regulasi lain yang dapat mengatur itu. Tapi belum bisa tahun ini, kayaknya presiden belum menandatanganinya. Kan kita kerja ini dasarnya aturan, ketika belum ada aturan belum bisa berjalan,” tegasnya.

    Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nurzaman mengatakan belum ada penetapan angka terkait rencana pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Ia berkilah, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy belum melangsungkan pertemuan dalam rapat terbatas dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

    “Pak Menteri masih tunggu Wapres kembali dari luar negeri. Sekarang kan Pak Wapres (JK) masih di luar negeri, nanti baru rapat,” kata Nurzaman kepada Validnews di kantornya, Rabu (7/3).

    Mengenai pembatasan usia itu, Nurzaman hanya mencontohkan adanya perekrutan guru melalui Program Guru Garis Depan (GGD) pada tahun 2017 dan mereka merupakan guru-guru berusia di bawah 35 tahun. Begitu juga rencananya dengan perekrutan guru PNS yang digadangkan akan dibuka tahun ini juga melalui tes CPNS.

    “Sama, karena Undang-Undang yang mengatur. Semua guru PNS itu sekarang di bawah 35 tahun,” ujar dia.

    Namun, ia memilih bungkam ketika ditanyai nasib guru honorer di atas usia 35. Semua guru, kata dia, akan menerima pensiun. Namun yang membedakan honorer dan bukan honorer adalah penerimaan uang pensiun.

    “Iya, pensiun mah semuanya juga bisa pensiun. Tapi kalau yang terima uang pensiun, itu yang dapat Cuma PNS,” kata dia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen GTK Kemendikbud Hamid Muhammad tak banyak bicara mengenai nasib guru honorer berusia di atas 35. Ia hanya menyatakan itu merupakan kebijakan Kemenpan RB. “Nah, itu ditanyakan ke Menpan (Asman Abnur),” ujar Hamid kepada Validnews, Jumat (9/3).

    Hanya saja, berdasarkan pemberitaan Antara di hari yang sama, Hamid mengakui Indonesia kekurangan guru di sekolah negeri telah mencapai angka 733 ribu jiwa. Jumlah kekurangan guru itu terjadi di semua tingkatan sekolah negeri, mulai dari TK, SLB, SD, SMP, SMA maupun SMK.

    “Kami sudah menghitung untuk kekurangan guru, awalnya 988.000 guru. Namun setelah dihitung kembali, ada redistribusi guru, guru keahlian ganda dan guru multitingkatan juga dihitung maka kebutuhan guru kita di sekolah negeri sebanyak 733.000 guru,” terang Hamid.

    Tapi dia mengakui kemampuan negara tidak mampu mengangkat semuanya menjadi CPNS. Dari informasi yang diperolehnya dari Kemenpan RB, pengangkatan guru jumlahnya hanya 1,5 kali dari guru yang pensiun. Misalnya yang pensiun 62.000 guru maka yang akan diangkat menjadi CPNS sekitar 93.000 guru.

    Meskipun demikian, Hamid menjelaskan perhitungan seperti ini baru sebatas formulasi. Sebab ada hal lain yang mempengaruhi, terutama terkait alokasi anggaran akan ditentukan oleh Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan.

    “Untuk alokasinya ditentukan oleh Kemenpan dan Kemenkeu, karena untuk mengangkat 100 ribu guru sekarang, sama artinya mengangkat 200 ribu guru pada masa lalu. Karena memperhitungkan tunjangan dan sebagainya,” ucap dia.

    Terkait hal ini Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan Kemenkeu masih menunggu hasil review dari Kemenpan RB. Dia hanya dapat memastikan anggaran rekrutmen guru PNS itu sudah masuk di dalam APBN 2018.

    “Cadangan untuk pegawai pasti ada setiap tahun, yang nanti menyesuaikan dengan implementasinya, supaya benar-benar efektif dan efisien,” kata Askolani.

    Ilustrasi demo guru honorer. Validnews/Agung Natanael

    Revisi UU ASN
    Terpisah, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan tenaga honorer K2 berusia di atas 35 tahun juga tetap jadi prioritas untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Masalahnya, aturan hukum yang membatasi perlu diperbarui dan itu butuh waktu.

    “Itu sebabnya Baleg bersama pemerintah akan membuat aturan hukumnya lewat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Toto Daryanto kepada Validnews, Jumat (9/3).

    Masalah lainnya, pengangkatan guru honorer ini juga masih menghadapi persoalan klasik perihal keakuratan data yang dimiliki Kemenpan RB dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Toto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jumlah data honorer yang akurat untuk diangkat menjadi PNS. Nantinya jika lolos verifikasi secara bertahap tenaga honorer tersebut akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Realisasinya kita minta bertahap sesuai dengan anggaran pemerintah setelah itu tidak ada lagi honorer yang di instansi pemerintah,” sambungnya.

    Politisi dari PAN ini mengungkapkan, pada tahun 2017 sudah dianggarkan kurang lebih sebanyak 10 hingga 20 triliun untuk mengakomodasi tenaga honorer menjadi PNS. Namun lagi-lagi pihaknya melihat ada kejanggalan dalam verifikasi data.

    Dikatakan Toto, data yang tadinya hanya 250 ribu menjadi 400 ribu. Dirinya berharap agar dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tidak ada aksi pemalsuan data lagi, baik yang dilakukan di daerah ataupun di pusat.

    “Angka begini ini selalu membengkak makanya kita mau valid datanya rencana pengangkatan tidak boleh ada pembengkakakan” tutupnya.

    Sementara itu ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati kepada Validnews mengatakan, harus ada langkah capat dan tepat yang mesti diambil dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer. Sebab permasalahan ini selalu menjadi dilema di Indonesia.

    Persoalan guru honorer hingga kini menurutnya masih menjadi persoalan pelik di dunia pendidikan. Bayangkan saja masih ada guru honorer usia 40 tahun yang hanya mendapat gaji Rp 150 ribu setiap bulannya.

    Anggota Komisi X DPR RI ini menjelaskan, diperlukan perhatian extraordinary (luar biasa) untuk mengurai permasalahan pengajar honorer yang jumlahnya hampir satu juta orang itu.

    “Sesuai dengan rekomendasi pansus waktu itu, guru honorer pengangkatannya selesai pada tahun 2014, jadi setelahnya enggak ada lagi K2. Kenyataannya sampai sekarang belum juga selesai,” ucapnya.

    Menurutnya, profesi guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus serta proporsional. Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdapat pasal yang sebetulnya menyebut kalau pemerintah daerah (pemda) juga turut mengatur guru honorer.

    “Tapi anggarannya dari mana. Kalau dari anggaran yang sudah ada rasanya tidak mungkin karena masih banyak kekurangan yang diperlukan. Ketika negara mengangkat 3 ribu honorer saja sudah harus menyedot anggaran lain, bagaimana dengan ratusan ribu,” tegasnya.

    Reni berharap pendataan guru yang dilakukan Kemendikbud harus lebih akurat dan sistematis. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus lebih ditingkatkan. Sebab jika data tidak akurat, koordinasi lemah, maka distribusi guru akan menjadi ajang kolusi baru.

    Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung kepada Validnews menekankan pada prinsipnya pihaknya sepakat guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama bisa diangkat menjadi guru PNS. Tapi ada problemnya, data tentang guru honorer itu tidak valid karena perbedaan data dari Kemenpan RB maupun Kemendikbud sendiri.

    Bila diadakan pengangkatan, pengawasan akan terjadinya korupsi kolusi nepotisme (KKN) juga harus diperketat. Sebab FSGI mendapati masih ada kasus yang seharusnya pegawai di sekolah namun kemudian dia diangkat. Ada pula anak kepala sekolah atau saudaranya kepala sekolah yang mengangkat anaknya bisa diangkat jadi PNS dengan rekayasa tertentu, sehingga terlihat sudah punya masa tugas yang lama.

    Plt Ketua Umum Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta Satriwan Salim ada atau tidaknya pembatasan usia itu, pemerataan guru di Indonesia belumlah mendekati istilah tepat, apalagi sempurna. Selama ini, kata dia, kelompok guru itu juga terdiri dari beberapa macam, sesuai kebijakan pemda.

    Guru-guru PPPK itu bekerja berdasarkan kontrak kerja seperti pekerja swasta pada umumnya, meskipun istilah “pegawai pemerintah” melekat dari status profesi mereka.

    Sepengetahuan Satriwan, kontrak kerja seorang guru PPPK itu malah mengancam mereka tidak dapat mengikuti tes CPNS. Kontrak kerja guru PPPK mengharuskan menyelesaikan masa jabatan sesuai kontrak, dan dilarang berharap lagi untuk diangkat menjadi guru PNS.

    Dia mengakui pemerintah telah melakukan pengangkatan guru PNS dalam skala besar pada tahun 2005 silam. Saat itu, 900 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi PNS dan masuk dalam kelompok guru K1.

    Pada tahun 2012 lalu pula, sebanyak 200 ribu jiwa diangkat menjadi PNS melalui tes CPNS. Mereka adalah guru K2. Masalahnya, pengangkatan itu masih menyisakan 400 ribu jiwa dan pemerintah kembali menerima tuntutan pengangkatan.

    “Selama ini pemerintah itu tidak punya data riil, akuntabel, dan transparan dalam melakukan perekrutan,” ujar Satriwan kepada Validnews, Jumat (9/3).

    Maka dari itu, ia menilai, pemetaan guru di Indonesia ini sangat unik. Sebab, seperti kehadiran guru PPPK itu. Misalkan, di satu sekolah sudah terdapat guru pelajaran Matematika, lalu didatangkan lagi guru bantu yaitu guru sudah berstatus PNS namun diperbantukan di sekolah negeri bahkan sekolah swasta.

    Bilamana hal tersebut dilakukan, kata dia, otomatis, pergeseran dapat terjadi karena dapat terjadi istilah “makan gaji buta”. Pemerintah tidak memilih menempatkan guru di daerah yang membutuhkan guru.

    Seharusnya Kemendikbud terbuka kepada publik untuk menunjukkan daerah paling tinggi angka kebutuhan guru. Sayang tuntutan keterbukaan ini tak pernah digubris.

    “Selama ini, saya belum pernah melihat data Kemendikbud terkait penyebaran guru di Indonesia di media online, cetak,” tegas dia.

    Sedangkan mengenai batasan usia, ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan begitu saja kesejahteraan guru yang selama ini terabaikan. Baginya kelompok usia di atas 35 tahun harus memiliki kesempatan serupa. Jika dikaitkan dengan produktivitas guru, dia mengatakan seharusnya batasan usia itu bisa sampai 45 tahun.

    Buktinya, tak sedikit kepala sekolah masih aktif di atas usia 50, dan banyak yang masih memilih untuk mengajar di kelas. (Fadli Mubarok, Denisa Tristianty, Fuad Rizky)

    Baca juga:

    Menggesa Iktikad Manis Pengangkatan Guru Honorer