LIMBUNG BERDAULAT DI DUNIA MAYA

Silang Sengkarut Kejahatan Siber di Indonesia

Peningkatan kejahatan siber di Indonesia akibat kekosongan regulasi yang masih belum mengatur kejahatan siber secara spesifik

  • Bareskrim Polri ketika mengungkap kelompok sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen. NTMC Polri
    Bareskrim Polri ketika mengungkap kelompok sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen. NTMC Polri

    JAKARTA – Perkembangan teknologi menghadirkan kemudahan di berbagai sektor. Namun seiring kemajuan ini, resiko terjadinya kejahatan siber juga semakin meningkat, pun Indonesia kewalahan melepaskan diri dari masalah ini.

    Dari tahun ke tahun kejahatan siber di tanah air gejalanya terus menunjukkan peningkatan. Maraknya penggunaan internet dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Belakangan bermunculan sindikat kejahatan siber, seperti ketika publik digemparkan dengan pengungkapan kasus Saracen pada bulan Agustus 2017.

    Saracen merupakan kelompok yang memiliki spesialisasi membuat dan menyebarkan konten-konten ujaran kebencian. Dengan biaya Rp72 juta, klien yang menyewa jasa Saracen dapat untuk menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial dengan menggunakan ribuan akun palsu yang dibuat oleh kelompok tersebut.

    Pada bulan Juli di tahun yang sama, Indonesia juga dikagetkan dengan penangkapan 92 warga negara asing (WNA) yang merupakan sindikat penjahat siber internasional. Warga dari negara China dan Taiwan tersebut menjadikan Indonesia sebagai basis operasi kejahatan siber karena dianggap aman dan membuat mereka tidak mudah dilacak. Yang mencengangkan, keuntungan yang bisa mereka raup dari korban itu mencapai angka triliunan rupiah.

    Berdasarkan data dari Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) memang ada peningkatan kejahatan yang signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 lalu, setidaknya terjadi 28,430,843 kejahatan siber di Indonesia. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 135.672.984 kejahatan siber.

    ID-SIRTII mencatat di tahun 2016 itu, 47% dari keseluruhan kasus yang terjadi merupakan serangan malware, 44% merupakan penipuan, dan sisanya berbentuk kejahatan siber lain, seperti serangan ke website, aktivitas manipulasi data dan kebocoran data.

    Pernyataan serupa juga disampaikan AKBP Susatyo Purnomo dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri. Sepanjang tahun 2017 ini, dia mengungkapkan adanya gejala peningkatan tindak kejahatan siber.

    “Kejahatan siber itu kan terbagi atas dua, satu computer crime, satu lagi computer related crime, jadi komputer sebagai sasaran ataupun komputer sebagai sarana. Nah kalau melihat kecenderungannya, kedua bidang itu meningkat” katanya kepada Validnews, Kamis (16/11).

    Susatyo menambahkan, pada tahun 2017 ini peningkatan yang paling menonjol terletak pada kategori computer related crime. Terutama dalam bentuk penyebaran konten ilegal, termasuk diantaranya ada hate speech dan sebagainya.

    Seiring kemudahan akses terhadap teknologi, seperti internet atau komputer, diprediksinya kejahatan siber akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

    “Jadi future crime is cyber crime, kejahatan masa depan itu siber. Tidak lagi secara fisik, terangnya.

    Meski menyebut aturan perundang-undangan Indonesia telah mendukung penegakan hukum kejahatan siber, seperti halnya UU ITE dan KUHP, namun itu belumlah tak mampu menekan tingkat kejahatan siber. Dia mengakui masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia.

    Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh Susatyo terkait dengan sifat kejahatan siber yang tidak terbatas ruang dan waktu.

    “Untuk kejahatan siber itu kan dia borderless, tanpa batas, dia juga sifatnya sangat update, sangat on time, sewaktu-waktu bisa berlaku disini, kemudian menyebar begitu cepatnya.” tukasnya.

    Selain itu, kendala lain terletak ada pada koordinasi dengan stakeholder aplikasi atau software, seperti Instagram, Twitter atau Facebook yang kerap kali digunakan untuk melakukan penipuan. Penanganannya juga memerlukan koordinasi antarnegara.

    “Ketika terjadi penipuan atau fraud menggunakan media sosial asing, kan kita tak mudah meminta data. Itu kendalanya untuk koordinasi dengan penyelenggara yang di luar negeri,” akunya.

    Kesulitan ini diperparah dengan akses data yang belum satu pintu. Data yang diperlukan untuk penegakan hukum masih tersebar dipelbagai lembaga siber yang ada di Indonesia sehingga untuk melakukan penyortiran konten dan data belum dapat dilakukan secara maksimal.

    “Nanti kan ada BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara.red) yang mengendalikan, tapi itu belum jadi,” tambahnya.

    Sebaran Informasi Palsu
    Dari pihak Kemenkominfo, Direktur Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi dan Informatika Aidil Chendramata mengungkapkan hal senada. Ia mengakui bahwa pada tahun 2017, semua bentuk kejahatan siber mengalami peningkatan.

    “Semuanya meningkat, pengguna meningkat, tingkat celah keamanan meningkat, serangan yang masuk ke Indonesia meningkat, baik langsung maupun tidak langsung. Kelemahan ada di komputer-komputer, software pun semakin banyak tiap tahun. Serangan malware juga semakin banyak,” jelas Aidil, kepada Validnews, Kamis (16/11).

    Namun katanya, kasus menunjukan peningkatan paling tinggi saat ini adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks dan pencemaran nama baik.

    “Kalau dilihat dari yang lapor ke kita, secara statistik (sejumlah kasus itu yang disebutnya.red) jauh lebih banyak dari fraud. Fraud itu nomor sekian.” Ungkapnya.

    Untuk mengatasi masalah hoaks ini, Kemenkominfo secara aktif melakukan pemblokiran berdasarkan laporan yang diterima. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi kepada pihak Polri.

    Peneliti Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyudi Djafar mengatakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus kejahatan siber di Indonesia. Salah satunya adalah kekosongan regulasi yang masih belum mengatur kejahatan siber secara spesifik.

    “Kemudian ada kebingungan penegakan, baik di pihak penegak hukum sendiri maupun di masyarakat sendiri,” katanya

    Ia berpendapat, saat ini entah itu masyarakat maupun pihak penegak hukum masih dalam proses belajar. Sebab sepengamatan pihaknya selama ini penegakan hukum masih terbiasa dengan model penegakan hukum konvensional dan terlalu terpaku pada KUHAP. Padahal kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dan unik.

    “Situasi seperti inilah yang kemudian memicu terjadinya pelanggaran berkali-kali” tambahnya.

    Kesadaran Masyarakat
    Wakil Ketua ID-SIRTII Salahuddien Manggalany mengatakan hingga saat ini kejahatan siber yang paling sering ditangani pihaknya adalah kejahatan fraud atau penipuan dengan berbagai modus.

    “Kalau yang dari kita ikut menangani kasusnya, paling banyak itu sektornya itu tetap sektor keuangan ya. Berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan fraud, penipuan,” ungkapnya kepada Validnews, Rabu (15/11).

    Modus yang biasa dilakukan di antaranya dengan melakukan pengalihan nomor rekening atau penipuan transaksi jual beli online melalui media sosial, surat elektronik, aplikasi pesan singkat hingga SMS (Short Message Service).

    “Karena ada uangnya. Itu selalu jadi target. Tapi sebenarnya kan begini, yang disasar itukan sebenarnya bukan banknya, tapi para pelaku usaha maupun user, client. Jadi bukan banknya” jelasnya

    Setelah penipuan, di urutan kedua bentuk kejahatan siber lain paling sering terjadi adalah pencurian data pribadi.

    “Kebocoran data itu bahkan mulai terjadi dari tahun 2007 sampai sekarang,” jelasnya.

    Disayangkannya jenis kejahatan siber ini justru lebih sering tidak dihiraukan oleh korban. Umumnya, korban tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan siber. Bahkan mereka tidak menganggap bahwa kejahatan ini merupakan sesuatu yang dapat terjadi.

    “Kita enggak ada sensitifitas untuk perlindungan data, mengenai privasi, mengenai data protection itu kita enggak aware, enggak sensitif.” Jelasnya.

    Di urutan ketiga kejahatan siber yang paling sering terjadi dijelaskan Salahuddien adalah perusakan sistem elektronik.

    “Ada standarnya, tapi gak pernah diimplementasikan dan mereka juga gak peduli. Karena mereka anggap selama ini sekuriti itu bukan urusan mereka. Ketika kejadian barulah mereka sadar.” Tambahnya.

    Kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, dari satu kasus kejahatan siber saja kerugian materil yang bisa ditimbulkan itu mencapai puluhan miliar rupiah.

    Salahuddien yakin penyebab utama marakanya kejahatan siber di Indonesia karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap resiko terjadinya kejahatan siber. Umumnya masyarakat masih beranggapan, persoalan keamanan siber bukanlah merupakan urusan mereka.

    Padahal menurutnya, masyarakat tidak boleh abai, tidak boleh lengah dan harus tetap waspada.

    “Jadi siapa yang menggunakan teknologi, dia yang harus memahami, dia harus mempelajari juga kelemahan dan kerawanannya itu apa aja. Resiko-resiko apa yang harus diketahui,” jelasnya.

    Salahuddien mencontohkan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya saja setiap tahunnya ada sekitar 2000 kasus kejahatan siber yang terjadi. Ironisnya, tidak semua kasus kejahatan siber bisa berlanjut ke tahap peradilan.

    “Itu ada 2000-an kasus itu yang paling bisa diselesaikan paling sekitar ya hanya 10%,” ungkap Salahuddien.

    Penyebabnya beragam. Yang paling sering terjadi karena korban terlambat melapor ke pihak kepolisian. Padahal kejahatan siber merupakan kejahatan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan pelaku bisa dengan mudah melarikan diri sehingga sulit untuk dilacak.

    “Terlambat, sudah enggak bisa dilacak lagi. Makanya jumlah laporan dengan pengungkapannya enggak seimbang, jauh sekali.  Banyak kasus yang terlambat untuk dilaporkan, sehingga pelakunya sudah kabur,” tambahnya.

    Meski tak bisa menjamin penangkapan pelaku, Salahuddien optimistis jika korban tidak terlambat membuat laporan, maka peluang penangkapan pelaku akan menjadi lebih besar.

    Diakuinya pula, untuk kejahatan siber konvensional umumnya masih dilakukan oleh orang asli Indonesia. Namun Salahuddien juga mengingatkan, karena sifat internet yang tak dibatasi oleh ruang, pelaku yang melakukan kejahatan siber di Indonesia juga tidak hanya warga negara Indonesia. Kejahatan siber dapat melibatkan pihak asing.

    Menurutnya pihak dari luar indonesia berperan sebagai penyedia peralatan, teknologi, serta mengajarkan teknik melakukan kejahatan. Sedangkan pelaku kejahatan yang mengeksekusi biasanya adalah orang indonesia.

    “Itu kan perlu modal perlu peralatan perlu teknologi dan itu biasanya gak ada di pasaran di wilayah Indonesia. Jadi karena sulit menemukannya, sehingga kemudian dipasok oleh jaringan yang dari luar. Seperti mesin penggandaan kartu misalkan,” imbuhnya. (Muhammad Fauzi)