Si Juru Runding Perbatasan

  • Arif Havas Oegroseno. Validnews/Fin Harini
    Arif Havas Oegroseno. Validnews/Fin Harini

    JAKARTA- Akhir pekan kemarin, Indonesia meluncurkan peta Negara Kesatuan Republlik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui. Tak hanya mencantumkan perubahan terkini garis batas laut yang telah disepakati dengan negara tetangga Singapura dan Fillipina. Peta itu juga memancing reaksi dari Cina lantaran menyebut area yang selama ini dikenal sebagai Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

    “Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Jumat (14/7)

    Lewat peluncuran peta baru ini pula, Indonesia ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum.

    “Dengan posisi tersebut, maka peta perlu di-update sehingga apparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas,” ujarnya.

    Sesungguhnya sulit memisahkan batas wilayah laut Indonesia dengan sosok Havas. Diplomat yang memulai karir pada 1986 ini memang punya andil dalam perundingan-perundingan Indonesia dengan para tetangga.

    “Kami ditugaskan berunding batas laut itu pada 2003, bulan Desember, tanggal 12. Aku ingat sekali,” katanya saat membuka perbincangan dengan Validnews, Rabu (12/7).

    Saat itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda telah bersepakat dengan Menteri Luar Negeri Filipina untuk memulai perundingan batas negara yang sudah mandeg cukup lama. Havas yang baru kembali dari penugasan di Portugis – dengan misi membuka kembali hubungan diplomasi dengan Portugis yang dibekukan sejak 1975 - untuk pertama kalinya bersinggungan dengan masalah perbatasan.

    Sebelum berangkat, Havas sudah menemui kendala. Tahun anggaran sudah tutup. Ia pun terpaksa merogoh koceknya sendiri untuk membeli tiket pesawat menuju Filipina. Begitu pun dengan biaya untuk menyewa kamar hotel dan makan selama di Filipina.

    “Harapannya, tiket bisa di reimburse, ternyata tidak. So that’s my first experience (itulah pengalaman pertama saya). Saya tidak pernah berunding sama sekali, berunding pakai duit sendiri,” ceritanya.

    Sampai di Filipina, Havas menemukan kenyataan bahwa lawannya adalah Dubes Alberto Encomienda, diplomat senior Filipina yang ikut terlibat dalam perundingan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut dari tahun 1972 hingga 1982.

    “Kami berangkat berunding pada 2003 tanpa pengetahuan mengenai hukum laut sama sekali. Saya langsung mules nggak tahu mau ngomong apa,” aku Havas.

    Beruntung lawan berunding memahami kegentaran Havas karena minimnya pengalaman yang ia miliki saat itu. Dubes Alberto pun menawarkan untuk duduk bersebelahan di meja perundingan, sebuah praktek yang kurang lazim.

    So we will part of the family, attacking the problem and not attacking each other (kita ini adalah keluarga (Asean) yang ingin menyelesaikan masalah bukan saling menyerang),” kata Havas menirukan Dubes Alberto.

    Meskipun diawali dengan sakit perut, pertemuan perdana itu menghasilkan kesepakatan penting yang mendasari perundingan-perundingan berikutnya. Yakni, kedua negara sepakat untuk duduk bersama dan menghidupkan kembali perundingan batas laut yang sudah lama terhenti. Kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak berlarut-larut dan menyelesaikan masalah secara berurutan. Pertemuan disepakati dua kali setahun.

    “Kemudian, ada kesepakatan Indonesia dan Filipina bahwa Pulau Miangas itu memang milik Indonesia,” katanya.

    Kesepakatan itu sekaligus menjawab klaim sebagian politisi Filipina bahwa Pulau Miangas merupakan wilayah negaranya. 

    Pulang dari Filipina tak lagi sakit perut? “Masih, saya kan masih harus bayar kartu kredit,” ujar Havas sambil tertawa.

     

    Hasil Reklamasi Tak Masuk Hitungan
    Perundingan pertama itu mendorong Havas untuk menimba ilmu lebih banyak. Kepada Hassan Wirajuda, ia meminta izin untuk belajar di Pusat Studi Perbatasan Durham University, Inggris.

    “Dalam dua minggu itu I learned a lot. Dan saya mulai menulis dan review posisi Indonesia. Memang kita menyadari bahwa  kita memerlukan tim yang kuat, dan memerlukan insight dari akademisi dan pengacara internasional,” katanya.

    Tambahan amunisi membuat Havas lebih percaya diri saat memulai perundingan dengan Singapura dan Malaysia tahun 2005.

    Kesepakatan dengan Singapura diraih dalam waktu cukup singkat, pada 2009. Setahun kemudian, kedua negara melakukan pertukaran dokumen.

    Kekhawatiran Singapura bakal menjadikan hasil reklamasi sebagai garis pangkal tidak terjadi. Sejak pertemuan pertama, Indonesia telah mengajukan prinsip dasar bahwa perundingan menggunakan Konvensi Hukum Laut. Sedangkan, Konvensi Hukum Laut tidak mengakui pulau buatan sebagai dasar klaim.

    Sikap tidak mengakui hasil reklamasi sebagai suatu dasar untuk menjadi garis pangkal untuk melakukan perundingan perbatasan juga ditegaskan Indonesia.

    “Itu diterima, dan kita pakai Pulau Nipah, kita pakai garis pangkal kepulauan. Singapura pakai pulau kecil, saya lupa namanya, yang tidak direklamasi. Dan itu mundur 12 km dari reklamasi,” jelas Havas.

    Sementara itu, pada 2007, perundingan dengan Filipina terhenti lantaran situasi politik Filipina yang terus menghangat. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk meninggalkan dokumen dengan tiga opsi terkait garis sepanjang 800 mil laut, yakni laut bagian atas pulau Sulawesi, Selat Makasar dan Samudera Pasifik.

    This is the options. Nanti siapapun yang memimpin negosiasi, kapanpun juga, tinggal milih dari tiga ini. Jadi settle 4 years after first meeting,” katanya.

    Tak Bisa Secepat Kilat
    Perundingan dengan Malaysia masih berlangsung hingga kini. Begitu pula dengan Vietnam dan Thailand. Lamanya perundingan membuat pria kelahiran Semarang tahun 1963 silam kerap menuai kritikan. Banyak pihak tak sabar menghadapi perundingan yang sudah puluhan tahun tak selesai juga.

    “Ini soalnya serious business, bukan wacana,” tegasnya.

    Perjanjian bisnis semacam kontrak kerja dengan PT Freeport misalnya, dapat ditinjau ulang di masa depan. Namun, perjanjian batas negara tak mengenal kata tinjau ulang ketika sebuah kesepakatan telah dicapai.

    “Ada kasus, kalau tidak salah Nigeria dengan tetangganya, (perundingan) segmen batas darat,” kata Havas.

    Pada saat itu, negosiator Nigeria menerima suap dari negosiator lawan, sehingga garis batas negara miring di sebuah wilayah bernama Bakasi Peninsula. Ketika rezim berganti, pemerintahan baru menilai kesepakatan garis batas tersebut dihasilkan oleh pejabat yang korup. Nigeria pun membawa masalah tersebut ke International Court Justice (ICJ).

    “(Nigeria) kalah. Kata ICJ, sudah jadi garisnya, that’s it. Jadi harus hati-hati banget. Pilihan-pilihannya itu tidak terlalu banyak kalau soal perbatasan. Kalau kita tidak mau bilateral, ya ke arbitrase. Kalau tidak mau arbitrase, ya bilateral. Bilateral opsinya ada dua, compromise line atau ikut lawan. Kalau compromise line lama, ya sudah,” katanya.

    Terhitung delapan tahun Havas terlibat dalam perundingan batas laut. Dalam setahun, rata-rata tiga pertemuan yang ia hadiri. 

    “Jadi yang saya pimpin itu Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Timor Leste itu darat,” jelas Havas. “Saya beruntung, Pak Menlu, Pak Hassan adalah ahli hukum laut sehingga kita bisa berdiskusi dan berdebat mengenai pilihan garis, argumentasi garis,” imbuhnya.

    Menurutnya, pencapaian dalam perundingan juga didukung tim yang kuat. Tim yang dimiliki Indonesia terdiri dari tiga elemen, yakni penasihat, pengacara dan teknis. Tim penasihat tidak hanya diisi oleh diplomat senior seperti Hasjim Djalal dan Alm. Ali Alatas. Namun, juga diperkuat oleh akademisi seperti Etty Agoes, guru besar dari Universitas Padjadjaran, dan Hikmahanto Juwana, guru besar dari Universitas Indonesia. Sementara tim teknis terdiri Bakorsurtanal dan Angkatan Laut.

    Tak hanya mengurusi perbatasan. Havas pun memiliki peran untuk mendapatkan landas kontinen tambahan.

    Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia berhak mengajukan tambahan landas kontinen. Ada tiga kawasan yang memiliki potensi untuk mendapatkan tambahan landas kontinen, yakni barat Sumatera, selatan Jawa dan utara Papua. Untuk kawasan barat Sumatera, Indonesia mengajukan ke PBB pada 2007. Perundingan berakhir pada 2010 dan membuahkan hasil manis bagi Indonesia.

    “Kita mendapatkan wilayah landas kontinen di luar 200 mil seluas Pulau Madura atau 4.209 km2,” kata Havas. 

     

    Arif Havas Oegroseno. Validnews/Fin Harini

    Dari Sawit ke Indeks Ekonomi Maritim
    Tahun 2010, Havas ditugaskan menjadi Duta Besar di Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa. Sepak terjang Havas tak lagi terkait perbatasan. Kali ini, Havas sibuk negosiasi untuk menangkal kampanye penolakan produk sawit Indonesia.

    Menurut Havas, awalnya sawit Indonesia disebut merusak lingkungan tempat tinggal orangutan. Untuk menjawabnya, Havas pun mendatangkan tim ahli dan orang yang memiliki ketertarikan pada upaya konservasi orangutan dari Indonesia. Namun, tak lama kemudian alasan utama penolakan sawit berubah. Kali ini industri sawit disebut merusak habitat harimau. Havas pun kembali mendatangkan tim ahli harimau. Pertengahan 2011, lagi-lagi isu sawit berubah.

    “Tiap bulan ganti isunya. Artinya ini kita seperti main bola tapi golnya dipindah terus. Kapan menangnya? Jadi moving the goal post, itu yang saya alami di Eropa. Jadi orangutan, harimau, lalu emisi, gas rumah kaca, peat land, lalu force labour, lalu nggak sehat berbahaya buat jantung. Lha sawit ini kok merusak semuanya. Apa ya benar kayak gitu?” kata Havas.

    Pertengahan 2012 Havas baru memahami masalah yang sebenarnya melatarbelakangi penolakan tersebut. Saat itu, sawit Indonesia dikenai dumping. Inisiatif memberlakukan dumping itu datang dari European Biodiesel Board (EBB).

    “Ini adalah suatu lembaga industrial park yang memproses bio diesel dan menjual bio disel dari sun flower. Bukan dari sawit. Jadi mereka merasa sawit itu saingan industri,” katanya.

    Temuan selanjutnya memperkokoh kecurigaan Havas. Menurutnya, sebuah LSM besar anti sawit di Eropa menerima pendanaan dari EBB. Penolakan paling keras pun disuarakan politisi dari Prancis, Polandia dan Ceko sebagai penghasil biodiesel.

    “Jadi ada kolaborasi antara industri Eropa dan LSM anti sawit. Jadi kalau ada LSM anti sawit dan industri anti sawit sudah jadi satu, itu bukan lagi masalah environment. Kelompok industri yang umumnya mewakili kelompok politik tengah dan kanan, berkoalisi dengan LSM yang kiri. Jadi kalau kanan dan kiri sudah jadi satu, ideologinya adalah ideologi anti sawit,” tegas Havas.

    Sengitnya penolakan sawit diakui Havas sulit untuk ditaklukkan. Apalagi, anggota Parlemen Uni Eropa yang kerap berganti-ganti menjadi kendala dalam negosiasi. Empat tahun lobi yang dilakukan tak membuahkan kemenangan untuk sawit Indonesia. Bahkan, Havas memprediksi penolakan sawit akan semakin kuat.

    “Tampaknya ekonomi semakin memburuk sehingga industri juga semakin sulit di sana. Sehingga upaya untuk menyerang sawit itu akan semakin tinggi lagi,” katanya.

    Karena itu, upaya untuk membersihkan industri sawit dari pelaku yang curang wajib dilakukan untuk memajukan industri sawit itu sendiri.

    “Bahwa mereka (Uni Eropa) menggunakan masalah lingkungan hidup untuk tameng ya kita harus address masalah itu, dan kita harus agresif,” katanya.

    Pulang dari Belgia, Havas didapuk menjadi Deputi di Kemenko Kemaritiman. Apa yang ia lihat di Eropa menginspirasi untuk membuat suatu strategi terkait kemaritiman dan indikator ekonomi maritim.

    “Karena Eropa itu punya European Maritime Strategy, nah Indonesia itu belum. Ada dua sebenarnya gagasan waktu itu. Pertama membuat Indonesian nation policy yang sudah diluncurkan oleh presiden melalui perpres. Lalu yang kedua ini indikator ekonomi maritim,” katanya.

    Selama ini, Indonesia belum memiliki angka pasti terkait nilai ekonomi maritim. Menurut Havas, nilai ekonomi yang disebutkan selama ini lebih merupakan hasil perkiraan, tanpa diketahui angka pastinya. Karena itu, Kemenko Kemaritiman lantas menggamit BPS untuk menyusun indikator ekonomi maritim. Dengan adanya BPS yang memiliki dasar hukum yang jelas, diharapkan silang pendapat mengenai angka yang dihasilkan dapat dihindari.

     

    Menari Topeng di Hadapan Raja
    Tak hanya total di meja runding, Havas juga giat mempromosikan Indonesia. Belajar menari pun ia lakoni demi menunjukkan kekayaan seni Indonesia.

    Kesempatan menunjukkan tarian Indonesia datang saat sebuah resepsi pembukaan pameran alat-alat musik Asia berjudul Heavy Metal: Traditional Sounds from Asia yang diadakan di istana Kerajaan Belgia. Havas yang memakai kostum penari Bali lengkap dengan topengnya, menari di hadapan sekitar 200 undangan.

    Sebelumnya, tak ada yang tahu sosok dibalik topeng adalah Dubes Indonesia. Kepada raja diinformasikan Havas berhalangan hadir lantaran harus menemui anggota parlemen Uni Eropa.

    “Selesai menari, semua kaget ketika saya membuka topeng. Ya elek (jelek), cuma belajar sebulan, tapi semua menikmati,” katanya.  (Fin Harini, Teodora Nirmala Fau)