Setengah Hati Menyuarakan Aspirasi Rakyat

Ketidakhadiran anggota DPR di rapat paripurna wujud lemahnya komitmen terhadap rakyat

  • Ilustrasi Gedung Parlemen. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
    Ilustrasi Gedung Parlemen. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    JAKARTA - Absensi anggota DPR di rapat paripurna terus menjadi sorotan. Sudah menjadi pemandangan umum ruangan rapat yang besar dan megah itu hanya diisi segelintir anggota dewan, meski Pasal 228 ayat (2) Peraturan DPR tentang Tata Tertib tegas menjelaskan rapat paripurna merupakan forum tertinggi melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

    Tak perlu repot-repot menengok kelakuan anggota DPR jauh ke belakang. Gambaran presensi rapat paripurna pembukaan masa ke-IV DPR tahun 2017—2018 pada tanggal 5 Maret 2018 bisa menjadi contoh terkini. Di hari itu, ada 336 anggota DPR dari 560 anggota DPR yang tak hadir.

    Data WikiDPR mencatat pada masa sidang ke-III tahun 2017—2018 periode 9 Januari 2018 hingga 14 Februari 2018, rata-rata kehadiran seluruh anggota hanya mencapai 40,54% atau rata-rata terdiri dari 227 dari 560 anggota DPR.

    Pada masa sidang ini, posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Golkar yakni mencapai 50,55% kehadiran. Sebaliknya tingkat kehadiran terendah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni sebesar 30,77%.

    Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengamati, dari lima kali masa sidang paripurna rata-rata kehadiran di tahun 2016 malah masih kurang dari 50%, tepatnya yakni 48,45%. Pada tahun itu, fraksi Hanura diketahui memiliki kehadiran tertinggi dengan rata-rata kehadiran 57,1%. Sedangkan untuk yang terendahnya PPP dengan 42,15%.

    Sedangkan dalam sidang paripurna sepanjang tahun 2017, rata-rata kehadiran anggota DPR makin menurun lantaran hanya mencapai 42,41%. Rata-rata, presentase kehadiran tertinggi masih didominasi oleh Partai Hanura dengan presentase kehadiran mencapai 52,64%. Sedangkan, untuk posisi terbawah ditempati oleh PKB dengan rata-rata kehadiran 34,99%.

    Masifnya absensi anggota DPR bikin miris karena terjadi berlarut-larut tanpa solusi yang jitu. Padahal sudah ada sanksi tegas yang disiapkan bagi para anggota DPR yang tak disiplin. Tata tertib (tatib) DPR mengatur kehadiran seluruh anggota fraksi dengan maksimal enam kali berturut-turut tidak menghadiri rapat paripurna, otomatis akan mendapatkan sanksi etik dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Lalu di Pasal 20 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI sebetulnya terdapat sanksi tegas bagi anggota DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 40% dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40% dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam satu masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.

    Kategori pelanggarannya pun disiapkan berjenjang. Pelanggaran kode etik ringan, sedang dan berat. Di Pasal 20 ayat (4) huruf c bahkan disebutkan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah maka dikategorikan pelanggaran berat.

    Dijelaskan di Pasal 21 huruf c, sanksi berat itu berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota dewan.

    Alasan Penjadwalan
    Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal punya alasan sendiri terkait rendahnya tingkat kehadiran mereka. Dia mengaku masalah presensi ini dikarenakan pencocokan jadwal antara Sekretariat DPR dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang jadi persoalan selama ini.

    Perbedaan jadwal dua sekretariat tersebut, dikatanya sangat memengaruhi kehadiran seluruh anggota Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPR. Ia juga klaim, pengaruh jadwal kesekretariatan ini juga dialami semua fraksi parpol.

    “Karena bisa saja saat Rapat Paripurna jadwal anggota fraksi kami sedang melaksanakan tugas dari jadwal lain yang sudah ditetapkan,” kata Cucun kepada Validnews di Jakarta, Senin (12/3).

    Ketidakhadiran anggota fraksi PKB apabila sedang menjalani tugas lain, kata dia, sudah melalui persetujuan partai. Jadi, dia membantah penurunan persentase kehadiran anggota Fraksi PKB lantaran kesengajaan atau kemalasan para anggota dewan PKB menghadiri Rapat Paripurna.

    Fraksi PKB diakuinya mengetahui dan masih berupaya mematuhi tata tertib (tatib) DPR, termasuk kehadiran anggota fraksi dalam menghadiri agenda Rapat Paripurna. PKB juga memahami rapat paripurna forum tertinggi di Parlemen sehingga ketika rapat paripurna berlangsung, tidak boleh ada rapat lain digelar.

    “Kelola jadwal (rapat paripurna) ada di Kesekjenan DPR dan Kesekjenan MPR harus disesuaikan, jangan bentrok lagi,” ucap dia.

    Sebagai Sekretaris Fraksi PKB, ia mengaku hafal seluruh wajah Anggota Fraksi DPR. Ia dapat memastikan, bagi Anggota Fraksi PKB tidak hadir, teguran langsung dapat diberikan kepada yang bersangkutan.

    Cucun juga memastikan PKB punya ketentuan internal bagi anggota Fraksi PKB sudah terbukti melakukan pelanggaran karena tidak hadir rapat paripurna. Hal itu dilakukannya di tengah kehadiran yang masih berupa presensi tanda tangan manual, bukan finger print.

    Cucun mengingatkan banyak anggota fraksi yang tak hadir bukan tanpa alasan. Ada anggota fraksi menjalani matrikulasi atas pemberian izin anggota DPR tidak menghadiri Rapat Paripurna karena tugas lain. Misalkan, anggota fraksi lagi kunjungan daerah, atau kunjungan kerja, baik komisi ataupun perseorangan, ataupun juga ada benturan dengan MPR. “Ini kan aturan mainnya enggak bisa (dikesampingkan),” kata dia.

    Nah, di saat anggota fraksi mengajukan kunjungan kerja itulah, biasanya di saat bersamaan rapat paripurna digelar. Makanya perlu ada kejelasan jadwal rapat paripurna bagi anggota DPR. “Sama yang terjadi di setiap fraksi juga demikian,” lanjut dia.

    Cucun menyangkal kebiasaan anggota fraksi hanya datang sebentar, presensi lalu meninggalkan ruang rapat paripurna dan tidak kembali lagi. Anggota Fraksi PKB katanya tidak ada yang seperti itu. Jika pun hal itu terjadi maka rapat-rapat fraksi menjadi wadah teguran pimpinan partai, dan sekretaris.

    “Ada punishment dari fraksi, dari partai, ada. Ya, di AKD pindah, bisa pindah komisi, bahkan ada teguran dengan surat-surat yang lain,” tegas Cucun.

    Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha, juga membantah anggapan bahwa fraksinya tak mewajibkan anggotanya mengikuti rapat paripurna. Justru sebaliknya, di setiap rapat paripurna, di samping mengisi daftar kehadiran resmi dari DPR, fraksi PPP juga membuat daftar kehadiran internal.

    “Jadi apakah anggota itu hadir atau tidak dapat dibuktikan dari presensi fraksi,” ujar Syaifullah kepada Validnews, Senin (12/3).

    Perihal anggota dari partainya yang menjadi salah satu fraksi yang memiliki presentase kehadiran kecil di tahun 2016, Syaifullah memiliki alasan mengapa itu dapat terjadi.

    Katanya, ada beberapa hal yang membuat keanggotaan fraksinya tidak hadir di paripurna. Pertama, dikatakan oleh Syaifullah lantaran rapat paripurna selalu mendadak digelar atau dipublikasikan waktunya.

    Ia mencontohkan, sekali waktu pernah mereka mendapatkan informasi rapat yang tidak ada dijadwalkan hanya lewat mendapatkan SMS di hari yang sama. Dikatakan oleh Syaifullah, keluhan ini bahkan sudah diketahui oleh sekretariat jenderal DPR sendiri kalau PPP jarang sekali menerima surat resmi terkait rapat.

    Terkait mereka yang absen rapat, Syaifullah mengatakan PPP memiliki sanksi internal. Namun lantaran PPP dikatakan Syaifullah sebagai parpol yang menjunjung kesantunan, maka dalam hal ini PPP mengaku hanya memberikan sanksi dengan teguran yang dilayangkan oleh ketua fraksi saja.

    Dikatakan Syaifullah, selama ini sebetulnya yang lebih riskan itu adalah rapat-rapat komisi. Di tingkat rapat komisi sepengetahuannya hampir tidak ada yang kuorum, hanya sebatas kuorum fraksi saja.

    “Kalau ada anggota 6 fraksi hadir, berarti itu sudah dianggap kuorum. Jadi kesimpulannya tata tertib sendiri telah memberikan ruang untuk anggota tidak mengikuti rapat. Inilah yang membuat kurang begitu baik bagi kehadiran anggota dalam rapat-rapat,” tutupnya.

    Terkait masalah kehadiran anggota DPR ini, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Damayanti menolak memberikan komentar. Alasannya dia tidak menerima data apapun dari sekretaris jenderal (sekjen) yang menjabat sebelumnya. Dirinya malah menyarankan untuk mencari data kehadiran tersebut di perpustakaan yang berada di DPR, meski ketika dicek Validnews tak ditemukan.

    Ilustrasi rapat paripurna DPR. Validnews/Don Peter

    Formalitas Belaka
    Presensi anggota DPR yang rendah, utamanya dalam dua tahun terakhir ini ditenggarai menjadi salah satu penyebab jebloknya kinerja legislasi DPR. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR periode ini terlalu sibuk dengan pelbagai urusan pribadi mereka.

    “Akibatnya jumlah rapat paripurna tidak menentu, tergantung kepentingan. Jangankan mengetahui jumlah keseluruhannya dalam lima tahun, dari masa sidang ke masa sidang berikutnya saja tidak sama jumlahnya,” ucap Lucius kepada Validnews, Senin (12/3).

    Bahkan Formapi diakui Lucius telah mencatat, dalam rapat paripurna untuk proses pengambilan keputusan tidak pernah dihadiri oleh 100% anggota DPR. Dari total 560 wakil rakyat yang terdata paling banyak hanya diikuti 350 orang.

    “Biasanya 9—10 fraksi atau 50+1 mungkin sering, namun angka itu sayangnya tidak diikuti konsistensi anggota berada di ruangan rapat paripurna,” sambung Lucius.

    Lucius menambahkan, dalam rapat paripurna seharusnya para anggota dewan dari seluruh fraksi wajib hadir untuk membawa dan memperjuangkan amanat konstituen atau dapil masing-masing anggota.

    Namun, tidak adanya kedisiplinan para anggota mengikuti sidang paripurna membuat ruang sidang yang seharusnya dipenuhi untuk membela kepentingan rakyat justru hanya diikuti segelintir anggota saja. Kondisi inilah yang membuat capaian program legislasi nasional (prolegnas) atau perencanaan program pembentukan undang-undang stagnan.

    Atas situasi ini, Formappi pun meminta Badan Kehormatan DPR agar bertindak tegas untuk memberikan sanksi bagi para anggota DPR yang sering tidak hadir pada saat rapat paripurna.

    Sebab menurutnya, aturan mengenai kewenangan Badan Kehormatan mengenai absensi anggota dewan sudah tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

    Dalam UU tersebut disebutkan Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

    Sedangkan berdasarkan kode etik DPR Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak tiga kali dalam rapat, tanpa izin dari pimpinan fraksi merupakan suatu pelanggaran kode etik.

    Makanya menurut Lucius, Badan Kehormatan tak harus menunggu anggota dewan absen 6 kali rapat tanpa alasan jelas untuk memberi sanksi tegas. Pelanggaran kode etik menurutnya sudah cukup menjadi rekomendasi agar memberikan sanksi.

    "Kalau 3 kali berturut-turut tidak hadirkan sudah melanggar kode etik. Tidak harus menunggu 6 kali," tuturnya.

    Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth memandang, sebuah kewajiban bagi anggota dewan pada hakikatnya adalah menghadiri seluruh agenda rapat, baik itu rapat fraksi maupun rapat-rapat paripurna. Kehadiran anggota dewan dikatakan Adriana sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan cara kuorum.

    Jika kenyataannya saat ini tingkat kehadiran rapat paripurna anggota dewan semakin hari semakin buruk, berarti menunjukkan tidak adanya keinginan anggota DPR memenuhi tugasnya. Dikatakan Adriana, selama ini memang ada kecenderungan ketidakpatuhan atau komitmen serta tanggung jawab dari mereka sebagai anggota dewan untuk menghadiri rapat.

    ”Kalau rapat dibuat untuk formalitas menurut saya itu lucu juga. Sebuah rapat itu memang harus dihadiri untuk membahas dan mengambil keputusan atas satu persoalan,” jelas Adriana kepada Validnews, Senin (12/2)

    Sebagai anggota dewan, dikatakan oleh Adriana mestinya sesuai dengan koridor, termasuk kehadiran mereka di dalam rapat dengar pendapat. Kadang-kadang anggota dewan itu datang, bertanya, namun sebelum dijawab mereka sudah meninggalkan ruangan. “Itu kan juga menunjukkan ketidakseriusan. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka juga tidak substantif,” lanjut Adriana.

    Melihat kasus absensi yang cenderung menurun ini seharusnya DPR harusnya mawas diri dan melakukan evaluasi. DPR harusnya tahu bagaimana berperilaku yang baik lantaran mereka semua mewakili rakyat. Jika tidak, rakyat pasti akan menilai buruk mereka dengan sendirinya.

    “Persoalan bangsa ini banyak sekali, apalagi mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat. Harusnya mereka tidak hanya memilih isu-isu yang memiliki sensasi tinggi atau yang ramai dibahas saja,” tegas Adriana.

    Pilih-Pilih Isu
    Berdasarkan penuturan Adriana para anggota dewan selama ini memang lebih sering datang ketika bahasan dari rapat tersebut hanyalah isu-isu yang sedang ramai dibahas saja dan menyangkut kepentingan mereka, sementara isu-isu yang lain jumlah mereka sedikit. Hasilnya pembahasan menjadi sangat politis.

    Makanya, karena gejala ini secara internal partai politik (parpol) harus memiliki kebijakan tata tertib yang kuat. Jadi mereka memungkinkan untuk mendapatkan teguran dari masing-masing parpol atau ketua fraksi.

    Selain itu, parpol ketika melihat fenomena seperti ini wajib lebih giat memonitor wakil-wakil mereka yang duduk di legislatif. Sebab, bagaimanapun anggota DPR mewakili parpol masing-masing.

    “Tidak bisa hanya duduk manis di sana, terima gaji kemudian seenaknya. Itu juga menyalahi etika. Kita melihat secara umum seperti itu,” ujarnya,

    Mekanisme di dalam dewan sendiri juga harus diperbaiki. Jadi nantinya anggota dewan tidak akan ada lagi yang namanya rapat asal-asalan, asal datang, dan asal terima gaji. Jika memang sudah menjadi anggota dewan, mereka wajib hadir dan berpartisipasi dalam membahas isu-isu yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.

    DPR harus berubah. Salah satu lewat peningkatan kehadiran. Apalagi sebetulnya ada konsekuensi dari kehadiran dalam bentuk, misalnya pemberian tunjangan kinerja.

    “Harusnya ada record-nya setiap bulan. Karena itu mekanisme di dalam yang berimbas kepada reward yang harus diberikan kepada anggota dewan yang hadir sesuai jadwal yang ditetapkan,” ungkapnya.

    Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengamati fenomena absensi rapat paripurna anggota dewan kian hari kian memang menurun. Keadaan ini karena MKD kurang tegas.

    “Karena dia kan fungsinya memantau tingkat kehadiran, karena itu kan bagian dari kode etik,” ujar Hanafi kepada Validnews, Senin (12/3).

    Kedua, yang membuat fenomena ini terus berlarut, dikarenakan fraksi secara komitmen terhadap kinerja kelembagaan juga menurun. Artinya, fraksi sendiri kurang menindaklanjuti apa yang sering menjadi cacat dalam keseharian para anggota mereka.

    Bagaimanapun kehadiran dalam rapat paripurna merupakan bagian dari kerja DPR, Jika mereka tidak hadir dikatakan oleh Hanafi seharusnya itu bagian dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing fraksi. Menurut Hanafi, minimnya anggota hadir di rapat paripurna itu menandakan bahwa kerja-kerja di setiap komisi itu minim pula.

    Partai seharusnya turut menjadi instrumen yang dapat meluruskan keadaan. Karena parpol memiliki tanggung jawab terhadap setiap anggota mereka yang menjadi dewan perwakilan. Misalnya dengan membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

    Parpol juga harus mendisiplinkan anggotanya, mendisiplinkan agenda-agenda mereka yang berhubungan dengan kepentingan rakyat di DPR dan bukan agenda untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga jelas antara kebijakan di partai dan di DPR itu terlihat. Kalau sekarang kedisiplinan itu masih kurang terlihat.

    Sedangkan secara jangka panjang, parpol juga bisa mengevaluasi proses rekrutmen anggota mereka. Parpol harus mengikat komitmen sejak awal bahkan calon anggota DPR dapat bekerja penuh waktu. (Fuad Rizky, Denisa Tristianty, Fadli Mubarok)