MENJAGA KESINAMBUNGAN "TAMBANG EMAS HIJAU"

Sawit di Balik Krisis Air dan Karhutla

Pengusaha perkebunan sawit ditengarai masih banyak tak mengikuti regulasi baku yang wajib dilaksankaan dalam tata kelola perkebunan sawit

  • ekerja menurunkan tandan buah segar kelapa sawit dari perahu di Perkebunan kawasan Gambut Jaya, Muaro Jambi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
    ekerja menurunkan tandan buah segar kelapa sawit dari perahu di Perkebunan kawasan Gambut Jaya, Muaro Jambi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    JAKARTA – Perkebunan sawit kerap dituding berbagai pihak, baik internasional maupun aktivis di dalam negeri telah turut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pengusaha sawit dipandang lebih mengedepankan profit tanpa memedulikan dampak kondisi lingkungan, baik kelestarian hutan maupun ketersediaan air di areal tersebut.

    Vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan ke sejumlah perusahaan sawit di tahun 2016 boleh jadi sebagai contoh nyata terjadinya pengrusakan lingkungan karena masifnya industri agribisnis ini. Salah satu perusahaan perkebunan sawit yang divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Kamis 28 Januari 2016 lalu adalah PT. Surya Panen Subur (SPS) II. Hakim menyatakan perusahaan ini harus membayar denda sebesar Rp3 miliar.

    SPS II terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan Rawa Gambut Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Maret dan Juni 2012. SPS II adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit ketiga yang memiliki konsesi di Rawa Tripa yang digugat pidana oleh pemerintah karena membakar lahan seluas 1.200 hektare. Sebelumnya, pemerintah juga berhasil memenangkan perkara atas kasus yang sama terhadap PT. Kallista Alam dan PT. Dua Perkasa Lestari.

    Perluasan sawit dengan mengeringkan gambut dinilai aktivis lingkungan merupakan salah satu penyebab sumber kebakaran hutan. Tak hanya dengan cara dibakar, penggalian dan mengeringkan lahan gambut turut menyebabkan munculnya titik-titik api yang menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan ladang, khususnya kala musim kemarau menjelang.

    Data dihimpun dari berbagai sumber, selama tahun 2015 dan 2016, beberapa provinsi yang memiliki jumlah titik api terbanyak berpotensi kebakaran hutan dan ladang, identik dengan penambahan luas lahan sawit, seperti Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

    Pada tahun 2001, Indonesia hanya memiliki perkebunan sawit seluas 4,71 juta hektare. Saat ini luas perkebunan sawit di Indonesia diprediksi berjumlah 12.30 juta hektare. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian  menunjukkan rata-rata penambahan lahan perkebunan sawit per tahun dalam lima tahun terakhir mencapai 468 ribu hektare. 

    Jika dilihat dari lima daerah dengan tingkat produksi sawit terbesar di Indonesia, perluasan lahan untuk kebun sawit dari tahun 2015—2017 di Riau mencapai 30 ribu dan 60 ribu hektare untuk tahun 2016 dan 2017. Sedangkan Sumatra Utara mengalami perluasan lahan sawit sebesar 18 ribu hektare (2016) dan 29 ribu hektare (2017).

    Kalimantan Barat mengalami perluasan lahan sawit sebesar 300 ribu hektare pada tahun 2016 dan 52 ribu hektare pada tahun 2017. Kalimantan Tengah mengalami perluasan lahan sawit sebesar 41,7 ribu hektare pada tahun 2016 dan 44 ribu hekatre pada tahun 2017. Sumatra Selatan mengalami perluasan lahan sawit sebesar 36 ribu hektare pada tahun 2016 dan 31,9 ribu hektare pada tahun 2017.

    Dengan begitu, perluasan lahan terbesar untuk kebun sawit terdapat di Kalimantan Barat pada tahun 2016. Dengan perubahan sebesar 300 ribu hektare. Dari luas lahan sawit sebesar 1,14 juta hektare pada tahun 2015 menjadi 1,44 juta hektare di tahun 2016.

    Berdasarkan grafik fire alerts,  Provinsi Riau dari tahun ke tahun cenderung lebih tinggi daripada Sumatra Utara. Begitu pula jika dibandingkan dengan Sumatra Selatan. Namun pada tahun 2015 jumlah fire alerts Sumatra Selatan jauh lebih banyak daripada Riau yakni 27.676 di Sumsel dan 7.307 titik di Riau.

    Jika dilihat lebih jauh, Sumatra Utara sebagai penghasil Sawit terbesar kedua Indonesia, selama 17 tahun terakhir hanya memiliki fire alerts di bawah 4 ribu titik. Dibandingkan dengan Sumatra Selatan, fire alerts di Sumatra Selatan di tahun-tahun tertentu mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Padahal Sumatra Selatan berada di peringkat ke-5 sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia.

    Begitu pula dengan Kalimantan Barat. Sebagai provinsi yang memiliki luas lahan sawit terbesar ke 3 se-Indonesia, fire alerts di Kalbar cenderung lebih banyak dari pada Sumatra Selatan yang menempati peringkat ke-2. Fire alerts di Kalimantan Barat pada tahun 2002, 2006, dan 2009 menunjukkan angka 10—15 ribu titik peringatan api.  Sedangkan Sumatra Utara tidak pernah melewati angka 5 ribu titik.

    Sementara Kalimantan Tengah yang menempati peringkat ke-4 di deretan provinsi pemilik lahan sawit terbesar, memiliki fire alerts yang cukup tinggi yakni sekitar 15 ribu titik, dengan jumlah terbesar pada tahun 2002 (23.394 titik), 2006 (30.210 titik), dan 2005 (30.162 titik). Lagi-lagi jika dibandingkan, angka-angka tersebut sangat tinggi dan berbeda jauh dengan Sumut yang tidak pernah memiliki fire alerts di atas 5.000 titik.

    Juru kampanye Greenpeace, Annisa Rahmawati menyebutkan kebakaran hutan di Indonesia telah mulai terjadi di tahun 1980-an ketika izin-izin untuk HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hutan tanaman industri) diberikan secara masif. Kebakaran hutan semakin marak terjadi di era 80 hingga 90-an saat sawit mulai ditanam secara industri di Indonesia.

    Menurut Annisa, salah satu yang mendasari dilakukannya pembakaran hutan secara sengaja lantaran biaya lebih murah dalam hal pembukaan lahan.

    “Nah yang melakukannya pastinya adalah perusahaan-perusahaan. Karena dia untuk membuka lahan karena dia kan bisniskan dia carinya untung ya. Jadi dia cari yang murah. Jadi itu yang mulai terjadi tahun 1980-an,” terang Annisa kepada Validnews, Jumat (1/12).

    Lebih jauh ia mengungkapkan, perusahaan perkebunan sawit melakukan deforestasi pembabakan hutan (pembukaan hutan) dan selanjutnya mengeringkan gambut dengan cara membuat kanal-kanal menuju ke laut.

    “Sehingga airnya bisa surut. Nah setelah air surut baru mereka bisa tanam sawit, tanam akasia dan lain sebagainya,” kata Annisa.

    Tingginya harga sawit dengan sistem panen yang dapat mencapai tiga kali dalam setahun membuat keuntungan besar diperoleh oleh pengusaha perkebunan sawit. Tergiur margin besar dalam komoditas sawit, masyarakat pun mulai membuka lahan gambut ataupun hutan dengan cara membakar.

    Padahal, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 telah diatur mengenai pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Pengelolaan air secara khusus ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pasalnya, pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak baik (irreversible shrinkage). Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air. Pembukaan lahan gambut juga diwajibkan dilakukan dengan turut membangun saluran keliling (periphare drain) dan saluran batas.

    Ketersediaan Sumber Air
    Dilansir dari situs resmi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sepanjang tahun 2014—2015, seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di Sumatra selatan mengalami persoalan terkait sumber daya air yang didominasi akibat kerusakan wilayah serapan air (hutan dan lahan) oleh perkebunan sawit skala besar, pertambangan batubara dan hutan tanaman industri (HTI).

    Dari 60 lebih kasus permasalahan air di Sumatra Selatan, 64,7% di antaranya merupakan persoalan krisis air bersih yang dialami secara langsung oleh masyarakat. Kemudian 35,3%-nya merupakan kasus krisis air, seperti kekeringan atau ketiadaan pasokan air untuk masyarakat.

    Dilihat dari penyebab, 49% disebabkan kekeringan, pencemaran sungai (17,6 %), dan musim kemarau berkepanjangan sebesar (15,7 %). Ironisnya, krisis air bersih juga sering terjadi di wilayah yang memiliki karakteritik lahan basah (gambut), dimana sekitar 1,2 juta hektare dari 8,7 Juta hektare luas Sumatra Selatan merupakan lahan Gambut. Imbasnya, air bersih sulit untuk dikonsumsi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.

    Salah satu penyebab sulitnya air bersih dituding karena wilayah tangkapan air yang terus berkurang, termasuk di wilayah dataran yang lebih rendah, di mana tata ruang banyak dialihfungsikan oleh kegiatan yang mengekspolitasi sumber daya air, yaitu perkebunan sawit dan industri kehutanan.

    Jurnal IPB bertajuk “Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi)” mengungkapkan penelitian dilakukan di Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada bulan Juli—Agustus 2016 menunjukkan adanya efek negatif dari perkebunan sawit.

    Perubahan kondisi lingkungan yang dialami oleh masyarakat akibat perubahan lahan menjadi kebun kelapa sawit menyebabkan adanya pencemaran air, berkurangnya populasi satwa, serta berkurangnya kuantitas air tanah atau kekeringan. Sebanyak 22% yang merupakan petani setempat menyatakan terjadi pencemaran air. Seiring bertambahnya luasan perkebunan kelapa sawit, semakin banyak pula penggunaan pupuk serta obat-obatan untuk memberikan kesuburan pada pohon kelapa sawit.

    Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya air dari kegiatan pemupukan terbuang ke sungai maupun kolam yang berdampak pada pencemaran sungai.

    Sementara sebanyak 34% responden menyatakan berkurangnya populasi satwa. Sebelum berganti menjadi kebun kelapa sawit, kawasan tersebut diketahui banyak burung dan serangga yang hidup dan tinggal di sekitar kebun. Demikian pula ikan di sungai yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, mulai berkurang karena kondisi air sungai yang sudah tidak baik akibat buangan limbah dari pemupukan pohon kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit.

    Sebaliknya, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menekankan konsumsi pupuk setiap hektare lahan pertanian Indonesia masih relatif rendah, termasuk perkebunan kelapa sawit. Penggunaan pupuk yang relatif rendah tersebut diklaim mengartikan polusi residu pupuk lebih rendah. Polusi residu pupuk dan pestisida pada perkebunan penghasil minyak kedelai dan minyak rapeseed disebut-sebut lebih tinggi dari minyak sawit yang menggunakan pupuk, pestisida dan energi fosil.

    Anggapan kelapa sawit banyak menghabiskan air sehingga merusak lingkungan dibantah oleh PASPI. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan satu Giga Joule (GJ), jumlah air dibutuhkan kepala sawit sebanyak 75 meter kubik, lebih kecil dibanding rapeseed (184 meter kubik air), Kelapa (126 meter kubik air), ubi kayu (118 meter kubik air), dan Kedelai (100 meter kubik air).

    Sanggahan sawit adalah tanaman yang rakus air sehingga dapat menyebabkan menurunnya suplai air juga dikemukakan Dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Divisi konservasi Tanah dan Air Fakultas Pertanian IPB, Dwi Putro Tejo Baskoro.

    “Menurutnya kebutuhan konsumtif tanaman pada air biasanya dilihat dari nilai evapotranspirasi yang mencerminkan jumlah terserap untuk diuapkan melalui evaporasi dan transpirasi. Berbagai penelitian disampaikannya menunjukkan bahwa nilai evapotranspirasi tanaman kelapa sawit berkisar antara 1100—1700 milimeter per tahun. Bahkan jika dibandingkan, evapotranspirasi dari tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai justru berkisar 1.200—2.850 milimeter per tahun jika ditanam selama 3 musim tanam (setara 1 tahun).  

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memandang opini perkebunan sawit adalah tanaman yang rakus air sengaja dimunculkan para LSM antisawit untuk memojokkan industri sawit. Menurut GAPKI, fenomena alam perubahan iklim dunia yang terjadi di seluruh negara acapkali menimbulkan kekeringan, termasuk di Indonesia. Fenomena kekeringan (El Nino) tersebut, oleh LSM antisawit dijadikan sebagai pembenaran opini bahwa kebun sawit adalah rakus air.

    Berasal dari Afrika Tengah yang iklimnya tidak melimpah air seperti Indonesia sebagai negara tropis, kelapa sawit disebut salah satu tanaman yang tergolong hemat air baik untuk pertumbuhan maupun untuk produksi.

    Kebun sawit dipaparkan GAPKI memiliki tiga mekanisme yang secara sinergis berfungsi melindungi tanah dan air. Ketiga mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme struktur dan naungan kanopi (canopy land cover), mekanisme tata kelola lahan kebun sawit dan mekanisme sistem perakaran kelapa sawit.

    Mekanisme struktur pelepah daun pohon kelapa sawit yang berlapis-lapis dianggap mampu menaungi lahan (land cover) mendekati 100% sejak kelapa sawit berumur muda. Selain berfungsi sebagai “dapurnya” (fotosintesis) kelapa sawit, struktur pelepah daun ini juga berfungsi melindungi tanah dari terpaan langsung air hujan.

    Sedangkan yang dimaksud mekanisme konservasi tanah dan air, adalah melalui tata kelola lahan dalam budidaya kelapa sawit yang dinilai GAPKI mulai dari penanaman dan pemeliharaan tanaman menggunakan asas-asas konservasi tanah dan air. Penanaman tanaman pelindung (cover crop) pada masa pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (umur 0—4 tahun), pembuatan sistem teras pada lahan miring, pembuatan piringan/tapal kuda, penempatan pelepah tua (pruning) sebagai guludan bahan organik pada gawangan, pengembalian tandan kosong dan limbah cair ke lahan dan lainnya dikatakan sebagai bagian dari mekanisme konservasi tanah dan air kebun sawit.

    Sementara sistem perakaran serabut pohon kelapa sawit yang masif dimaksudkan dengan terbentuknya biopori alami. Perakaran kelapa sawit dewasa yang dapat mencapai radius empat meter sekeliling pangkal dengan kedalaman sampai lima meter di bawah permukaan tanah membentuk pori-pori mikro dan makro tanah. Biopori alamiah tersebut meningkatkan kemampuan lahan kebun sawit dalam menyerap/menahan air (water holding capacity) melalui peningkatan penerusan (infiltrasi) air hujan ke dalam tanah sehingga mengurangi aliran air permukaan (run-off) dan menyimpan cadangan air di dalam tanah.

    Audit Air
    Koordinator kajian Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) Sigit menilai, menipisnya ketersediaan air tanah dan pencemaran sungai dapat dilihat dari beralihnya pola konsumsi air bersih masyarakat yang menetap di sentra perkebunan sawit.

    “Di masyarakat sekitar perkebunan sawit, mereka rata-rata sudah beralih ke air minum dalam kemasan. Karena sumurnya habis, sungai tercemar oleh limbah entah pupuk, limbah pengolahan di pabriknya (sawit),” terang Sigit kepada Validnews.

    “Seringkali pupuk itu menyebar karena dibuang ke sungai, limbah pengolahan pabriknya dibuang secara sembarangan, entah di sungai, entah di pabrik, itu mencemari sungai sampai jauh,” sambungnya.

    Pencemaran di sungai bahkan menurut Sigit dapat terjadi hingga radius tiga kilometer. Sayangnya menurut Sigit, selama ini persoalan yang dimunculkan mengenai perkebunan sawit lebih kepada aspek daratan sebagai lokasi penanaman dibandingkan penunjang seperti air.

    “Yang secara nyata dihadapi adalah itu (tanah), bukan yang implikasi pasca itu (air). Misalnya masyarakat adat, selama ini mereka masih berkutat soal deforestasi, tanah adatnya hilang, warga masih menyoal konvensional, soal tanah, soal hutan, tapi pelanggran HAM dalam konteks lain seperti air masih jarang,” ucap Sigit.

    Bersama sejumlah NGO lain, Sigit mengungkapkan KRuHA saat ini tengah mendorong terbitnya UU Air dan dilakukannya audit ketahanan serta keseimbangan air oleh pemerintah.

    “Kami melihat bahwa sawit bisa dikategorikan dalam ekstraktif, secara umum mengekstraksi mineral, air dan sebagainya. Dalam proses itu kami mendorong diadakan audit air secara nasional, untuk melihat sejauh mana sih Kallimantan, Sulawesi, Papua, Sumatra misalnya bagaimana sekarang keadaannya,” imbuhnya.

    Selama ini kata Sigit, pemerintah tak pernah membuka seberapa besar air yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ataupun perkebunan. Bahkan ia mengemukakan masih banyaknya pengusaha perkebunan sawit yang tak mengindahkan aturan perihal sepadan perkebunan sawit dengan sumber air.

    Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). Pembukaan lahan menurut UU ini harus dilakukan tanpa membakar serta memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

    Perusahaan Perkebunan dalam aturan ini dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan 500 meter tepi waduk/danau; 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa; 100 meter dari kiri kanan sungai; 50 meter kiri kanan tepi anak sungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

    “Ada jarak minimal yang tidak boleh diterabas. Seringkali perkebunan itu langsung di pinggir sungai, tiga atau beberapa meter karena lebih mudah pengairan, itu yang pupuk menyebar ke aliran sungai karena praktis dekat. Itu seringkali dilanggar,” tukasnya.  (Zsazya Senorita, Rohadatul Aisy, M Bachtiar Nur)