Sandiaga Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam

  • Ilustrasi gudang beras. Antara Foto/Dedhez Anggara.
    Ilustrasi gudang beras. Antara Foto/Dedhez Anggara.

    JAKARTA - Pemerintah memutuskan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Tujuannya, untuk memastikan stok beras masih berada di pasaran sambil menanti musim panen raya Februari—Maret 2018 mendatang tiba.

    Akan tetapi, besaran impor beras ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta justru khawatir. Demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (12/1).

    Berdasarkan informasi yang diterima Sandiaga, pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Diperkirakan, sebanyak 100 hingga 120 ribu ton akan masuk ke DKI Jakarta. Khawatirnya, impor ini malah menimbulkan distorsi harga di ibukota.

    Ketidakseimbangan harga ini diduga lantaran minimnya suplai dan ketidaklancaran pendistribusiannya. Apalagi, impor beras yang dilakukan pemerintah akan segara masuk akhir Januari 2018 mendatang. Meski demikian, Pempov DKI Jakarta harus memastikan suplai serta pendisitribusian besar lancar.    

    "Itu keputusan politik dan kita enggak mau masuk ke keputusan politik. Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak ingin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu ton, akan mengakibatkan distorsi harga," kata Sandiaga.

    Sejauh ini, Pemprov menginginkan agar harga beras di masyarakat stabil. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan seluruh pihak terkait mulai dari petani hingga pedagang beras.  

    "Kita berharap kepada Menteri Perdagangan (Mendag), bahwa Food Station dan PD Pasar Jaya dilibatkan. Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Dirut Food Station.red), jadi kalau kita enggak ada koordinasi akan susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai sebagai bumper di depan," jelasnya.

    Karena itu Sandiaga berkomunikasi dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman untuk koordinasi mengenai fakta di lapangan. Hasilnya, ia mengaku, Mentan memberikan dukungan kepada pihaknya. 

    "Kita sudah kontak juga dengan Mendag. Kita tunggu langkah - langkah Menteri Perdagangan, untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," lanjutnya.

    Prioritasnya, warga Jakarta bisa mendapatkan harga pangan yang terjangkau. Dia berharap kebijakan yang ada jangan sampai memberatkan warga dan pedagang kecil.

    Kemarin, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan akan mengimpor 500 ribu ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen. Impor beras ini berasal dari Vietnam dan Thailand.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan, impor akan dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Harapannya, sebagai mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Selain itu, pemerintah juga hendak memastikan pasikan beras impor akan mulai masuk akhir Januari 2018 mendatang.  

    "Akhir bulan (Januari), masuk beras impornya. Kita siapkan pasokan beras impornya, kita isi sehingga Februari (harga) sudah bisa normal kembali," tutur Enggar.

    Saat ini, ia menambahkan, harga beras medium di pasaran sudah mulai terkendali lantaran tak ada lagi lonjakan harga. Kendati demikian, harga beras di pasaran belum stabil sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Ia menjelaskan, beras yang diimpor pemerintah merupakan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri.   Pemerintah mengklaim akan menjual beras tersebut sesuai dengan HET beras medium, yakni Rp9.450,00 per kilogram.

    "Jenis berasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, itu kategori beras khusus yang kami bisa masukkan langsung. Harganya kita enggak peduli berapa tetapi saya jual harga medium," tandasnya. (James Manullang)