LIMBUNG BERDAULAT DI DUNIA MAYA

Samarnya Kewenangan BSSN Di Perpres 133/2017

Di berbagai negara tak pernah ada kesepakatan bersama mengenai definisi serta ruang lingkup keamanan dunia maya

  • Ilustrasi kejahatan siber. Courtesy of Pixabay
    Ilustrasi kejahatan siber. Courtesy of Pixabay

    JAKARTA – Sejak tahun 2015 silam, Pemerintah telah merancang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuannya, pembentukan badan non-kementerian ini untuk mengatasi permasalahan konten negatif internet (dunia maya).  

    Sayang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menilai, Peraturan Presiden (Perpres) No 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara tak mengatur tugas badan non-kementerian ini dengan jelas. Akibat ketidakjelasan kewenangan dan tugas Badan Siber ini dikhawatirkan rawan penafsiran.

    “Tugas dan kewenangan BSSN ini memang tidak jelas karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas,” kata Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPR, Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/1).

    Sebenarnya, kata Fadli, tugas BSSN layaknya tugas di Kementerian Pertahanan di dunia siber. Contohnya, mengantisipasi serangan cyber war, yang sempat muncul pada 2017 silam. Ransomware seperti Wannacry. Adanya BSSN, diharapkan serangan Wannacry dan sejenisnya mampu diatasi agar tak merusak insfrastruktur siber dalam negeri. Apalagi, yang bersifat strategis.  Contohya, papar Fadli, jaringan siber di sektor perbankan, rumah sakit, bandara, perpajakan dan lainnya. Bahkan, hampir seluruh transaksi di berbagai sektor yakni perpajakan, perbankan, listrik dan  lainnya menggunakan jaringan dunia maya.

    Mestinya, tugas BSSN lebih memfokuskan pada hal tersebut, bukan untuk menangani persoalan berita hoaks dan konten negatif.  

    Banyak negara, ia melanjutkan, membagi tiga pengelompokan badan siber. Pertama, ancaman siber. Kedua, kejahatan siber. Ketiga, perang siber. Sesuai ketentuan, penanganan siber menjadi tanggungjawab Polri. Sedangkan, perangan terhadap siber menjadi kewenangan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Nah BSSN seharusnya mengetahui di mana posisinya terkait tiga kategori tadi,” imbuhnya.

    Kritik sama dikemukakan Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi yang mengakui, definisi keamanan dunia maya tak muncul pada Perpres No 133 Tahun 2017 tersebut. Padahal, penjelasan definisi dan ruang lingkup keamanan dunia maya masih menjadi tugas pokok BSSN tersebut.

    Praktiknya, di berbagai negara tak pernah ada kesepakatan bersama mengenai definisi dan ruang lingkup keamanan dunia maya. Selama ini hanya ada pengertian umum keamanan dunia maya yang merujuk pada kemampuan dan kontrol akses terhadap sistem jaringan dan informasi.

    “Kontrol keamanan dunia maya yang efektif menjadi kebutuhan kunci dalam mendukung infastruktur digital yang andal, tangguh dan dapat dipercaya,” tandasnya.

    Jaga Dunia Maya
    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri meneguhkan diri dalam pekerjaan menjaga keamanan dunia maya. Badan ini menargetkan siber Indonesia aman pada 2019 dan melindungi keamanan di arena siber serta dunia digital. Dalam jangka pendek, sebagai badan baru, BSSN akan menyusun struktur organisasi dan mengisi jabatan-jabatan dengan sumber daya manusia.

    Untuk jangka panjang, BSSN tidak hanya mengamankan instansi pemerintah, melainkan juga BUMN, sektor privat dan perlindungan pada masyarakat.

    "Akhir tahun ini, 2019 sudah benar-benar secure, satu tahun ini disiapkan," ujar Kepala BSSN Mayjen TNI Djoko Setiadi di Jakarta, Jumat.

    Tahapan serta perencanaan telah disiapkan, termasuk anggaran yang mulai dibahas dengan Komisi I DPR pada 16 Januari 2018. Di persiapan ini, BSSN masih berkoordinasi dengan  Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara dan Polri.

    "Yang kami ajukan betul-betul tepat sehingga berfungsi, kami menghindari alat-alat yang tidak berfungsi dan tidak berguna apalagi kalau sudah dikerjakan oleh instansi lain," kata Djoko.

    BSSN sendiri  merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo. Badan ini memiliki tugas dan fungsi di bidang persandian serta keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, keamanan jaringan.(James Manullang)