Sakti Peksos Petakan Kondisi Sosial Anak Korban Teror

Proses pemetaan merupakan langkah awal pendampingan Kementerian Sosial terhadap psikososial anak-anak yang terlibat dalam aksi pemboman

  • Sejumlah warga mengikuti aksi solidaritas Malam Seribu Lilin di depan Gereja Katedral, Malang, Jawa Timur, Senin (14/5). Aksi solidaritas untuk korban bom Surabaya tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen seperti seniman, aktivis gereja, remaja masjid, dan forum kerukunan umat beragama. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
    Sejumlah warga mengikuti aksi solidaritas Malam Seribu Lilin di depan Gereja Katedral, Malang, Jawa Timur, Senin (14/5). Aksi solidaritas untuk korban bom Surabaya tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen seperti seniman, aktivis gereja, remaja masjid, dan forum kerukunan umat beragama. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memetakan kondisi sosial anak-anak korban aksi terorisme Surabaya dan Sidoarjo sebagai bentuk pendampingan. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/5) menyatakan, Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) telah diturunkan untuk melakukan pemetaan.

    Proses pemetaan merupakan langkah awal pendampingan psikososial anak-anak yang terlibat dalam aksi pemboman. Sebelumnya Kemensos menyatakan bahwa mereka dinyatakan sebagai korban, bukan pelaku. Sembari menunggu rujukan dari aparat kepolisian, Kemensos terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sampai ditemukannya penanganan yang tepat bagi mereka.

    Sejauh ini tercatat ada tujuh anak terduga teroris sedang dirawat di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur. Tiga di antaranya dilibatkan dalam kasus pemboman Rusun Wonocolo Sidoarjo, tiga lainnya dari Jalan Sikatan dan satu anak berinisial AAP merupakan terduga aksi teror bom di depan Mapolrestabes Surabaya.

    Kendati diduga terlibat kasus teror, ketujuh anak tersebut layak dilindungi dan memperoleh pemenuhan hak-haknya sesuai dengan perundangan yang ada. Pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi mereka.

    “Oleh karena itu, siapapun kita punya kewajiban untuk melindungi karena mereka punya hak untuk hidup, berkembang, dan mendapat perlindungan,” kata Edi seperti dilansir dari Antara.

    Ketujuh anak tersebut akhirnya diberi perlindungan khusus sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Khusus kepada Anak. Terdapat 15 kategori kondisi anak, termasuk di dalamnya anak korban jaringan terorisme.

    Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ketujuh anak ini didampingi oleh psikolog dan dijaga keamanannya oleh petugas kepolisian.

    Sebelumnya Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Nahar mengatakan upaya perlindungan terhadap anak korban jaringan terorisme pernah dilakukan pada 2017 terhadap 87 anak bersama dengan 139 orang yang dideportasi dari Suriah melalui Turki yang diduga terkait jaringan terorisme. Mereka menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Aman milik Kemensos.

    Selama rehabilitasi yang diadakan sekitar satu bulan mereka menerima materi wawasan kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan keberagaman. (Elisabet Hasibuan)