Ryaas Rasyid, Dari Lurah Jadi Pakar Otonomi Daerah

  • Ryaas Rasyid. Antarafoto
    Ryaas Rasyid. Antarafoto

    JAKARTA- Pemerintahan terpusat yang dijalankan pada masa kolonial sampai Orde Baru, membuat banyak daerah merasa tidak puas dengan banyak kebijakan pemerintah pusat. Di Era Reformasi, pasca rezim Orde Baru tumbang, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dirasakan sejumlah daerah pun mencapai puncak.

    Gerakan reformasi menuntut daerah-daerah diberikan hak otonomi. Sebuah kewenangan lebih besar untuk mengatur daerahnya masing-masing.

    Apalagi, sistem sentralisasi yang dipegang pemerintah pusat selama ini membuat, ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat sangat besar. Hal ini berujung pada minimnya kreativitas yang bisa dikontribusikan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri.

    Sejatinya, otonomi daerah terlahir dengan tujuan menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan negara, membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dan mendorong kemampuan prakarsa daerah untuk mengejar kesejahteraan masyarakat. Setidaknya itu yang disampaikan Ryaas Rasyid, salah satu anggota tim tujuh yang dibentuk pemerintahan BJ Habibie untuk merumuskan konsep dari otonomi daerah.

    Pria yang bergelar lengkap Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA ini, merupakan Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah pada kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid.

    Ryaas lahir di Gowa, Sulawesi Selatan pada 17 Desember 1949. Setelah lulus dari SMAN Gowa pada tahun 1967, ia melanjutkan studi nya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang pada tahun 1971. Kepakaran Ryaas soal otonomi daerah setidaknya terlibat dalam penulisan 13 buku soal pemerintahan di Indonesia. Ketiga belas buku tersebut diterbitkan mulai 1987 hingga yang terbaru tahun 2010.

    Kutipan tersebut memperkuat dukungannya terhadap penciptaan desentralisasi di Indonesia sangatlah kuat. Ia berkeyakinan, masalah di daerah hanya diketahui dan mudah diselesaikan oleh mereka yang ada di daerah, karena mereka yang lebih tahu duduk perkaranya.

    Sayangnya, dalam praktik otonomi daerah, pra reformasi, ia banyak melihat distorsi-distorsi pemahaman yang memperihatinkan. Salah satu distorsi tersebut setidaknya ada dalam papper milik Ryaas, berjudul ‘Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya’. Karya tahun 2002 tersebut berusaha mengkritisi konsep otonomi yang tertuang dalam UU No.5 tahun 1974.

    Sistem pemerintahan daerah menurut UU No.5 tahun 1974, dinilai telah menyulitkan lahirnya pemerintahan dengan akuntabilitas publik yang cukup, karena tidak sejalan dengan aspirasi demokratisasi pemerintahan. Desakkan untuk meninggalkan konsep otonomi yang sedang berlaku, mulai disuarakan setelah rontoknya kekuasaan Presiden Soeharto.

    Konsep Otonomi menurut UU No. 5 tahun 1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan di daerah selama lebih dari dua dekade terakhir. Kenyataan belum diperolehnya pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat pada masa itu adalah, pola rekrutmen yang tertuang dalam beleid tersebut.

    Aturan lawas tersebut memberi pembenaran terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemimpin pemerintahan yang tidak transparan dan tidak memiliki sense of public accountability.

    “Kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah menjadi penyebab dari lemahnya kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan,” pungkas Ryaas, dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

    Pada masa kepemimpinan Habibie kemudian, ditariklah kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi yang baru diperlukan, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. UU No. 5 tahun 1974 harus diubah. Hasilnya, lahirlah perubahan yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.

    Kini, Undang-Undang terbaru yang mengatur kewenangan pemerintah daerah tertuang dalam UU No. tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

    Dalam makalah yang sudah dibukukan tersebut juga dijelaskan, awal mula lahirnya wacana tentang desentralisasi pemerintahan di Indonesia sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 1990-an.

    Menurut Rasyid, otonomi daerah merupakan keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Tidak boleh kuran, tidak boleh lebih.

    “Kita harus hidup bersama. Enggak ada supremasi pusat terhadap daerah. Itu diharamkan. Sebaliknya, daerah merasa hebat dari pusat dan mau pisah itu juga diharamkan,” ujarnya.

    Salah satu buku Karya Ryaas Rasyid. Ist

    Pembuat Amplop
    Ryaas mengawali kariernya di dunia pemerintahan sebagai seorang ‘pembuat amplop’ pada tahun 1972. Kala itu, ia menjabat sebagai Staf Umum Biro Kepegawaian Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Di tiga bulan pertamanya bekerja, Ryaas tidak memiliki tugas yang harus dikerjakan sebagai staf umum biro kepegawaian. Makanya ia membuat amplop untuk mendukung tugas staf lainnya.

    “Dan saya pembuat amplop terbaik di kantor itu,” ujar Ryaas berguyon.

    Di dalam Biro Kepegawaian sendiri, Ryaas sempat berpindah-pindah bagian. Mulai dari menjadi staf administrasi bagian pemerintahan, staf tata usaha, sampai akhirnya diminta menjadi mantri polisi, sekarang disebut wakil Camat, Kecamatan Mariso, Kota Makasar, Sulawesi Selatan.

    Setelah itu, pada tahun yang sama, Ryaas diangkat sebagai Lurah Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar dan disahkan pada Agustus 1972. Ryaas memimpin Kelurahan Melayu selama empat tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah prestasi diukirnya. Beberapa di antaranya adalah, juara kebersihan, juara pemasukkan pajak, dan juara pembangunan lingkungan. Prestasi-prestasi tersebut mengantarkan kelurahan Melayu sebagai kelurahan terbaik di Makassar.

    “Apapun yang saya kerjakan, itu harus menjadi yang terbaik. Saya tidak mengharapkan pujian, yang penting, saya sudah melaksanakan tugas saya,” tuturnya.

    Ryaas mengakui, profesi lurah ikut membentuk karakternya. Suato modal yang terus terbawa, di mana pun ia bekerja. “Dalam posisi apapun, saya itu kayak lurah. Mau tahu inilah, itulah,mau ketemu orang dan selalu ingin berhubungan dengan masyarakat,” imbuhnya.

    Saat menjadi lurah, Ryaas sering blusukan untuk memperhatikan warganya, bahkan hingga larut malam. Pria yang saat itu baru berumur 22 tahun pun, sudah berani mengambil kebijakan yang prorakyat. Di antaranya, pembebasan pungutan bagi semua pedagang kaki lima, memberi pelatihan kepada warga seperti memperbaiki barang elektronik, kursus kepada ibu-ibu, dan sebagainya.

    Setelah purna tugas sebagai lurah, Ryaas memutuskan melanjutkan sekolah di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), saat ini lebih dikenal dengan nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta. Ketekunan dan keuletan Ayah satu anak ini, berhasil menjadikan dirinya sebagai lulusan terbaik angkatan 1977.

    Setelah itu, Ryaas diminta menjadi tenaga pengajar di almamaternya. Namun, tawaran menggiurkan tersebut rela dilepas oleh pria berkacamata ini.

    Ryaas menolaknya karena merasa harus kembali membaktikan diri bagi daerahnya. Ia lalu kembali ke Makassar dan memangku jabatan wakil kepala subdinas pajak. Sosok pemimpin andal, kembali tercermin pada masa tersebut.

    Dengan pendekatan personal yang baik, kinerja seluruh jajarannya meningkat. Sistem reward ia gunakan untuk memacu semangat kerja karyawannya. Bonus dan insentif tambahan pun diberikan kepada staf yang menjalankan tugas dengan baik.

    Hasilnya, pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah meningkat sampai 200% atau dua kali lipat dari periode sebelumnya. Prestasi itu membuatnya kembali berkesempatan menaiki satu anak tangga lagi dalam struktur kepemimpinan di daerah, yaitu sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kota Makassar.

    Setelah menjadi Kabag Pemerintahan, Ryaas mulai berpikir untuk mengamalkan ilmunya kepada orang lain, sekaligus memperdalam ilmu. Ia pun memutuskan, untuk pergi ke Jakarta dan menjadi asisten dosen di IIP pada pertengahan tahun 1979.

    Jenjang karier sebagai akademisi pun dilaluinya tahap demi tahap. Lepas dari posisi asisten dosen, ia kemudian menjadi dosen, sekretaris jurusan, ketua jurusan, kepala lembaga, pembantu rektor, hingga menjadi rektor.

    “Jadi saya betul-betul bertahap, sabar melewati ini semua, sehingga terbentuk kematangan. Tidak gampang terpengaruh godaan jabatan dan kekuasaan,” imbuhnya.

     

    Ryaas Rasyid. Ist

    Konsultan Politik
    Tak puas hanya menjadi dosen, salah satu penggagas organisasi keilmuan bernama Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) ini, juga aktif menjadi konsultan politik pemerintahan. Ia juga menjadi peneliti sekaligus staf khusus Inspektorat Jendral (Irjen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sekarang disebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Setelah merasa cukup aman secara ekonomi, Ryaas kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di  Nothern Illinois University, Amerika Serikat. Tepat pada tahun 1988, setelah menempuh pendidikan selama 20 bulan, Ryaas berhasil mendapat Master of Political Science dengan tesis berjudul Regional Responses to Central Government Authority: A Comparative Study of South Sulawesi and Aceh.

    Tesis tersebut kemudian dijadikan buku berjudul ‘Challenging Central Authority: A Comparative Study of South Sulawesi and Aceh’, yang diterbitkan sekitar tujuh tahun lalu, yakni tahun 2010.

    Setelah menyelesaikan pendidikan S-2 nya, pakar otonomi daerah yang kritis terhadap pemerintahan ini, kembali ke Jakarta dan menjadi Direktur Laboratorium Pemerintahan IIP.

    Di tahun berikutnya, tepat pada bulan Desember 1989, Ryaas kembali ke Amerika untuk mengambil program doktoralnya di University of Hawai’i di Manoa, kota Honolulu, Hawai.  Setelah menyelesaikan disertasinya berjudul ‘State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya, 1967–1993’ pada Juli 1994, Ryaas meraih gelar PhD (Doctor of Philosophy).

    Karya nya pada waktu itu, lagi-lagi dijadikan buku untuk konsumsi umum, dengan judul Golkar And Democratization in Indonesia. Buku yang tebalnya 321 halaman itu berbahasa Inggris dan diterbitkan tahun 2008.

    Di dalam buku tersebut, Rasyid mengatakan, Golkar merupakan partai hegemonik yang turut membantu menciptakan stabilisasi di Indonesia. Secara berseloroh, ia juga menyangkal jika buku tersebut dibilang bentuk kampanyenya dari partai berlambang pohon beringin itu.

    "Biarlah buku tersebut tetap menjadi teka teki dalam bahasa Inggris. Nanti kalau diterjemahkan, ke bahasa Indonesia disangka kampanye," katanya, saat melakukan peluncuran buku tersebut.

    Dengan gelar doktornya, ia kembali ke Jakarta dan pada bulan September di tahun yang sama. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki kursi rektor IIP, Jakarta.

    Suatu siang di tahun 1998, Ryaas Rasyid mendapat undangan makan siang dari Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik. Dalam kesempatan itu Syarwan meminta kesediaan Ryaas untuk menjadi Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

    “Saya terima, tapi dengan syarat,” kata pria yang terkesan dengan pemikiran Napoleon Bonaparte ini.

    “Syaratnya, saya diberi kebebasan untuk mengembangkan kebijaksanaan yang menurut saya baik bagi pemerintahan,” serunya. Sang menteri menyanggupinya. Hasilnya, lahirlah UU Politik, Pemilu, Kepartaian, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.

    Pada tahun 1999, ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden, Ryaas selanjutnya ditunjuk menjadi Menteri Negara Otonomi Daerah (OTDA). Namun, hanya dalam beberapa bulan, terjadi Reshufle kabinet, dan Kementerian OTDA dibubarkan.

    Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2000 di masa Kabinet Persatuan Nasional tersebut. Namun, tak lama berselang, ia memutuskan untuk mengundurkan diri pada bulan Februari 2001, karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi di kabinet.

    Ryaas kembali ke kampus dan menjadi dosen. Niat tulus untuk berbuat sesuatu bagi negeri yang dicintainya ini, membuatnya memutuskan untuk mengajukan pensiun dini dan mendirikan partai.

    Partai yang ia bangun bersama Andi Mallarangeng sebagai rekan sesama pengamat politik ini, harus berganti nama di tahun 2007 menjadi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Dari sebelumnya bernama Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) saat pertama lahir tahun 2002.

    Perubahan nama partai yang ia gagas tersebut terjadi setelah Ryaas pecah kongsi dengan Andi Mallarangeng, saat memilih mendukung Pencapresan Wiranto pada Pemilu 2004. Andi yang tak setuju pilihan partai, memutuskan berhenti dan belakangan memilih mengikuti Partai Demokrat.

    Aktor utama implementasi otonomi daerah ini pun pensiun sebagai PNS pada usia 50 tahun. Namun, selanjutnya diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pada 25 Januari 2010.

    Meski Ryaas terkenal sebagai sosok yang kritis dan lugas mengkritik pemerintah, tetapi ia mengakui saat menjabat sebagai Watimpres, ia harus menjaga etika jabatan. Dalam arti, ia lebih menahan diri untuk mengkritik pemerintah dengan lugas.

    Bagi Ryaas, seluruh tangga karier bisa dilewatinya karena kerja keras. Tapi tidak ada loncatan jabatan, semua tahap demi tahap dilewatinya dengan sabar.

    Pilkada Langsung
    Otonomi daerah yang secara politik dimaknai lewat pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada langsung, dirasa Ryaas belum bisa menyejahterakan rakyat. Pasalnya, ia melihat masyarakat membutuhkan kebijakan yang menyentuh mereka secara langsung. Seperti menciptakan suasana politik dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk bisa berkembang sendiri.

    Sedangkan yang terjadi saat ini, dikatakan Ryaas, kualitas pemimpin daerah masih kurang bagus. Masih banyak pemimpin daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Menurutnya, sejauh ini, tidak ada kepala daerah yang berpikir membuat proyek untuk kemaslahatan masyarakat yang jangkauannya melebihi lima tahun.

    Saat ini, lebih banyak Muncul para pemimpin ini ingin hasil kerjanya langsung terlihat dalam lima tahun. Bukan demi masyarakat, tapi dengan maksud ingin terpilih kembali.

    Ketidakefektifan otonomi daerah tersebut menurutnya juga terjadi karena adanya kendala anggaran dan kepentingan pengambilan keputusan. Masyarakat mengusulkan yang diinginkan, tapi pengambil keputusan, memutuskan yang ada dampaknya pada aspek keterpilihan buat periode berikutnya.

    “Yang diutamakan, hal yang bisa membuat masyarakat memilih dia kembali,” cetusnya.

    Hasilnya, bukan pemimpin daerah yang terbaik yang muncul. Sebaliknya, makin banyak muncul pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi.

    Saat ini, ketika riuh rendah Pilkada kembali menyeruak raung publik, Ryaas lebih banyak disibukkan dengan kegiatan diskusi atau menjadi penasihat para kepala daerah di organisasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

    Belakangan, ia juga aktif dalam memperjuangkan judicial review atas UU Pemda yang baru, yang dianggapnya sebagai bentuk dari resentralisasi dan bahkan penghianatan atas spirit otonomi daerah yang sudah ada.

    Apapun yang dilakukannya saat ini, Pria yang pernah mendapat Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1998 tersebut berprinsip, akan selalu membuat yang terbaik dalam menggeluti pekerjaan yang dilakoninya. (Zsazya Senorita, dituliskan kembali dari berbagai sumber)