Rapor Lembaga Negara dan Pemerintahan Harus Diumumkan

Presiden Jokowi ingin hasil penilaian Ombudsman RI agar dibuka ke publik, dan publik bisa juga berikan penilaian dan sanksi

  • LAPORAN-Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kiri) dan Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty (kiri) di Ruang Kerja Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).   ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/17
    LAPORAN-Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kiri) dan Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty (kiri) di Ruang Kerja Presiden, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).   ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/17

    BOGOR – Hasil temuan dan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia selayaknya diumumkan ke publik. Publik, selain berhak tahu, juga bisa memberikan sanksi penilaian terhadap instansi-instansi yang tidak patuh pada standar pelayanan publik, atau maladministrasi dalam proses-proses pelayanan publik. Ini diharapkan Presiden terhadap Ombudsman.

    "Bapak Presiden menekankan agar selain dilaporkan kepada beliau, juga dilaporkan kepada publik," kata anggota Ombudsman RI La Ode Ida usai bersama pimpinan dan anggota Ombudsman lain bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12).

    La Ode Ida mengatakan, media berperan penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa instansi-instansi tertentu, pejabat-pejabat tertentu, telah menyalahi kewenangannya, melakukan maladministrasi secara terbuka. Dan, presiden ingin agar terjadi perbaikan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan tidak standar.

    "Publik juga harus tahu ada instansi-instansi atau pejabat-pejabat seperti itu," katanya.

    Terhadap harapan Presiden Jokowi, Ombudsman membuka diri untuk memberikan bantuan atau asistensi untuk perbaikan agar ke depan lebih baik. Lembaga ini   tidak hanya mengawasi tetapi juga memberikan asistensi.

    Di kesempatan sama, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengungkapkan laporan kepada lembaga itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dijelaskan, dugaan maladministrasi yang terbanyak dilaporkan adalah terjadinya penundaan berlarut. Laporan terbanyak kedua adalah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur.

    Data pengadulan, pada tahun 2015, laporan kepada Ombudsman  berjumlah 6.897. Kemudian pada tahun 2016 itu meningkat menjadi 9.075. Dan, di tahun 2017 ini kita prediksi di atas 10.000 laporan.

    "Kalau kita berbicara terkait layanan publik tentu ada standar kapan itu selesai, berapa lama itu selesai, berapa biayanya sehingga pintu masuk pungutan liar bisa terjadi," tuturnya, seperti dikutip dari Antara.

    Pungli
    Dalam hal pungli, dijabarkan,  laporan secara langsung mengenai pungli kepada Ombudsman itu sekitar delapan persen saja. Tetapi sesungguhnya keluhan-keluhan publik itu sangat berpotensi memicu adana pungutan liar dan suap.

    "Supaya tidak terjadi penundaan berlarut dalam satu layanan, mungkin orang memberikan sejumlah uang, supaya cepat," katanya.

    Rifai menjelaskan,  dari hasil survei pada tahun 2017 terhadap 14 kementerian dan lembaga dan lebih dari 104 pemerintah daerah, hanya sekitar 35 persen yang berada di zona "hijau" atau berkategori baik. Ada sekitar 57 persen berada pada zona "kuning". Berarti kepatuhan sedang. Sedangkan lainnya berada pada tingkat kepatuhan rendah atau pada zona" merah".

    "Zona hijau berarti institusi itu memiliki tingkat kepatutan yang tinggi," katanya.

    Sementara, terhadap mereka yang patuh, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan terhadap sejumlah kementerian/lembaga serta kepala daerah.

    Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala di kesempatan berbeda, menyatakan, penilaian dilakukan terhadap 14 kementerian, enam lembaga, 22 pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten, dan 45 pemerintah kota selama Mei-Juli 2017.

    "Kami melakukan penilaian melalui pendekatan survei observasi," ujar Adrianus, di Jakarta, lusa lalu.

    Observasi dilakukan terhadap ketersediaan komponen pelayanan di masing-masing instansi yang menjadi objek penilaian. Dan, ini dilakukan tanpa menginformasikan terlebih dulu kepada pejabat di instansi tersebut.

    Sejumlah kementerian/lembaga; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, memperoleh nilai tertinggi dalam kepatuhan. Sedangkan di tingkat kepala daerah, puluhan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi.

    Dari hasil tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Sahrul Yasin Limpo menjadi peraih predikat kepatuhan tertinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga ada dibawahnya, meraih predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sedang rapor merah masih mendominasi kualitas pelayanan publik
    di Jawa Timur.

    Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Muflihul Hadi, di Surabaya, Rabu, mengatakan Predikat Kepatuhan diberikan kepada kabupaten/kota terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    "Kami menilai rapor merah masih mendominasi kualitas pelayanan publik di Jatim. Ke depan, kami berharap seluruh kabupaten/kota berlomba-lomba memperbaiki seluruh komponen dalam penilaian kepatuhan tersebut," katanya, dilansir Antara.

    Sebelumnya, dalam empat tahun terakhir sejak 2014, Pemprov Sumut hanya bertahan di zona merah dan kuning. Tahun 2015 dan 2016, Pemprov Sumut masuk zona kuning, dan baru pada tahun 2017 ini akhirnya bisa meraih zona hijau.(Rikando Somba)