Raperda Karhutla Riau Perbolehkan Masyarakat Bakar Lahan

Aturan disesuaikan dengan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

  • Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan. Antara Foto
    Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan. Antara Foto

    PEKANBARU-Masyarakat diperbolehkan membuka lahan dengan membakar maksimal dua hektare dengan izin dan syarat tertentu. Demikian salah satu pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan DPRD Riau yang kini disiapkan Panitia Khusus. Syarat dan izin tertentu ini, akan dipertegas dalam rancangan itu.

    Ketua Pansus Karhutla DPRD Riau, Hardianto di Pekanbaru, Selasa (13/2) mengatakan pihaknya akan memperjelas aturan tersebut dalam Ranperda yang saat ini tengah disiapkan, karena aturan membakar lahan maksimal dua hektare, sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan sejalan dengan kearifan lokal.

    "Nantinya aturan dan tata cara pembakaran hutan yang dimaksud undang-undang tersebut tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Kita tidak ingin aturan ini justru membingungkan dan malah menjerumuskan masyarakat. Makanya diperjelas dalam Ranperda," kata Hardianto yang juga Ketua Komisi IV DPRD Riau, yang diberitakan Antara.

    Terhadap kebakaran, aspirasi  kabupaten/kota  yang  meminta agar Pemprov Riau menganggarkan pendanaan untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada di kabupaten/kota, juga dimasukkan dalam Rancangan. Mereka mengaku keterbatasan anggaran sehingga mengharapkan Pemprov Riau memberikan perhatian untuk MPA tersebut.

    Dikatakannya, pihaknya sudah bertemu dengan kabupaten/kota mempertimbangkan permintaan tersebut, selain itu pihaknya juga membicarakan bagaimana kedepannya tidak terjadi bencana asap dan Karhutla besar seperti 2015 lalu.

    "Karena bencana karhutla telah menimbulkan kerugian besar bagi Riau, merusak ekosistem hutan, dan juga berdampak besar kesehatan, pendidikan, perekonomian," kata Hardianto.

    Kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, kembali terjadi. Tim gabungan hingga kini masih kesulitan untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di daerah pesisir Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sudah terjadi sejak tanggal 9 Februari lalu dan sudah membakar sekitar 100 hektare lahan.

    Tim gabungan mendapat kesulitan cukup berat karena angin berhembus kencang, karakteristik tanah gambut, kebun sagu, semak dan hutan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan, serta luasnya areal yang terbakar sehingga sulit dijangkau, serta kurangnya fasilitas berupa selang (firehose) untuk menjangkau titik api.

    Hingga kini api belum bisa dikendalikan. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan Polsek Tebing Tinggi.

    Tak Terdeteksi
    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa, lokasi kebakaran tepatnya berada di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

    Padahal, jumlah petugas dari tim gabungan yang berusaha memadamkan kebakaran lahan sudah cukup banyak. Jumlah kekuatan personel terdiri dari 25 orang dari BPBD Meranti, enam orang dari Polsek Tebing Tinggi, lima orang TNI, tiga orang dari kecamatan setempat, 60 orang dari perangkat desa, Masyarakat Perduli Api dan warga Desa Lukun, 30 orang karyawan dari kilang sagu dan 28 orang personel tim pemadam kebakaran dari perusahaan PT National Sago Prima (NSP).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, meminta agar semua pihak fokus dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan agar tidak meluas. "Kita bersama berjuang selama ini untuk mencegah bencana asap," katanya.

    Kebakaran lahan gambut ini, kerap tak bisa terdeteksi cepat. Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sukisno mengatakan, sebagian besar wilayah Riau sangat mudah terbakar ditinjau dari analisis parameter cuaca. Meski begitu, pada Selasa pagi satelit tidak mendeteksi adanya titik panas (hotspot) di Riau. Hal ini kerap terjadi karena api pada kebakaran lahan gambut kerap tersembunyi jauh dipermukaan tanah.

    Deputi IV Badan Restorasi Gambut (BRG) Haris Gunawan menambahkan, hasil pemantauan BRG pada stasiun Desa Lukun menunjukkan bahwa tinggi air menurun drastis hingga -0,53 meter pada permukaan lahan gambut dilokasi kebakaran. Curah hujan sama sekali tidak ada, dan kelembaban lahan mencapai 38,21%.

    Di Aceh, hal sama terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, kedua satelit yang digunakan memantau titik panas ternyata tidak mendeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

    "Dari kemarin (Senin, 12/2), hingga sore ini, tak terdapat titik panas di Aceh," ucap Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Blangbintang, Aceh, Zakaria melalui sambungan telepon di Kutacane, Selasa.

    Ia menjelaskan, tidak terdeteksi titik panas tersebut akibat lapisan atmosfer, terutama di wilayah permukaan provinsi paling utara di Sumatra ini tertutup dengan awan. Kondisi itu, lanjutnya, telah mengakibatkan tidak berfungsi sensor modis yang dihasilkan dengan menggunakan satelit Terra dan satelit Aqua oleh pihaknya. Padahal kedua satelit ini akan memantau setiap saat perubahan anomali suhu di satu wilayah.

    "Ini kelemahan lain dari sensor modis baik Terra maupun Aqua, jika tertutup awan. Maka peran masyarakat untuk turut bersama-sama menjaga dan melapor kepada pihak yang berwajib, jika melihat karhutla," tutur Zakaria.

    Dilaporkan kemarin, sekitar tiga hektare lahan kebun kelapa sawit di tanah bergambut di Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh terbakar hingga menimbulkan asap tebal.

    Komandan Kodim 0116/Nagan Raya, Letkol Kav Moch Wahyudi, menyebutkan personel TNI telah dikerahkan ke lokasi dan hanya berhasil memadamkan sebagian titik api pada lahan bergambut itu. (Rikando Somba)