RKHUP Persempit Ruang Demokrasi Pers dan Publik

RKUHP akan menambah potensi kriminalisasi menjadi lebih besar

  • ilustrasi stop hoax. (ANTARAFOTO/Yudhi Mahatma)
    ilustrasi stop hoax. (ANTARAFOTO/Yudhi Mahatma)

    JAKARTA - Perumusan pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) menyisakan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil. Sebab masih banyak pasal-pasal yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

    Terkait RKHUP, Koalisi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers terfokus pada pasal terkait Fake News dan Contempt of Court (Pasal 285, 306 huruf d, 495 draf RKHUP 5 Februari 2018) yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis atau wartawan dan pola kerja pers. RKUHP saat ini dinilai lebih buruk dari KUHP yang dibuat pada masa era kolonial.

    Pengacara LBH Pers Gading Yonggar Ditya mengatakan bahwa LBH Pers telah mencoba menginventarisasi beberapa poin dari pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

    Bagi mereka, ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi pers dan ekspresi masyarakat tersebut ada pada poin-poin seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap oemerintah, penghinaan terhadap pemerintah, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, pencemaran orang yang sudah meninggal.

    Selain itu penghinaan terhadap simbol negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, penghinaan terhadap agama, penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme, leninisme. Kemudian pernyataan perasaan kelompok tertentu, penghasutan untuk melawan penguasa umum, penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama, tindak pidana pembocoran rahasia, penyiaran berita bohong, dan gangguan dan penyesatan peradilan.

    Poin-poin di atas dikatakan oleh Gading nyatanya masih dipertahankan dalam rumusan RKHUP hinga saat ini.

    “Padahal kita mengetahui bahwa rumusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sempat telah dibatalkan oleh Mahkama Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” kata Gading, Selasa (13/2).

    Beberapa pasal seperti 134, 136, dan 137 KUHP rumusannya sama dengan Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKHUP ini.

    Ia menambahkan, bahwa tidak hanya pasal penghinaan terhadap presiden saja yang berpotensi menyasar siapa saja yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah. Pasal penghinaan lainnya seperti, penghinan terhadap pemerintah yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan akan menjadi instrumen untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berkespresi.

    “Frasa ‘penghinaan’ dalam setiap rumusan pasal masih menimbulkan sebuah kerancuan yang multi tafsir. Terkesan subjektif, sehingga rentan disalhgunakan oleh aparat penegak hukum nantinya,” ucap Gading.

    Inkonstitusional
    Menurut Koordinator SAFENAT Damar Juniarto mengatakan, pembatasan pada RKUHP ini bisa saja melesat jauh kepada ruang-ruang atau mempersempit ruang demokrasi yang ada. Karena efeknya bukan hanya saja pada jurnalis, namun juga masyarakat luas.

    “Masyarakat luas yang sekarang berpendapat menggunakan media sosial. Karena sesuai zamannya dengan dunia digital ini, kita sekarang juga harus berbicara mengenai 150 juta masyarakat Indonesia yang sekarang menggunakan media sosial,” ucap Damar.

    Kata Damar, jika RKHUP ini nantinya akan diketuk palu, maka 150 juta pengguna media sosial bisa juga menjadi pesakitan karena pembatasan dalam RKHUP ini akan menambah potensi kriminalisasi mereka menjadi lebih besar.

    “RKHUP ini jelas-jelas inkonstitusional. Jadi perlu teman-teman catat juga di sini,” tegasnya.

    Hal yang menjadi ketakutan Damar, nantinya akan menggurita penutupan-penutupan media online. Ia memberikan contoh kasus yang sudah terjadi di Filippina.

    “Tendensi ini tidak hanya ada di Indonesia. Namun di Asia Tenggara juga. Kasus Rappler di Filippina misal, baru saja di-closedown dengan alasan Rappler dianggap tidak media itu tidak nasionalis, hoaks dan menyebarkan kebencian. Padahal mereka hanya mengkritisi kebijakan Pemerintahan Rodrigo Duterte,” sambungnya.

    Kata Damar, contoh itu bisa menjadi suatu gambaran untuk Indonesia jika RKHUP ini disetujui. Contoh lainnya, ia juga menyebutkan sudah terjadi di Kamboja. Bahwa stigma penyebaran hoaks, tidak nasionalis, ada kepentingan asing itu bisa dengan sangat mudah dijadikan alasan oleh pemerintah jika nanti RKHUP sudah diketuk palu.

    Sementara itu, Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim menyebut, bahwa sebenarnya, jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ingin diusung, ada kecendrungan konsetvatisme yang belakangan ini berkembang di Indonesia. Sasarannya bukan hanya para jurnalis namun kelompok-kelompok yang pro demokrasi akan menjadi sasaran kriminalisasi dari aparat negara.

    Selain itu, Ahmad mengatakan bahwa jika memang nantinya RKHUP diketukpalu, maka kemunginn akan banyak Pimpinan Redaksi dan para wartawan yang menjadi korban kriminalisasi. Hal tersebut berdasarakan pasal yang mengatakan ‘tindak pidana pembocorn rahasia’.

    “Sebagai wartawan, tentunya kita berpengalaman dalam hal mendapatkan suatu bocoran dari orang-orang tertentu. Kalau itu memang nantinya akan dipidanakan, ya bayangkan saja berapa banyak pimpinan redaksi dan wartawannya yang akan dikriminalisasi,” kata dia.

    Kalau untuk pasal yang menyebutkan penyebaran berita bohong, diakuinya sudah tercatat dalam mekanisme UU Pers. Dalam mekanismenya, pelaku penyebaran berita bohong tidak perlu dipidanakan.

    “Dampak positifnya mungkin ada, para wartawan menjadi semakin hati-hati dalam menghimpun sebuah fakta. Namun permasalahannya, tafsiran bohong atau tidak kan nanti pasti ada di tanagan penegak hukum,” katanya. (Fadli Mubarok)