REGULASI TUMPANG TINDIH BELENGGU KEBEBASAN BERPENDAPAT

Ancaman hukum pidana untuk tindak penghinaan dan pencemaran nama baik membuat masyarakat waswas dan bahkan terlalu takut untuk mengungkapkan gagasannya di muka publik

  • TUNTUTAN JPU. Terdakwa pencemaran nama baik melalui surat elektronik (email) terhadap manajemen RS Omni Internasional, Prita Mulyasari (32), menanggapi pertanyaan, saat menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu (18/11). Jaksa Penuntut Umum menuntut Prita dengan hukuman enam bulan penjara karena dianggap bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). FOTO ANTARA/Ismar Patrizki Deskripsi : FOKUS/Prita/06122017
    TUNTUTAN JPU. Terdakwa pencemaran nama baik melalui surat elektronik (email) terhadap manajemen RS Omni Internasional, Prita Mulyasari (32), menanggapi pertanyaan, saat menghadiri persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu (18/11). Jaksa Penuntut Umum menuntut Prita dengan hukuman enam bulan penjara karena dianggap bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). FOTO ANTARA/Ismar Patrizki Deskripsi : FOKUS/Prita/06122017

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Tidak hanya aktivitas di dunia nyata, kini segala tindak-tanduk masyarakat di dunia maya juga turut diatur dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaksanaan UU ITE mulai nyata dirasakan sejak kasus Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Tangerang pada tahun 2009.

    Pasca kasus yang menjerat Prita, publik mulai menyadari betapa mudahnya seseorang dipidanakan karena pernyataan tertentu di dunia maya. Menurut  SAFENet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), hingga Maret 2016 ada 150 warga pengguna internet terjerat pasal pencemaran nama baik di UU ITE (Rahayu, et.al, 2016: 202).

    Perihal pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal ini bertentangan dengan UU Pers yang selama ini menjunjung tinggi penyebarluasan gagasan.

    Beberapa pasal lain UU ITE juga dianggap membungkam masyarakat terkait informasi publik. Salah satunya pasal 51 yang berisi, “Setiap orang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.” Pasal 51 ini berbahaya karena tidak ada penjelasan yang cukup tentang apa yang dimaksud ‘melawan hukum’ sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketakutan publik bertindak-tanduk di dunia maya.

    Padahal, bertentangan dengan dua pasal UU ITE di atas, dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sistem komunikasi yang demokratis seharusnya dapat diwujudkan dengan melaksanakan mandat ini, terutama dengan pertimbangan bahwa UUD 1945 merupakan konsiderans utama regulasi-regulasi nasional.

    Nyatanya, publik justru semakin dibuat takut untuk berekspresi dengan adanya peraturan-peraturan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Bahkan, ada peningkatan ancaman pidana pada revisi KUHP tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

    Sebut saja penistaan dalam bentuk lisan yang sebelumnya dipidana maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta dalam KUHP meningkat menjadi satu tahun atau denda maksimal Rp30 juta dalam RKUHP. Begitu juga penistaan dalam bentuk tertulis yang sebelumnya dipidana satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta, dalam RKUHP menjadi dua tahun atau denda maksimal Rp120 juta.

     

    Positifnya, peningkatan ancaman hukum pidana untuk tindak penghinaan membuat publik semakin berhati-hati dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Namun, di sisi lain, ia juga mengakibatkan terkungkungnya publik dalam menyampaikan gagasan dan berekspresi secara kreatif.

    Sebagai perwujudan demokrasi, seharusnya publik punya hak untuk melakukan pembelaan apabila tersandung tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi/kelompok tertentu. Sayangnya, di Indonesia, hanya ada dua alasan yang dapat digunakan untuk membela diri dalam perkara ini, yakni untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 1376 KUHPerdata.

    Padahal, menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP, secara internasional ada beberapa alasan pembelaan atau pembenar yang dapat digunakan, yaitu: (1) pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya (Statements made in a good faith and reasonable belief that they were true), (2) pendapat (opinion), (3) mere vulgar abuse, (4) pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum (fair comment on a matter of public interest), (5) persetujuan (consent), (6) innocent dissemination, (7) penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut (claimantis incapable of further defamation), (8) telah memasuki daluwarsa (statute of limitations), (9) tidak ada komunikasi dengan pihak lain (no third-party communication), dan (10) tidak ada kerugian yang nyata (no actual injury).

    Poin-poin tersebut meninjau betapa pentingnya melihat pandangan dari sisi hak asasi manusia untuk alasan pembenar dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik. Meski begitu, tetap saja regulasi-regulasi terkait sistem komunikasi di Indonesia masih tumpang tindih dan kurang memberikan ruang untuk menjamin keadilan publik dalam berekspresi.

    Pelaporan penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama pelanggaran UU ITE, diperkirakan bakal meningkat tajam menjelang musim pilkada 2018 dan pemilu 2019. Media sosial berpotensi menjadi sarang terjadinya pelanggaran, mengingat tingginya antusias warganet dan pembahasan politik di medium tersebut. Menjelang musim-musim politis tersebut, perlu adanya antisipasi berbagai pihak, tidak hanya para pengguna internet semata. Para penegak hukum perlu lebih berhati-hati dalam memproses kasus penghinaan dan pencemaran nama baik karena selama demokrasi masih menjadi tanda tanya, kebebasan berekspresi publik menjadi taruhannya.

    *Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2017). Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi dalam Pasal-Pasal RKUHP 2017.

    Rahayu, et al. (2016). Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis. Yogyakarta: PR2Media.