Pungli di Balik Ketidakpastian E-KTP

Jawa Barat menjadi daerah dengan laporan pungli e-KTP tertinggi di Indonesia

  • Petugas membantu warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Kantor kecamatan Kota Palembang,Sumsel, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Feny Selly
    Petugas membantu warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Kantor kecamatan Kota Palembang,Sumsel, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Feny Selly

    JAKARTA – Pengurusan data kependudukan yang cepat menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia, khususnya hak warga negara Indonesia (WNI) atas kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). E-KTP merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki setiap warga negara sebagai syarat administrasi pelbagai keperluan, entah itu layanan perbankan, kesehatan, pendidikan, dan ragam keperluan lainnya.

    Harapan dan impian ini nyatanya masih berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pemberitaan Validnews yang berjudul Menaksir Realisasi E-KTP Satu Jam setidaknya menggambarkan kenyataan masih banyak warga mengeluhkan lamban dan bertele-telenya proses pembuatan e-KTP.

    Belakangan muncul secercah harapan lewat rapat terbatas kabinet awal April 2018 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merealisasikan percepatan pembuatan e-KTP.

    Menjawab tuntutan Presiden itu, Rabu (11/4) lalu, Kemendagri pada akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Tak hanya itu, surat edaran terkait juga telah disebar ke daerah.

    Tuntutan yang diperkuat dengan regulasi ini untuk sesaat telah menumbuhkan optimisme bahwa akan segera ada perbaikan pelayanan e-KTP. Sayangnya begitu tuntutan dihubungkan dengan kondisi di lapangan saat ini, para petugas Dukcapil di sejumlah daerah justru tak yakin betul tuntutan tersebut direalisasikan secara maksimal karena tak didukung dengan berbagai kebijakan penunjang yang dapat memperbaiki masalah di lapangan.

    Dukcapil Kelurahan Cibubur, Runita, mengatakan hal ini justru dikhawatirkan menjadi bumerang bagi petugas di lapangan dan masyarakat. Kendala seperti keterbatasan sarana-prasarana (ketersediaan alat dan akses jaringan) hingga tidak meratanya distribusi logistik bahan pembuat e-KTP masih menjadi akar masalah yang banyak dikeluhkan oleh Dukcapil di tingkat kelurahan hingga kabupaten.

    Kendala-kendala tersebut membuat proses pembuatan e-KTP tidak dapat diperhitungkan lama waktunya. Alhasil waktu masyarakat banyak terbuang karena harus berkali-kali melakukan pengecekan status pencetakan e-KTP ke kelurahan.

    Nah, ketidakpastian dalam pembuatan e-KTP inilah menurut pengamat kebijakan publik, Syafuan Rozi, yang kemudian menjadi lumbung subur bagi oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan e-KTP.  

    Uang Pelicin
    Ditemui di salah satu kelurahan di wilayah Jawa Barat, seorang petugas keamanan dari salah satu perumahan ternama di daerah itu, sebut saja Raka, merasakan hal ini. Dia mengaku sudah beberapa bulan ini dimintai tolong warga perumahan untuk mengecek status e-KTP warga yang telah direkam sebelumnya.

    Berbekal surat keterangan (suket) milik warga, Raka setiap seminggu sekali secara rutin mengunjungi kelurahan yang berjarak kurang lebih 5 km dari perumahan tempat ia bertugas tersebut. Masalahnya, bukan satu atau dua warga saja yang meminta bantuannya. Setiap kali mondar-mandir ke kelurahan ia bisa membawa suket yang berbeda-beda identitasnya.

    Kepada Validnews, Raka sering kali harus menerima keluhan warga karena e-KTP belum juga dicetak sangat membutuhkannya. Terdorong kebutuhan warga tersebut, Raka mengaku kerap kali perlu mengeluarkan biaya lebih buat petugas kelurahan dalam mengurus e-KTP maupun surat-surat lain milik warga di kelurahan. Langkah itu masih harus dilakukannya hingga kini.

    “Ada yang minta terus terang, kadang ada mengucapkan ‘minta pengertiannya’. Habis kalau kita enggak ngasih, nanti ke depannya suka dipersulit. Alasannya apalah nanti,” ujar Raka kepada Validnews, Senin (16/4).

    Pengakuan Raka, setiap mengambil e-KTP ia biasa memberikan Rp20 ribu sampai Rp30 ribu kepada petugas. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar ia bisa mendapatkan kelancaran setiap mengurus e-KTP warga. Di luar itu, ada harga yang berbeda jika ingin melakukan percepatan.

    Dengan membayar uang sebesar 100 ribu rupiah proses pembuatan E-KTP yang tadinya sebulan bisa dipercepat menjadi seminggu. Uang tersebut secara langsung diminta Raka pada warga yang ingin melakukan pengurusan e-KTP.

    “Sebagian warga udah paham sih, kadang kita jelasin saja kalau normal sekian, kalau mau cepat sekian. Mau enggak mau ya terserah warga,” kata Raka.

    Pada kenyataanya, dengan uang pelicin kepengurusan e-KTP warganya kemudian dapat dipercepat. Tapi, tanpa uang pelicin, petugas kelurahan kerap kali mengutarakan beragam alasan untuk mempersulit pembuatan e-KTP warga.

    Kondisi dalam masyarakat ini, memperlihatkan bagaimana isu pungli masih dipandang sebagai sesuatu hal yang wajar di Indonesia. Karena kebutuhan yang mendesak, biaya seakan tidak lagi menjadi persoalan bagi warga di tengah tingginya ketidakpastian pengurusan administrasi kependudukan saat ini.

    Tak hanya masyarakat, seorang pejabat kabupaten di daerah bahkan tidak sepenuhnya memahami pengertian pungli apalagi modus-modusnya di lapangan. Akibatnya, pembiaran yang kemudian banyak terjadi.

    “Perangkat desa yang disuruh masyarakat lalu dikasih uang bensin, uang rokok, atau uang makan, ya biasa. Di sini sih ada banyak, apa itu juga pungli namanya?” ujar salah satu petugas Dukcapil di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, kepada Validnews, Rabu (18/4).

    Jika dilihat berdasarkan pengertiannya di Pasal 12 UU No 20 Tahun 2001, secara umum pungli dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

    Hingga saat ini, masyarakat memang masih dibayangi pungutan liar yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Tak jarang birokrasi pemerintahan yang bertele-tele juga jadi celah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal, sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai sistem suatu negara melayani seluruh rakyat.

    Jika tidak ada perbaikan tentu peluang terjadinya pungli masih terbuka lebar. Direktur Operasi Satgas Saber Pungli, Brigjen Pol Widiyanto menerangkan, umumnya keinginan warga untuk dapat mengurus e-KTP dengan cepat tanpa harus menunggu adalah pemicu adanya pungli di e-KTP.

    Berdasarkan catatan Brigjen Pol Widiyanto, dari total 34 ribu laporan pungli yang diterima Saber Pungli 36% di antaranya terkait pelayanan masyarakat. Nah, dari pungli pelayanan masyarakat itu, sekitar 25%-nya merupakan laporan pungli khusus terkait pungli e-KTP.

    Kalau dilihatkan dari pemetaan daerah, Jawa Barat menjadi daerah dengan laporan pungli e-KTP tertinggi di Indonesia.

    Brigjen Pol Widiyanto menjelaskan, selama ini laporan masyarakat yang diterima oleh Saber Pungli awalnya diseleksi terlebih dahulu perwilayah, kemudian dikirimkan ke satgas daerah. Selanjutnya, operasi diserahkan ke satgas di provinsi hingga kabupaten kota.

    Meski juga memiliki Satgas di pusat, Saber Pungli melakukan pembagian penindakan antara Satgas Saber Pungli pusat dan daerah. Menurut Dirop Satgas Saber Pungli, hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi penindakan.

    Dalam hal penindakan, sesuai dengan Peraturan Presiden 87 Tahun 2018 ada yang berupa tindakan hukum. Tapi ada pula yang berupa pembinaan.

    Menurutnya, perbedaan penindakan ini digolongkan berdasarkan besarnya temuan barang bukti yang didapatkan oleh Satgas Saber Pungli di lapangan.

    “Biaya untuk penyidikan dan penuntutan itu ratusan juta, jadi jika barang bukti yang ditemukan hanya ratusan ribu tentunya jadi tidak imbang nantinya sedangkan dana yang ada terbatas,” ujar Brigjen Pol Widiyanto kepada Validnews (19/4).

    Di luar penindakan hukum, pembinaan umumnya diserahkan kembali pada atasan oknum yang terlibat pungli. Kemudian di instansinya itu dapat dilakukan penindakan, seperti dimutasi bahkan dilakukan pemecatan.   

    Dari temuan di lapangan umumnya, pungli dalam pembuatan E-KTP per kasusnya cukup bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp500 ribu. Terkait hal ini, Brigjen Pol Widiyanto mengklaim pihaknya terus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah sebagai bentuk pencegahan. Jadi, diharapkan pungli tidak marak di Indonesia.

    Sayangnya masih banyak temuan pungli di sejumlah instansi pemerintahan. Menurut data Saber Pungli, kelurahan dan kecamatan menjadi instansi terbanyak kedua yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli.

    Perkuat Penindakan
    Anggota Komisi II DPR RI Henri Yosodiningrat menyatakan pengawasan terus dilakukan oleh para anggota komisi II DPR ke daerah-daerah dalam percepatan pelayanan pembuatan e-KTP. Meski pada dasarnya, ia mengakui masih terdapat kekurangan di sana-sini yang belum sesuai diharapkan masyarakat.

    Soal masih maraknya pungli dalam pembuatan e-KTP di lapangan, dengan tegas ia mengatakan pemberantasan dengan segera. “Kalau masih ada pungli, ya harus disikat! Sikat habis, enggak ada toleransi itu, tiada maaf itu. Kepolisian, PNS, harus menindak itu,” ucap Henri kepada Validnews, Rabu (18/4).

    Bahkan, bagi mereka pelaku pungli sudah kedapatan tangan, dan misalkan dilakukan oleh petugas Dukcapil itu sendiri, ia menilai itu sudah tidak dapat lagi masuk ke dalam sanksi etik. Ia menegaskan pelaku pungli harus dikenakan sanksi hukum.

    “Ya, perbuatan pidana itu, tidak etik lagi. Itu kan meras itu, pungli itu perbuatan meras (pemerasan). Tidak mendapatkan apa yang dia minta, itu kan masalah pelayanan. Padahal, pelayanan itu kan hak masyarakat. Ya itu pemerasan itu, bisa kena pidana,” kata Henri.

    Perlu dicatat, sesuai peraturan perundang-undangan, terdapat delapan landasan hukum terkait pungli di bawah pengawasan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Indonesia. Salah satunya adalah UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3 dengan jenis penerima suap maka ancaman pidana yaitu tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.

    Hendri juga mengingatkan percepatan pembuatan e-KTP harus benar-benar direalisasikan oleh seluruh para petugas Dukcapil di seluruh daerah. Kendala mesin perekaman e-KTP kotor, seperti pemberitaan Validnews, Rabu (18/4), yang menimpa seorang ibu bernama Adisa Anggraeni agar tidak terjadi kembali.

    “Ini yang perlu didalami, penyebab tidak terekam itu apa? Itu kan jadi salah satu contoh. Kami akan mendata seberapa banyak yang mengalami seperti itu. Tapi, mestinya, bagi orang-orang yang membutuhkan KTP, dengan kepentingan seperti itu, jangan sampai menghambat anak sekolah,” katanya.

    Kasus Ibu Adisa ini memang berkaitan dengan pendidikan, karena sang anak akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan diminta mencantumkan KTP asli ketika mendaftar. Henri mengingatkan pula kepada seluruh instansi agar turut memerhatikan dan mempertimbangkan atas kendala seperti anak si Ibu Adisa.

    Jadi, kata dia, jangan rigit, jangan terlalu kaku dengan kedepankan kepentingan bangsa, kepentingan terhadap KTP.

    “Kalau tidak ada KTP, tidak diterima. Ya enggak begitu,” tegas Anggota Fraksi PDIP ini.

    Tetapi, terkait instruksi Presiden Joko Widodo mengenai percepatan terkait e-KTP ini tak membuat DPR buat mendorong pemerintah menetapkan target.

    “Sejauh ini kami tidak mengancam, dalam artian target harus ini, enggak. Karena kita harus memahami kondisi di lapangan bagaimana permasalahannya. Itu ya, jadi tidak ada kami menargetkan harus ini (waktu), enggak. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, mau diapakan ya,” ucap dia.

    Menyangkut persoalan minimnya petugas Dukcapil di tingkat kelurahan, politisi satu ini malah menekan pemerintah dapat mengatur pemetaan pegawai. Ia menolak kekurangan SDM itu dengan solusi perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Sebab, kata dia, perekrutan PNS hanya semakin membebani APBN dengan kondisi keuangan negara saat ini. Penambahan pegawai honorer pun diingatkan Henri seharusnya tidak juga menjadi pilihan.

    “Oh enggak, enggak, lebay itu. Tidak harus honorer. PNS yang sudah ada kan banyak sekarang yang bisa ditempatkan di situ, tidak semuanya dengan berbagai kesibukan tidak dapat dicomot satu. Gitu lho,” ucap dia.

    Fenomena pungli dalam pembuatan e-KTP ini, menurut Pengamat Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi, merupakan sisa kebudayaan Orde Baru. Saat ini seharusnya kita telah mengalami reformasi birokrasi, namun ternyata ketidakpastian dalam sektor pelayanan publik masih ada.

    Alhasil, budaya gratifikasi yang dulu banyak terjadi kembali dipandang lumrah oleh masyarakat.  

    Menurut, Syafuan Rozi sebenarnya terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk menangani masalah pungli di e-KTP saat ini. Pertama, Kemendagri seharusnya dapat dengan tegas menyatakan bahwa e-KTP merupakan dokumen publik yang tidak dapat diperjualbelikan sehingga tidak ada biaya administrasi dalam pembuatannya.

    Selanjutnya, Kemendagri juga harus menegaskan adanya sanksi peringatan hingga pemecatan untuk menimbulkan efek jera bagi petugas yang mencoba memanfaatkan peluang untuk melakukan pungli.

    Di sisi lain, masyarakat menurut Syafuan juga harus berani berperan aktif untuk melaporkan tindakan pungli yang dilakukan petugas di lapangan baik pada ombudsman maupun ke saber pungli. Dengan demikian diharapkan Ombudsman dan Saber Pungli dapat berkerja sesuai sistem yang ada. Karena jika tidak ada pengaduan maka tidak akan ada tindakan.

    Syafuan menilai OTT yang dilakukan oleh Saber Pungli sebenarnya memiliki dampak positif yang dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk perbaikan budaya pungli di masyarakat.

    Oleh sebab itu, dukungan terhadap kinerja Saber Pungli dan Ombudsman seharusnya dapat diberikan secara penuh oleh masyarakat. Jadi tidak ada lagi oknum kelurahan maupun kecamatan yang memanfaatkan ketidakjelasan waktu pembuatan e-KTP untuk pungli.

    Ribuan Keluhan Per Hari
    Terkait keluhan masyarakat, termasuk pungli, Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha menegaskan, bahwa masyarakat dapat langsung melaporkan upaya pungli melalui call center Kemendagri di nomor 1500537. Menurutnya setiap harinya, keluhan masyarakat yang masuk ke Kemendagri hingga tiga ribuan penelepon.

    “Ya, itu harus kami hadapi laporan-laporan masyarakat itu. Tentunya, saya berharap tidak ada petugas yang tidak melayani masyarakat sesuai ketentuan yang ada,” ucap dia.

    Untuk mengatasi kasus pungli dalam pembuatan e-KTP yang sangat marak, antisipasi dini juga dilakukan Kemendagri melalui pembuatan e-KTP secara serentak. Sebagai contoh, Senin (16/4), I Gede menghadiri acara pembuatan e-KTP di salah satu lapangan di Kota Merauke, Papua, yang digelar oleh Direktorat Dukcapil Kemendagri.

    Ribuan masyarakat, kata dia, mendatangi tempat acara itu dengan membawa segala macam dokumen sesuai yang dibutuhkan. Misalkan saja, bagi seorang pria yang baru saja bercerai dan ingin mengubah status pernikahannya, harus membawa surat cerai dari Pengadilan Agama.

    Pemantauan langsung dilakukan I Gede demi memastikan antrean para pembuat e-KTP itu tidak melakukan aksi protes yang berujung kerusuhan. Melalui komunikasi pesan elektronik Whatsapp, ia menerima informasi terkini dari para petugas Dukcapil di lapangan. Selain di Merauke, acara serupa juga telah berlangsung di Kota Jambi.

    Ia mengatakan, hingga Sabtu (14/4), jumlah penduduk sudah melakukan perekaman dan menerima e-KTP di Merauke berjumlah 1.139 jiwa WNI, dan sehari kemudian angka itu bertambah menjadi 1.239 jiwa. Dengan kata lain, proses pembuatan e-KTP ini dapat dilakukan dengan cepat.

    “Wilayah Papua yang terdiri dari banyak distrik itu juga telah ada distrik percontohan untuk pembuatan e-KTP, yaitu di Sota, Merauke,” ujar dia.

    I Gede menyatakan hingga saat ini masih terdapat 4,6 juta WNI keberadaannya tidak terlacak. Pada umumnya, mereka telah berpindah domisili tanpa melakukan pelaporan terhadap aparatur pemerintah setempat.

    “Ini yang kami cari terus. Ke mana mereka? Biasanya itu, misalnya mereka di NIK alamat di Medan, Sumatra Utara, ternyata saat diharuskan membuat e-KTP, mereka pindah ke Jakarta. Di hampir semua daerah itu kasusnya,” kata I Gede kepada Validnews di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/4).

    Selain itu, masih ada pula penduduk yang belum melakukan perekaman atau print ready record (PRR). Dari situ, terdapat sekitar 5.000—7.000 WNI sudah melakukan perekaman, tetapi belum punya e-KTP. Lalu, I Gede menyatakan jumlah mereka yang “lari” tidak memiliki niat membuat e-KTP itu berjumlah sekisar 4,6 juta jiwa WNI. Mereka-mereka ini diklaimnya sudah didatangi para petugas Dukcapil di daerah.

    Ironisnya, para WNI yang enggan melakukan pencatatan kependudukan itu juga termasuk mereka yang hidup di rumah gedongan. Sejumlah alasan dikatakannya ditemukan, tapi sebagian lain tidak.

    “Ada yang sengaja lari, didatangi enggak ada. Kan, kalau positifnya ada pendataan kependudukan seharusnya membuat e-KTP. Tapi, ada juga orang-orang yang tidak ingin data pribadi mereka disimpan negara. Termasuk juga orang-orang di rumah tembok tinggi, tidak mau mereka membuka pintu,” ujar dia.

    Tudingan bagi mereka yang lari dari pendataan e-KTP pun dialamatkannya sebagai orang-orang memiliki latar belakang pelaku kriminalitas. Sementara, soal penumpukan pencetakan e-KTP dari tahap perekaman yang sudah berjalan masih dalam percepatan dengan kemampuan maksimal.

    Di sisi lain, I Gede juga tak menampik bahwa Indonesia mengalami kekurangan infratruktur dalam proses pembuatan e-KTP. Minimnya komputer, printer di suatu loket Dukcapil di seluruh Indonesia itu memang masih jadi persoalan yang harus dihadapi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Belum lagi keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tak mencapai jumlah ideal sebagai kantor pelayanan publik.

    Kapasitas Dukcapil, kata dia, per hari melakukan 372.000 perekaman, dan itu se-Indonesia. Mengenai stok blanko e-KTP, ia mengatakan saat ini memiliki persediaan di angka 1,7 juta buah. Tetapi, dalam praktiknya, kegiatan perekaman dan pencetakan e-KTP masih jauh di bawah angka 372.000.

    “Kalau komputer, printer, (pemerintah) pusat hanya memberikan satu kali saat awal e-KTP ada, tahun 2011. Setelah itu, sudah tanggung jawab (pemerintah) daerah. Kami hanya kirim blanko saja untuk daerah yang terus dilakukan sampai sekarang,” tegas dia.

    Maka dari itu, setelah semua unsur e-KTP tersedia, ia juga berharap tidak muncul lagi keluhan masyarakat terkait pembuatan e-KTP, termasuk pula mereka yang terkena pungli dari para oknum di lapangan. (Bernadette Aderi, Denisa Tristianty)