Protes Larangan Cantrang, Aktivitas TPI Batang Lumpuh

Di sejumlah wilayah, pro-kontraPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang masih terjadi

  • Ilustrasi nelayan bersiap lego jangkar kapal di pelabuhan.ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko 
    Ilustrasi nelayan bersiap lego jangkar kapal di pelabuhan.ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko 

    BATANG –Nelayan di  Kabupaten Batang, Jawa Tengah sepekan ini memilih tak melaut. Mereka memprotes peraturan tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Mereka memilih menyandarkan kapal karena takut ditangkap saat mencari ikan menggunakan cantrang. Akibatnya, aktivitas lelang di Tempat Pelelangan Ikan, selama sepekan terakhir ini lumpuh total.

    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang mulai diterapkan awal tahun ini, setelah beberapa kali mendapat penolakan dan ditunda.

    "Hampir 95% dari 400 kapal nelayan di Batang menggunakan alat cantrang sehingga mereka lebih memilih tidak melaut," kata Sekretaris Lembaga Pelaksana Lelang (LPL) TPI Batang, Agusta, di Batang, Jumat (12/1).

    Agusta didampingi tokoh nelayan Batang, Karbukti, mengatakan LPL TPI tidak mengetahui persis kapan para nelayan akan melaut lagi menyusul dengan diberlakukannya pelarangan. Sebaliknya,ia meyakini aktivitas akan kembali marak jika Permen yang diterbitkan Menteri Susi ini dicabut.

    "Akan tetapi, kami pastikan para nelayan melaut kembali apabila Permen KKP Nomor 2 Tahun 2015 dicabut. Saat ini, kami berusaha mendapatkan kebijakan dari Presiden Jokowi agar kapal nelayan alat cantrang diperbolehkan beroprasi," katanya, dikutip Antara.

    Dia mengaku, saat ini para nelayan di Indonesia belum siap mengganti alat tangkap ikan lainnya karena biaya yang relatif mahal sedangkan alat cantrang lebih murah dengan hasil yang menjanjikan.

    "Nelayan cantrang di Batang pernah menggunakan alat tangkap ikan lain dari Pemprov Jateng tetapi justru nelayan merugi bahkan biaya perbekalan tidak bisa terbayar. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah mengizinkan nelayan cantrang beroperasi lagi," katanya.

    Ia menyebutkan, pelarangan pasti menurunkan hasil  tangkapan. Sejak Januari hingga November 2017 hasil produksi ikan nelayan mampu mencapai Rp127,1 miliar atau sekitar Rp11,5 miliar per bulan.

    "Produksi ikan nelayan terus menurun pada Desember 2017 seiring dengan akan diberlakukannya larangan penggunaan alat cantrang. Bahkan mulai 1 Januari 2018 tidak ada satu pun kapal yang membongkar hasil tangkapan ikan," kilahnya.

    Lebak Mendukung
    Hal sebaliknya diungkapkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Aep Saepudin di tempat dan kesempatan berbeda. Di wilayah ini, menurut Aep, nelayan di daerah itu berkomitmen tidak menggunakan alat tangkap yang bisa menimbulkan kerusakan biota laut. Mereka mendukung pelarangan cantrang.

    Para nelayan pesisir selatan Kabupaten Lebak yang tersebar di 11 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) cukup akrab dengan alat tangkap ramah lingkungan yang dilakukan secara turun temurun.

    "Kami mengapresiasi nelayan di sini karena tidak ditemukan menggunakan alat tangkap cantrang, bom ikan, maupun pukat harimau," katanya di Lebak, Kamis.

    Pada wilayah ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan alat tangkap berupa jaring dan armada kapal di atas 12 GT untuk meningkatkan produksi tangkapan nelayan. Kepala TPI Binuangeun Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Ahmad Hadi juga menguatkan pernyataan Aep, dengan mengatakan tidak ada nelayan di wilayahnya yang menggunakan alat tangkap cantrang karena bisa merusak lingkungan.

    Sebagian besar tangkapan nelayan di wilayah itu adalah jenis ikan tongkol, layur, cumi-cumi, selar, kuwe, kakap, dan lobster.

    "Kami mendorong nelayan terus meningkatkan produksi tangkapan dengan penyaluran bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

    Pro-kontra
    Polemik pelarangan cantrang memang berbeda di tiap wilayah. Pro-kontra tetap terjadi.  Terhadap hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan alat tangkap perikanan cantrang bisa digunakan dengan aturan khusus meski nantinya membutuhkan penguatan pengawasan.

    Selasa pekan ini (9/1), Menter Luhut dalam acara "Afternoon Tea" di kantornya, mengatakan ada kajian dari Universitas Indonesia yang menyebut penggunaan cantrang bisa masuk kategori ramah lingkungan asal dioperasikan dengan benar. Syaratnya, cantrang tidak mencapai kedalaman tertentu serta hanya beroperasi di waktu tertentu.

    "Tadi ada doktor UI dari Fakultas Matematika melakukan kajian bahwa cantrang itu menurut mereka jangan digunakan sampai ke bawah. Cantrang yang benar menurut mereka itu bisa diatur juga, setahun hanya delapan atau 10 bulan di area tertentu," katanya.

    Luhut mengatakan, ide tersebut juga bisa dijadikan sebagai solusi untuk menggenjot kinerja produksi dan ekspor perikanan yang belakangan ini menurun. Di sisi lain fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai arahan Presiden Jokowi, menegaskan peningkatan produksi dan ekspor perikanan.

    "Saya setuju dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) bahwa ikan itu harus kita kontrol supaya bisa tumbuh, tapi bisa juga diatur," tukasnya.

    Pelarangan cantrang sendiri ditegaskan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015. Permen ini melaran penggunaan API Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (Rikando Somba)