MENGULIK POLEMIK PLASTIK

Pengelolaan Diabaikan, Sampah Plastik Berserakan

Dalam satu dekade terakhir terdapat peningkatan jumlah sampah plastik di Indonesia. Dari total 65,8 juta ton/tahun sampah yang dihasilkan, sebesar 16% atau 10,52 juta ton berupa sampah plastik

  • Ilustrasi. Sampah bantaran Ciliwung. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi. Sampah bantaran Ciliwung. Validnews/Agung Natanael

    JAKARTA – Pemanfaatannya yang beragam menjadikan plastik salah satu bahan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tak terhitung berbagai barang yang akrab dengan keseharian kita dibuat dari plastik, mulai perkakas rumah tangga, komponen mobil, komponen peralatan telekomunikasi hingga pakaian yang digunakan sehari-hari. Tak ketinggalan berbagai kemasan untuk aneka makanan dan minuman.

    Seiring modernisasi – dan demi alasan kepraktisan – plastik memang makin tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Tak hanya di gerai ritel modern, di pasar tradisional pun pembungkus daun sudah lama ditinggalkan, digeser oleh plastik.

    Namun, sadar tidak sadar, penggunaan plastik yang masif justru menimbulkan masalah tersendiri. Sisa kemasan barang kebutuhan sehari hari, seperti sabun atau sampo, sisa kemasan makanan dan minuman, plastik pembungkus belanjaan tak pelak tiap hari mengisi keranjang sampah kita bersama dengan sisa sampah dapur.

    Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengakui bahwa dalam satu dekade terakhir memang ada peningkatan jumlah sampah plastik di Indonesia.

    “Indonesia itu menghasilkan 65,8 juta ton/tahun, komposisinya 16% itu sampah plastik,” jelasnya kepada Validnews, Kamis (7/6).

    Ini berarti terdapat 10,52 juta ton sampah plastik tiap tahunnya. Hal ini, bertolak belakang dengan kondisi sampah organik yang komposisinya mencapai 57% hingga 60% tetapi mengalami penurunan jumlah dalam satu dekade terakhir.

    Jumlah ini sempat disanggah oleh Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier. Menurutnya, tidak mungkin sampah plastik mencapai angka tersebut. Pasalnya, kapasitas industri plastik di tanah air hanya berkisar 6 juta ton, ditambah industri daur ulang dan impor masing-masing sekitar 1,6 juta ton.

    “Jadi sebetulnya tidak sebesar yang dibayangkan orang dari kalkulasi itu. Kalau misalnya dari kalkulasi yang terdapat di dalam hitungan yang ada, itu hampir 16% itu sampah plastik atau sekitar 6-8 juta ton. Berarti kan semua total produksi industri plastik 6 juta ton sama dengan sampah semua. Itu yang miss-kalkulasi di situ,” serunya saat berbincang dengan Validnews, beberapa waktu lalu.

    Berapapun angkanya, nyatanya sampah plastik begitu mudah ditemui. Tak hanya di wilayah darat, Deputi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin menyatakan kondisi sampah di wilayah laut Indonesia pun sangat mengkhawatirkan. Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di laut terbesar kedua di dunia.

    Secara rinci, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemenko Maritim pada tahun 2017, sebesar 85% sampah plastik laut di wilayah Indonesia berasal dari darat. Sedangkan, dibandingkan dengan negara lain hanya sekitar 65% sampah plastik dari darat yang masuk ke wilayah perairan.

    “Yang bisa dikelola masuk TPA masuk recycle, 35%-nya entah ke mana-mana. Itulah yang tercecer yang masuk ke laut,” ungkapnya kepada Validnews, Selasa (5/6).

    Parahnya persoalan sampah plastik di laut Indonesia juga tergambar dari laporan Partnerships in Environmental Management fo the Seas of Eas Asia (PEMSEA) yang menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi tiga besar negara penyumbang sampah plastik di wilayah perairan terbesar di Asia bersama dengan China dan Filipina.

    Namun, menurut Safri, pemerintah tak semata-mata bisa disalahkan pada masalah ini. Pasalnya, sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

    “Semua bertanggung jawab, tentu dari semua tanggung jawab harus ada yang paling bertanggung jawab. Kalau kita berbicara sampah di laut, bicara sampah itu kan bicara lingkungan, jadi yang tentang sampah itu ada di undang-undang lingkungan hidup,” jelasnya.

    Dominasi Lima Jenis
    Novrizal menjelaskan, terdapat dua stakeholder utama dalam persoalan sampah di tingkat hulu yaitu produsen (industri)) dan masyarakat (rumah tangga). Dari dua pihak tersebut terdapat 5 jenis sampah plastik yang mendominasi keseluruhan komposisi sampah plastik di Indonesia. Yakni, kantong kresek sekali pakai, sedotan plastik, styrofoam, botol plastik, dan yang terakhir adalah kemasan berbagai produk ritel.

    Menurutnya, penyebab peningkatan jumlah sampah plastik tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan teknologi, salah satunya melalui pemesanan makanan secara online dianggap memicu terjadinya lonjakan penggunaan plastik di Indonesia.

    Penggunaan plastik dalam industri ritel juga disinyalir jadi penyebab utama mengapa persoalan sampah plastik belum terselesaikan hingga saat ini.

    “Setiap orang kalau minum dari minuman kemasan itu sehari bisa 5 botol. Bayangin kalau 200 juta kali 5 botol aja sehari penduduk indonesia berapa botol tuh yang dihasilkan sehari?” tambahnya.

    Padahal menurutnya, jika saja masyarakat lebih berperan aktif dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga sebelum plastik itu berubah jadi sampah, persoalan sampah plastik akan dapat ditangani lebih ringan.

    “Secara empiris sebenarnya kalau setiap orang bertanggung jawab atas sampahnya, paling tidak 80% persoalan sampah itu bisa diselesaikan pada diri sendiri,” jelasnya.

    Begitu juga pada sektor industri yang sebenarnya dapat melakukan pengolahan limbah sampah, misalnya dalam bentuk program pengumpulan kembali kemasan produk yang bisa kembali digunakan (collecting), atau melakukan pengolahan limbah plastik sebagai produk lain.

    “Ada beberapa air dalam kemasan mulai men-setup industri daur ulang yang high-tech dari botol plastiknya yang menghasilkan produk berkualitas yang bisa diekspor juga,” kata Novrizal.

     

    Pengelolaan Buruk
    Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono menyebutkan pengelolaan sampah di Indonesia yang belum berjalan secara maksimal menyebabkan sampah terus menggunung. Ia membandingkan kondisi pengelolaan sampah plastik di Indonesia dengan beberapa negara yang yang jauh lebih efektif.

    “Ini konsumsi plastik kita baru 22kg/kapita per orang. Sudah problem. Apa lagi nanti kayak Malaysia dan Singapura yang masih di atas 50kg/ per kapita. Sebenarnya manajemen yang harus dibenahi,” Kata Fajar kepada Validnews belum lama ini.

    Pengamat dari Indonesia Environmentals Scientists Association Lina Mugi Astuti pun mengatakan hal serupa. Menurutnya, meski pemerintah dan berbagai gerakan masyarakat terus mendengungkan prinsip pengolahan sampah yang baik, persoalan sampah, terutama sampah plastik di Indonesia hingga kini masih belum tertangani dengan baik.

    “Boleh dikatakan kalau hitungan secara persis belum ada, tapi kita bisa bilang bahwa barangkali baru enggak nyampe 1% itu sampah itu tertangani. Nah ini yang sampah plastik ya, ini masih terbuang. Semuanya tertumpuk di TPA,” tukas Lina ketika dihubungi oleh Validnews (31/5).

    Meski sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani persoalan ini, menurut Lina pemerintah baru sekadar menerapkan kebijakan tanpa melakukan kontrol yang maksimal.

    “Pertama penegakan kebijakan yang kurang tegas dalam keberpihakan kepada para pengusaha daur ulang dan juga pemulung. Jadi ini yang justru banyak yang merusak kan pemulung atau bank sampah, nah itu kan mengenai sampah plastik ini belum terlalu clear,” tegasnya saat kembali dihubungi oleh Validnews (8/6).

    Terkait pemulung, upaya memulung sampah kerap kali membuat sampah yang telah dipilah justru tercampur kembali. Begitu pula dengan bank sampah yang tak menerapkan pemilahan sampah secara tepat.  

    Di sisi lain, sampah yang telah dipilah juga tak diproses dengan benar oleh petugas yang mengangkut sampah dari perumahan maupun tempat sampah di tempat-tempat umum.

    Padahal, Lina mencontohkan, berbagai kebijakan untuk memilah sampah telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yakni, Undang-Undang no. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian Perpres 97 tahun 2018, serta Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    “Masyarakat diminta untuk mengelola sampahnya dengan benar, tetapi kenapa saya katakan tadi buruknya regulasi, sementara masyarakat disuruh memilah tetapi pemerintah belum siap dengan sarana-prasarananya,” kata Lina.

    Selain kurang maksimalnya peran pemerintah, masalah lain yang menghambat penanganan masalah sampah di Indonesia terkait dengan pertentangan dalam pengelolaan sampah itu sendiri.

    Ia menjelaskan, dalam proses pengelolaannya sampah yang sudah terpilah justru banyak yang kembali dicampur aduk dalam pemanfaatannya, misalnya dalam pemanfaatan sampah di sektor energi listrik.

    “Jadi pertama dari sarana yang dari pemerintah belum terlalu baik untuk mendukung praktik-praktik pemilahan, sementara masyarakat sudah mulai memilah tapi ketika akan diangkat lagi ke tempat pemrosesan akhirnya, dia masih digabung lagi jadi satu,” katanya.

    Kehadiran plastik memang mempermudah hidup manusia. Dengan adanya plastik, urusan membungkus dan mengemas jadi lebih mudah. Namun, perlu upaya lebih untuk mengelola sampahnya. Tak hanya pemerintah, sejatinya ini adalah tugas setiap orang yang menikmati kemudahan yang ditawarkan plastik. (Muhammad Fauzi, Fin Harini, Mahatma Dania Putra, Dimas Satrio, Shanies Tri Pinasthi)