Penertiban Hiburan Malam di Bekasi Terkendala Anggaran

Anggaran penertiban dalam satu kegiatan, diperkirakan membutuhkan lebih dari Rp10 juta.

  • PENERTIBAN-Petugas Satpol PP Kota Surabaya menempelkan stiker PELANGGARAN pada kaca pintu Hotel Metro saat Operasi Bina Kusuma, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10).   ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc/17.
    PENERTIBAN-Petugas Satpol PP Kota Surabaya menempelkan stiker PELANGGARAN pada kaca pintu Hotel Metro saat Operasi Bina Kusuma, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10).   ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc/17.

    CIKARANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menunda beberapa hari penertiban tempat hiburan malam (THM). Sebelumnya, diagendakan penertibakn akan dilakukan Kamis (9/11). Namun, hingga Sabtu (11/11), hal ini tak kunjung dilakukan. Belum adanya anggaran dan koordinasi dengan penegak hukum lainnya, menjadi alasan tertundanya agenda ini.

    Anggaran penertiban dalam satu kegiatan, diperkirakan membutuhkan lebih dari Rp10 juta. Kini, terdapat 135 tempat hiburan malam yang tersebar di daerah setempat. Sedangkan anggaran yang ada hanya mampu digunakan untuk tujuh daerah saja.

    "Penegakan tersebut belum dapat dilakukan karenanya sedang ada berbagai kegiatan pada daerah setempat dan minimnya anggaran," kata Kepala Satpol-PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor di Kabupaten Bekasi, Senin (13/11).

    Di sisi lain, ada kendala yang juga harus diatasi, yakni pelaksanaan harus berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi. Namun penegakan aturan itu akan tetap dilakukan pada bulan November 2017.

    Ia menyebutkan alam koordinasi tersebut harus ada komunikasi guna kelangsungan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata. Agenda kordinasi juga tertunda, dikarenakan beberapa hari yang lalu Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah beberapa kegiatan bertaraf nasional.

    Kegiatan itu di antaranya acara kepresidenan dengan agenda peresmian tambak udang dan pertandingan sepak bola Liga 1 U-19. Dengan adanya hal tersebut maka Satpol-PP belum dapat secara penuh fokus pada penertiban tempat hiburan malam.

    Kondisi ini, menurut Satpol PP, tak ideal. Personel yang dibutuhkan tak sepenuhnya kekuatan. Pasalnya untuk saat ini berjumlah 400 anggota, sedangkan minimalnya 600 orang. Jadi, mereka berkilah, bila harus melakukan tiga kegiatan sekaligus itu tidaklah mungkin. Untuk itu belum dapat melakukan penindakan Perda tentang penutupan tempat hiburan malam.

    Ia menambahkan Satpol PP dan aparat keamanan menginginkan penertiban tempat hiburan malam berlangsung saat kondisi Kabupaten Bekasi tengah kondusif.

    Tempat-tempat hiburan malam di Bekasi, meliputi sejumlah wilayah. Ke-135 tempat hiburan malam itu berlokasi itu antara lain Cikarang Selatan, Jalan Singaraja-Lippo Thamrin, Tambun Utara dan Selatan, Cibitung, Jababeka, Cikarang Barat.

    62 Karaoke Ditutup
    Sahat menepis, Satpol-PP tebang pilih atau adanya permainan dalam penertiban. Pihaknya tetap melakukan penertiban sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

    "Ini menyangkut pada Pasal 47 ayat 1 Perda tersebut menyatakan bahwa tempat karaoke, diskotik, live music, bar, kelab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi," katanya.

    Menurut dia, aturan tersebut pun sebenarnya sudah berlaku sejak tahun 2016, hanya saja belum dilaksanakan secara maksimal," katanya.

     

    Sebelumnya, diberitakan sejumlah media, Satpol PP setempat menegaskan, akan bertindak tegas dengan menutup tempat hiburan malam pada pekan kedua November. Ini merupakan mandate keputusan  rapat gabungan Dinas Pariwisata, Satpol PP, TNI, dan kepolisian.

    Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tak kurang 62 karaoke ditutup. Penutupan  62 tempat karaoke  itu, dilakukan di sepanjang Pantai Parangkusumo Parangtritis. Penutupan dilakukan karena disinyalir terdapat praktik prostitusi.

    Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Jati Bayu Broto mengatakan, prostitusi merupakan salah satu hal yang dilarang dilakukan di Bantul. Ada Perda yang melarangnya. Meski diakui, upaya untuk menghapus dan membersihkan prostitusi bukan perkara mudah.

    "Ini tidak mudah, karena seperti karaoke ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun kemudian komunitas sudah banyak, yang punya kepentingan di sana juga banyak, entah itu dari PSK-nya sendiri, mucikari dan pengelola penginapan," katanya, dikutip Antara.

    Karena itu, kata dia, perlunya komunikasi yang intens terhadap masyarakat setempat terutama yang terlibat dalam keberadaan tempat hiburan malam di Parangkusumo agar ada komitmen bersama untuk beralih ke kegiatan positif.

    Jati mengharapkan, dengan penutupan tempat karaoke kawasan Parangtritis ini pemilik sudah tidak membuka atau mengoperasikan hiburan malam itu selama perizinan tidak bisa terpenuhi.(Dianita Catriningrum/Rikando Somba)