Penataan Regulasi Teradang Ego Sektoral

Pemerintah memasukkan perubahan Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Prolegnas 2018

  • Ilustrasi banyaknya regulasi. Courtesy of  globalschoolmgt.com/
    Ilustrasi banyaknya regulasi. Courtesy of globalschoolmgt.com/

    JEMBER – Pemerintah mengamini, perlu penataan regulasi. Ini sudah dibicarakan sejak 2015. Direktur Jenderal Peraturan Perundangan (PP) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana, mengatakan diskusi penataan regulasi sudah dibicarakan sejak akhir tahun 2015. Salah satu langkah pokok untuk hal ini adalah memasukkan perubahan Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Prolegnas 2018.

    Eka mengungkapkan, ada hal klasik yang menjadi kendala. Kesulitan yang dihadapi kementerian saat ini adalah persoalan ego sektoral dalam pembuatan peraturan. Menurutnya banyak argumentasi yang sengaja dibangun dan direkonstruksi, namun tidak masuk akal serta tidak mencerminkan arahan presiden.

    "Diskusi penataan regulasi sudah lama dibicarakan bersama Prof Mahfud (Mahfud MD) dan teman-teman lainnya," ujar Eka dilansir Antara, usai penutupan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Keempat di Jember, Jawa Timur, Senin (13/11).

    Lebih lanjut Eka mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan Ham sudah melakukan expert meeting sebanyak lima kali dan mengundang para ahli hukum terkait permasalahan ini. Namun, diakui bahwa usaha yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

    "Pak Menteri (Yasonna H. Laoly) memiliki harapan besar, bahwa apa yang sudah dihasilkan (rekomendasi KNHTN 4) dapat mendorong presiden dan kabinet untuk kembali fokus dalam penataan regulasi," kata Eka.

    Eka menambahkan, pihaknya sudah memasukkan perubahan Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Prolegnas 2018. Tetapi, untuk agenda itu, Eka mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan para pakar dan akademisi hukum tata negara untuk mendorong perubahan undang-undang tersebut, karena menurutnya kerja DPR tampaknya akan terhambat pada 2018 mengingat tahun itu adalah tahun politik.

    "Ini harus cepat sehingga rekomendasi dapat dirangkum dan jadi pegangan kita dalam mengatur politik hukum pembentukan UU yang ada di Indonesia," ujar Eka.

    Guna ‘melangsingkan’ berbagai regulasi itu,  Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/21011 juga akan diubah. Peraturan ini dinilai pemerintah sebagai pintu masuk penataan regulasi di Indonesia.Walaupun di Prolegnas perubahan UU 12 Tahun 2011 menjadi prioritas, tapi belum tentu bisa cepat terealisasi pada 2018.

    "Tapi kami nanti ikhtiarkan dan mohon dorongan, agar reformasi penataan regulasi ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua," ujar Eka.

    Setiap Tahun Lebih 800
    Terhadap mengemukanya persoalan "obesitas" regulasi,  Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengamini. Dia menyebutkan bahwa Indonesia mengalami masalah besar dalam hal regulasi, mengingat regulasi di negara ini terlalu banyak dan kompleks.

    “Ini merupakan masalah besar dalam regulasi, karena banyak sekali regulasi-regulasi yang kemudian bertentangan satu sama lainnya," ujar Teten yang dikutip Antara, ketika menjadi pembicara dalam konferensi itu.

    Dikatakannya, akibat dari pertentangan regulasi satu dengan yang lain, maka pelayanan pemerintah menjadi melamban. Begitu pula dengan upaya Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian menjadi terpengaruh.

    Diungkapkannya, dalam kurun waktu 15 tahun, Teten mencatat sebanyak 831 regulasi diproduksi setiap tahunnya. Sehingga jumlah regulasi yang diterbitkan dalam kurun waktu tersebut mencapai lebih dari 12.500 regulasi.

    "Riset Bappenas juga menyebutkan penataan regulasi sangat diperlukan mengingat kualitas regulasi kita juga sangat rendah namun jumlahnya sangat banyak, kurang pemahaman, tanpa otoritas tunggal, ditambah substansinya juga masih bermasalah," kata Teten.

    Pertanyakan Ukuran
    Berbeda halnya dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ia  mengaku tak sependapat kini  terjadi "obesitas" atau kegemukan regulasi di Indonesia. Hingga kini, belum ada data tepat yang menyebut berapa puluh ribu regulasi yang ada di Indonesia.

    "Sepanjang yang saya amati tidak ada angka konsisten yang menyebut jumlahnya," kata Saldi di kesempatan acara yang sama.

    Menurut Saldi, dulu Kementerian Dalam Negeri pernah menyebut ada 42.000 regulasi, lalu saat ini pemerintah menyebut ada 62.000 regulasi yang tersebar di berbagai instansi baik di pusat dan daerah.

    "Jangan-jangan nanti ada yang menyebut 80.000, 100.000 dan segala macam. Di samping itu, kita tidak tahu secara persis berapa angka regulasi yang dikatakan berlebihan," selorohnya.

    Di sisi lain, Saldi juga menyitir, tidak ada ukuran pasti, berapa banyak regulasi hingga sampai bisa disebut obesitas.

    "Misalnya kalau sudah sampai 50.000 dianggap sudah over. Kalau jumlahnya, misalnya baru 10.000-20.000 regulasi, dianggap belum over," tukas Professor dari Universitas Andalas ini.

    Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat total regulasi di Indonesia hingga saat ini diperkirakan mencapai angka 62 ribu yang tersebar di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah.

    Rekomendasi
    Di agenda sama, sebelumnya Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan bahwa Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) keempat menghasilkan tiga rekomendasi. Kesemua rekomendasi ini masih perlu diolah supaya dapat disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk usulan yang lebih bersifat teknis.

    Menurutnya, pemberian rekomendasi yang hanya berupa kesimpulan tanpa langkah teknis sudah banyak diberikan kepada Pemerintah.

    KNHTN keempat menghasilkan rekomendasi yang berasal dari diskusi grup paralel yang dilakukan oleh para akademisi bidang hukum tata negara dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

    Rekomendasi  hasil KNHTN ke-4 yang digelar sejak 10—12 November 2017 dengan tema "Penataan Regulasi di Indonesia",itu diantara lain berisi:

    Pertama, melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kedua, merumuskan kebijakan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membentuk politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan, ketiga, penguatan kelembagaan, meliputi revitalisasi fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban serta hubungan antarlembaga.(Rikando Somba)