Pemerintah Siapkan Perppu Atasi Perkawinan Anak

Perkawinan anak berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusia, contohnya di Sulbar

  • Ilustrasi kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
    Ilustrasi kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    BOGOR – Perkawinan anak masih marak terjadi di Tanah Air. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi masalah tingginya angka perkawinan anak di Tanah Air.

    "Kami menyiapkan referensi akademik dan ilmiah sehingga nanti bisa muncul Perppu tentang Pernikahan Anak sehingga itu nanti bisa disodorkan pemerintah kepada DPR," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise usai menghadiri peringatan Hari Kartini di halaman Istana Bogor, seperti dilansir Antara, Sabtu (27/4).

    Yohana menyebutkan pihaknya akan membuat diskusi publik dalam waktu dekat dengan mengundang semua ormas perempuan, para pakar anak, para tokoh adat dan agama.

    "Kemungkinan pekan depan, termasuk juga dengan kementerian terkait untuk membicarakan bagaimana kita melihat kajian yang telah dilakukan ormas maupun kementerian terkait sehingga nanti akan muncul referensi akademik atau ilmiah," kata Yohana.

    Dia mengatakan, pihaknya mendorong DPR nantinya dapat mengesahkan Perppu tersebut sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2.

    Ia menyebutkan, perlunya ada Perppu itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden secara langsung sudah menyatakan hal ini kepada ormas perempuan yang kemarin hadir di Istana Bogor.

    Hanya saja mengenai hal-hal yang akan diatur dalam Perppu itu masih akan dibicarakan dalam diskusi publik yang akan dilakukan pekan depan. Menurut dia, yang jelas akan dilihat mengenai perlunya Perppu dan akan dilihat lagi batas minimal usia perkawinan. "Akan dilihat bagaimana kesepakatannya," katanya.

    Yohana mengatakan perlunya Perppu ini karena makin tingginya kasus perkawinan anak yang berdampak kepada kemiskinan dan penurunan angka indeks pembangunan manusia (IPM).

    "Kasus perkawinan anak banyak terjadi di daerah daerah. Itu menjadi daerah miskin dan banyak sekali anak korban kekerasan di kantong kemiskinan itu," sebutnya.

    Daerah-daerah yang angka perkawinan anaknya meningkat contohnya Sulawesi Barat (Sulbar) yang angka IPM-nya juga menurun.

    Sementara terkait Hari Kartini, Yohana menyerukan seluruh wanita Indonesia bangkit melihat potensi dan aset diri untuk melanjutkan perjuangan Kartini mengangkat harkat dan martabat perempuan.

    "Melanjutkan perjuangan Kartini agar dapat berjalan setara dengan kaum laki laki menuju Planet 5050 Tahun 2030," katanya.

    Mengenai perjuangan wanita yang mendesak saat ini, Yohana mengatakan paling mendesak adalah mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. "Kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi baik fisik, psikis dan penelantaran terhadap perempuan yang meningkat," terangnya. (Nofanolo Zagoto)