Pemerintah Buru Pajak Perusahaan Sejenis Google

Selama ini, jikapun membayar pajak, sebagian besar perusahaan OTT asing yang telah terdaftar sebagai wajib pajak hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya

  • Suasana di salah satu sudut kantor Facebook. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Suasana di salah satu sudut kantor Facebook. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    JAKARTA – Setelah berhasil memaksa Google melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia, kini pemerintah pun mulai membidik kewajiban perusahaan berbasis teknologi informasi lainnya.

    Langkah ini dilakukan berdasarkan pantauan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah perusahaan over the top (OTT) lainnya.

    Pemerintah yakin penerimaan dari bisnis teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat sangat potensial. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa penyedia layanan OTT yang merupakan perusahaan asing. Menurut kajian Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 2016 lalu, empat perusahaan terbesar itu antara lain Facebook, Twitter, Google dan Yahoo.

    Sebelum menjadi bentuk usaha tetap, keempat perusahaan penyedia layanan OTT asing tersebut, hanya berstatus sebagai dependent agent atau membuk representative office selama beroperasional di Indonesia. Status tersebut membuat perusahaan-perusahaan ini memperoleh penghasilan dari Indonesia, namun penghasilannya langsung terangkut ke negara asal perusahaan induk tanpa dikenakan pajak.

    Jikapun membayar pajak, sebagian besar perusahaan OTT asing yang telah terdaftar sebagai wajib pajak hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya. Tak heran jika pemerintah mulai menertibkannya untuk bisa menarik pajak pengenaan nilai (PPN) pula kepada para perusahaan OTT.

    "Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan servis yang sama," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta, Kamis (7/12), seperti dilansir Antara.

    Ia menegaskan seluruh perusahaan, termasuk perusahaan teknologi informasi (TI), yang sumber pendapatannya berasal dari Indonesia merupakan objek pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya terhadap pemerintah Indonesia.

    "Kalau mereka juga mendapatkan kegiatan yang memiliki nilai tambah, mereka juga merupakan objek dari pajak di Indonesia. Misalnya, pajak penghasilan baik korporasi itu sendiri sebagai penyedia platform atau aplikasi, maupun sebagai player yang mendaptkan keuntungan dari platform tersebut," tutur Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Google telah melunasi tunggakan pajak untuk tahun 2015. Jenis pajak yang telah dibayarkan adalah pajak penghasilan (PPh) dan PPN.

    Ditjen Pajak memang tidak mengungkapkan nominal yang dibayarkan. Ini terkait dengan kerahasiaan SPT wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

    Namun merujuk pernyataan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, kewajiban pajak Google ditaksir mencapai Rp450 miliar per tahun.

    “Angka tersebut didapat dari asumsi margin keuntungan sebesar Rp1,6 triliun—1,7 triliun per tahun. Total pendapatan Google sendiri mencapai Rp5 triliun tiap tahunnya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

    Haniv memastikan, tunggakan pajak untuk perusahaan OTT ini di bawah tahun pajak 2015 telah dipenuhi dan dibayar kepada otoritas pajak. Sementara itu, pembayaran pajak Google untuk tahun pajak 2016 dan setelahnya dilakukan secara self assessment sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Pengenaan pajak ini dikarenakan juga Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri. Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google sudah berstatus sebagai BUT. Otomatis setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan.

    Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015, Google bersama Facebook menguasai 80% pendapatan iklan digital di Indonesia. Total belanja iklannya pun tidak kecil, mencapai US$800 juta. Dari sana, kedua OTT ini saja sudah bisa menikmati laba sekitar US$ 640 juta atau setara Rp 8,45 triliun tanpa dikenakan pajak.

    Berkaitan dengan hal tersebut, ketika Google ditetapkan sebagai perusahaan yang bertempat di wilayah negara tersebut, kewajiban pajak dari Google meningkat secara signifikan dari €1,3 juta menjadi €130 juta. Indonesia sendiri merupakan negara keempat setelah Inggris, India, dan Australia yang berhasil memungut pajak dari perusahaan berbasis digital ini.

    Nah, jika Google sudah takluk pada aturan perpajakan, kapan OTT lainnya menyusul? Pernyataan menkeu bisa jadi menjadi sinyal tegas bahwa Facebook dan kawan-kawannya harus siap untuk dikejar kewajiban guna membayar pajak dalam waktu dekat. (Teodora Nirmala Fau)