Pemanggilan Prabowo Tunggu Klarifikasi La Nyalla

Bawaslu Jawa Timur dipastikan sudah melayangkan surat pemanggilan kepada La Nyalla terkait mahar politik

  • Prabowo Subianto. Antara foto/Widodo S. Jusuf.
    Prabowo Subianto. Antara foto/Widodo S. Jusuf.

    JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pemanggilan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait mahar politik akan menunggu klarifikasi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

    "Kita tunggu dulu perkembangan klarifikasi dari La Nyalla, itu yang menentukan kami akan panggil Pak Prabowo atau tidak," kata Bagja di Cikini, Jakarta, seperti yang dilansir Antara, Sabtu (13/1).

    La Nyalla, yang juga merupakan kader Gerindra, sebelumnya mengaku dimintai dana Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membayar saksi pilkada.

    Dana tersebut, menurut La Nyalla juga menjadi syarat dirinya kelak menerima rekomendasi dari Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

    Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan jika dana tersebut tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim.

    Terkait dengan masalah itu, Bawaslu Jawa Timur sudah melayangkan surat pemanggilan kepada La Nyalla untuk meminta keterangan dan bukti atas pernyataannya yang menyeret pimpinan Partai Gerindra tersebut.

    "Kalau La Nyalla tidak ada bukti, bagaimana kita bisa memanggil Pak Prabowo?" ujar Bagja.

    Dia menjelaskan surat yang dikirim Bawaslu Jatim ke La Nyalla merupakan surat pemanggilan yang juga berisi permohonan klarifikasi mengenai mahar politik hingga Rp40 miliar yang diduga ditagih Prabowo Subianto sebagai syarat mendapatkan dukungan dari Partai Berlambang Kepala Garuda tersebut untuk maju pada Pilgub Jawa Timur 2018.

    Bagja akan meminta bukti dari La Nyalla terkait pernyataannya tentang adanya politik uang dalam pilkada serentak.

    Ia mengatakan ketika tuduhan La Nyalla kepada Prabowo kelak tidak terbukti maka mantan Ketua Umum PSSI itu dapat dikenakan sanksi mengenai penyebaran berita bohong.

    "Makanya kami minta kepada Bawaslu Jawa Timur untuk menindaklanjutinya dengan memanggil yang bersangkutan. Jangan sampai buat kegaduhan," ujar dia.

    Akan tetap Bagja juga menjelaskan, ketika partai politik terbukti meminta mahar atau melakukan politik uang maka sanksinya adalah tidak diperkenankan mengikuti pilkada selama lima tahun ke depan. Calon kepala daerah yang terlibat dalam pemberian mahar politik juga akan didiskualifikasi. (Nofanolo Zagoto)