GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Peluang Kerja Difabel Teradang Tembok Skeptisme

Selama ini beberapa instansi masih merasa butuh mempelajari lagi jabatan-jabatan yang tepat diduduki para penyandang disabilitas

  • Ilustrasi proses belajar mengajar para siswa disabilitas. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
    Ilustrasi proses belajar mengajar para siswa disabilitas. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    JAKARTA – Hanya suara derasnya semprotan air yang mendominasi kebisingan di tempat cuci mobil sekaligus cafe yang terletak di jalan Arteri Cinere itu. Sekitar delapan orang tampak bekerja dalam diam sembari sesekali menggerakkan tangannya sebagai alat berkomunikasi satu sama lain.

    Hal unik tampak makin terasa tatkala pelanggan mulai berinteraksi dengan para pekerja, entah sekadar memesan minum atau bertransaksi di kasir. Meski dengan gerakan yang seadanya, para pelanggan umumnya juga berusaha berkomunikasi dengan cara sama untuk berkomunikasi dengan para pekerja di situ.

    “Pe-san mi-num,” ucap salah seorang pelanggan, sebut saja Dian, memeragakan gerakan bahwa dirinya ingin meminum sesuatu. Untuk lebih memperjelas, Dian kemudian menunjuk salah satu gambar minuman di menu yang terpampang di sana.

    Hal sama dilakukan pelanggan lain yang baru saja selesai mencuci motornya. Dia malah hanya memeragakan gerak seolah memakai helm. Tanpa pikir panjang, pekerja yang diajak bicaranya itu pun langsung sigap mengambil helm yang dimaksud.

    Kurang lebih sudah dua tahun ini, tempat yang dinamai Deaf Cafe and Car Wash ini berdiri. Ini adalah tempat usaha Fingertalk ketiga yang didirikan oleh Dissa Syakina Ahdanisa untuk memberdayakan kaum difabel sebagai pekerjanya.

    Diakui Ponirin, seorang pekerja yang dipercaya mengelola Fingertalk cabang Cinere, Kota Depok, Jawa Barat ini, kualitas kerja menjadi alasan terus berjalannya tempat usaha tersebut. Meski pekerja Fingertalk semuanya merupakan penyandang disabilitas, namun orang-orang seperti ini memiliki etos kerja yang baik.

    Rajin dan teliti, begitulah gambaran kinerja para pekerja di sana. Hal ini pun diakui Dian yang mengaku telah beberapa kali mencuci mobil di Fingertalk. Sebagai pelanggan dia merasa puas pada hasilnya, sehingga berniat terus datang.

    Meski memiliki keterbatasan, Ponirin mengakui kaum difabel sebenarnya memiliki potensi yang sama dengan kebanyakan orang. Namun untuk potensi mereka dapat keluar maksimal, kuncinya adalah kesabaran.

    Karena berdasarkan pengalamannya, kaum difabel cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan orang pada umumnya. Minimnya interaksi dengan orang lain akibat keterbatasan mereka, dinilai Ponirin sebagai penyebab dari sifat sensitif tersebut.

    Pada hakikatnya, memang setiap individu manusia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam semua aspek kehidupan seperti individu lain. Secara sosiologis, posisi tersebut pastilah sangat diinginkan dan menjadi impian bagi setiap individu di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Pastinya, siapun dia tidak ada yang mau mendapatkan perlakuan diskriminatif.

    Dalam ideologinya, Indonesia sendiri telah menelurkan konsep keadilan bagi masyarakat. Konsep tersebut bahkan telah mendapat tempat khusus dalam aspek ketatanegaraan berbangsa seperti apa yang termaktub dalam Pancasila, lebih khususnya sila kelima, terkait keadilan sosial bagi seluruh warga negara atau masyarakat.

    Jika memang demikian adanya, berarti dalam konteks perlakuannya, bangsa ini juga harus memukul rata semua warga tanpa diskriminasi. Salah satu bentuk persamaan perlakuan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan di semua tingkat kepada semua lapisan masyarakat.

    Hal ini sesuai juga dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pun bagi mereka yang memiliki perbedaan kemampuan atau penyandang disabilitas. Sudah sepatutnya negara tidak membeda-bedakan secara sosial karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat.

    Memang, selama ini penyandang disabilitas telah disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis keterbatasannya yang disebut dengan sekolah luar biasa (SLB). Akan tetapi secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak–anak yang berkebutuhan khusus itu. Hal itu terjadi bahkan hingga mereka lulus dari sekolah dan melanjutkan kehidupan sosialnya.

    Tembok eksklusivisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak penyandang disabililtas dengan anak-anak non-disabilitas. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat penyandang disabilitas menjadi kelompok masyarakat yang teralienasi dari dinamika sosial. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan penyandang disabilitas, begitupun sebaliknya.

    Seiring dengan berkembangnya tuntutan penyandang disabilitas dalam menyuarakan hak-haknya, kemudian muncul konsep pendidikan inklusi untuk membunuh stigma yang lahir daripada fenomena eksklusivisme tersebut. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada 30 Maret 2007.

    Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan.

    Sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di Indonesia saat ini memang terbagi menjadi dua. Selain SLB (sekolah luar biasa), pemerintah juga baru mengembangkan program inklusi yang memungkinkan ABK untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum. Program ini merupakan langkah awal dari rencana Kemendikbud untuk menyatukan sekolah bagi ABK dan anak non-disabilitas lainnya. 

    Sekolah Inklusi
    Pendidikan inklusi adalah hak asasi. Program ini dipercaya sebagai konsep yang baik dalam pendidikan untuk meningkatkan toleransi sosial. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa, bersama teman-teman seusianya.

    Pendidikan inklusi memberi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa reguler dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus siswa yang mengalami gangguan.

    Adapun salah satu tujuannya untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan inklusi bertujuan memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dalam keragaman, serta memandang keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar.

    Di Indonesia, pendidikan inklusi telah diterapkan dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, hal itu juga dilakukan demi membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas serta putus sekolah.

    Sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas sejatinya juga merupakan program terkait usaha pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 terkait disabilitas. Dengan adanya sekolah inklusi, pemerintah berharap budaya baru akan lahir, yakni budaya tanpa stigma negatif bagi penyandang disabilitas.

    Agar masyarakat umum dapat membaur dengan penyandang disabilitas tanpa mendiskreditkan mereka, langkah menggabungkan mereka sedari dini di dalam sekolah inklusi dipercaya dapat menumbuhkan rasa saling terima tanpa terkecuali.

    Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Poppy Dewi Puspitawati kepada Validnews, Jumat (11/5), program ini merupakan upaya Kemendikbud untuk mengimplementasikan UU Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 melalui penerbitan Peraturan Menteri, yang mengatur tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

    “Ke depannya tidak ada lagi sekolah inklusi. Karena sekolah mana pun tidak boleh menolak ABK masuk dengan alasan apapun. Pendidikan harus untuk semua,” ujar Poppy.

    Jika dilihat dari potensinya, Poppy menilai kaum disabilitas sebenarnya tidak kalah dengan mereka yang non-disabilitas. Namun untuk dapat diberdayakan lagi, kaum disabilitas memang memerlukan wadah khusus sehingga bakat dan keahlian mereka dapat lebih disalurkan serta dikembangkan dengan baik. Sayangnya dunia kerja tidak banyak yang melihat potensi ini.

    Poppy mengatakan perlu upaya lebih yang melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi kaum difabel. Jadi, mereka dapat lebih siap bersaing di dunia kerja.

    Semisal, kerja sama dengan pendidikan tinggi (dikti) untuk dapat menyediakan sistem pendidikan tinggi yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki kaum disabilitas. Kemudian, orang tua juga perlu lebih dilibatkan, karena diungkapkan Poppy saat ini kesadaran orang tua akan pendidikan bagi ABK masih rendah di Indonesia. 

    Kesempatan Kerja
    Menurut Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Selviana, kepada Validnews, Senin (7/5), dampak penyandang disabilitas di berbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks.

    Ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungan, akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Salah satunya dalam kegiatan sosial ekonomi mereka di kemudian hari.

    Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas, dikatakan Selviana berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non-disabilitas, merupakan contoh riil yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

    Maka dari itu, pemerintah telah menggaungkan program inklusif di semua sektor untuk disabilitas agar tidak ada lagi diskriminasi. Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Selviana berharap semua penyandang disabilitas dapat menjalankan hidupnya sama dengan masyarakat non-disabilitas.

    “Begitu juga peluang mereka di dunia pekerjaan. Sekarang semua instansi dan swasta dianjurkan untuk melihat kesempatan mereka sama dengan masyarakat umum,” papar Selviana.

    Kemenaker sendiri diakuinya terus mendorong perusahaan-perusahaan baik pemerintah maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada kaum difabel. Pekerjaan tersebut juga disesuaikan dengan pendidikan dan kemampuan disabilitas itu.

    Sebab berdasarkan amanat UU Disabilitas, perusahaan swasta wajib memperkerjakan para penyandang disabilitas dengan kuota minimal 1% dari total karyawan mereka. Sedangkan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD diminta untuk memenuhi kuota disabilitas sebesar 2% serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

    Kendati demikian, walaupun sudah ada sekolah inklusi dan UU Disabilitas, pada praktiknya, diakui Selviana perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih sangat sedikit. Hal itu dilihat dari rata-rata laporan yang Kemenaker terima dari perusahaaan-perusahaan di seluruh daerah.

    “Kalau tidak salah, berdasarkan catatan yang kami terima dari perusahaan di seluruh daerah ada yang sudah mencapai 1% dan ada yang di bawah itu. Ketika kami rata-rata, semuanya masih berjumlah 0,83%. Itu masih kurang dari 1%,” tambahnya.

    Data di atas merupakan data yang diterima Kemenaker dari perusahaan swasta. Khusus di instansi pemerintah, menurut Selviana, Kemenaker telah memantau bahwa sebetulnya semua instansi sudah menyediakan kuota untuk para penyandang disabilitas.

    Hanya saja, yang menjadi masalah sampai saat ini di beberapa instansi pemerintahan adalah kesiapan mereka dari segala infrastruktur yang mendukung kelangsungan kinerja para penyandang disabilitas itu.

    “Selain itu, beberapa instansi juga masih kerap kebingungan jabatan apa yang pantas diduduki oleh mereka,” ujar Selviana.

    Kemenaker sendiri, diakui Selviana masih kesulitan menyalurkan tenaga kerja penyandang disabilitas ke berbagai industri. Sebab musababnya, ia menambahkan tidak ada data lengkap terkait karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia.

    “Saat ini kami hanya mengandalkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Di sisi lain, data BPS tentang disabilitas hanya data umum saja,” ucap Selviana.

    Sementara, Selviana mengatakan, agar dapat memasarkan disabilitas kepada perusahaan, mereka perlu data yang spesifik, bukan hanya data global jumlah disabilitas. Namun harus mengetahui juga jenis-jenis kecacatan mereka.

    Maka dari itu, sebagai jalan keluar, Kemenaker sendiri telah memiliki program untuk melatih para disabilitas agar dapat berwirausaha. Ini diambil sebagai jalan keluar untuk meminimalisir angka kemiskinan kaum disabilitas dan juga sebagai modal eksistensi mereka nantinya di masyarakat.

    Merujuk pada data BPS yang diolah Kemenaker, diketahui Penduduk Usia Kerja (PUK) menurut Sakernas Agustus 2016 berjumlah 189.096.722 orang. Jumlah itu terbagi atas dua kategori, yaitu PUK yang tidak mengalami gangguan sebanyak 166.533.330 orang dan PUK yang mengalami gangguan atau penyandang disabilitas sebanyak 22.563.392 orang atau sebesar 11,93%.

    Penyandang disabilitas itu terdiri dari laki-laki sebesar 45,80% dan perempuan sebesar 54,20%. Sedangkan jika dibandingkan dengan PUK total jumlah penyandang disabilitas laki-laki sebesar 10,95% dan perempuan sebesar 12,91%.

    PUK yang mengalami gangguan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016 berjumlah 22.563.392 orang dan yang termasuk angkatan kerja sebanyak 10.882.923 orang atau 48,23%.

    Dalam Sakernas itu, angkatan kerja yang mengalami gangguan terbagi menjadi dua. Pertama, penduduk yang bekerja sebanyak 10.547.454 orang atau sebesar 96,92%. Kedua, pengangguran sebanyak 335.469 orang atau sebesar 3,08%.

    Sedangkan bukan angkatan kerja yang mengalami gangguan sebanyak 11.680.469 orang atau sebesar 51,77%. Dari situ mereka yang bersekolah sebanyak 196.646 orang atau sebesar 1,68%, mereka mengurus rumah tangga sebanyak 6.677.983 orang atau sebesar 57,17% dan lainnya sebanyak 4.805.840 orang atau sebesar 41,14%.

    Terkait dengan perusahaan atau instansi yang belum membuka kuota keapda kaum difabel, dikatakan Selviana sejauh ini belum ada sanksi yang akan mereka dapati. Karena sampai sekarang, semua instansi juga masih dalam proses mencari jalan bersama-sama agar nantinya implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 dapat optimal.

    “Ya kita paling masih berusaha untuk menggaungkan atau kampanye agar ini dapat berjalan dengan baik. Begitupun Kemenpan RB, seharusnya melakukan hal yang sama di setiap instansi pemerintahan,” tutup Selviana.

    Masalah Penempatan
    Kepala Bidang Perencanaan SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Kemenpan RB Syamsul Rizal, mengatakan, sebetulnya sebelum dikukuhkannya UU Disabilitas, instansi pemerintah sudah membuka kesempatan bagi mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya kesempatan itu, Rizal mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan kembali.

    “Hal-hal ini berkaitan dengan formasi apa saja yang pas untuk diperuntukan bagi penyandang disabilitas,” terangnya kepada Validnews, Senin (7/5).

    Rizal mengakui, bahwa selama ini beberapa instansi masih merasa butuh mempelajari lagi jabatan-jabatan apa saja yang pas untuk diduduki para penyandang disabilitas. Sebab, berdasarkan pengalaman, banyak instansi yang mengeluhkan keberadaan para penyandang disabilitas yang sudah mereka terima sebagai pekerja. Instansi-instansi itu merasa bahwa posisi yang dibuka sebelumnya untuk penyandang disabilitas tidak pas dan malah mempersulit mereka untuk bekerja secara produktif.

    “Selain itu, beberapa instansi juga kerap mempermasalahkan infrastruktur atau aksebilitas instansi terkait yang menurut mereka masih kurang memadai ketika mereka menerima para penyandang disabilitas,” tambahnya.

    Walaupun demikian, Rizal mengaku secara garis besar seluruh instansi pemerintah telah memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas demi mengimplementasikan UU Disabilitas itu. Masalahnya, bahwa selama dua tahun terakhir perekrutan, animo daripada penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri nyatanya minim.

    Ada banyak alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, kata Rizal, dari segi sosialisasi memang diakuinya masih kurang. Kedua, dari penyandang disabilitas juga dikatakannya masih banyak yang belum memenuhi syarat.

    “Ada kendala di persyaratan yang berkaitan dengan jenjang. Banyak penyandang disabilitas yang belum memenuhi syarat. Pada tahun 2017 saja banyak penyandang disabilitas yang tidak melamar, padahal di setiap instansi sudah membuka untuk disabilitas,” katanya.

    Sejauh ini menurut Rizal, peluang kerja penyandang disabilitas di instansi pemerintahan masih tergantung dengan usulan komposisi jabatan yang didapat Kemenpan RB berdasarkan usulan dari instansi terkait. Misalnya ketika instansi tersebut membuka lowongan pada jabatan A, instansi tersebut akan membuka kesempatan untuk para disabilitas 2% dari jumlah kebutuhan di jabtan itu.

    “Misalnya formasi untuk jabatan pranata komputer di satu instansi. Berapa kita membutuhkannya, misal 10, nanti kita presentase (2%) sesuai dengan ketetapan UU Nomor 8 tahun 2016. Jadi bukan untuk kumulatif keseluruhan, akan tetapi dari jumlah yang dibutuhkan oleh setiap instansi,” jelas Rizal.

    Berdasarkan data yang diberikan Rizal, diketahui pada 2017 lalu, terhitung ada 168 kuota lowongan bagi disabilitas dari total 46 Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintahan. Dari lowongan tersebut, diketahui kuota terbanyak ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yakni 32 kuota. Kemudian, disusul dengan kuota Kementerian PUPR yakni 20 kuota, dan Kementerian Keuangan yakni 12 kuota.

    “Semuanya itu berdasarkan hasil presentase 2% dari jumlah kuota yang mereka buka. Untuk posisi apa saja dan berapa realiasasi yang diterima, kami tidak memiliki datanya,” imbuh Rizal.

    Agar semua kendala-kendala yang dirasakan oleh setiap instansi, juga untuk menyempurnakan implementasi UU Disabilitas itu, diakui Rizal pihak Kemenpan RB sedang melakukan penelitian dan diskusi lebih lanjut dengan beberapa stakeholder. Beberapa stakeholder itu di antara lain adalah Kementerian Sosial dan BNK

    “Nah untuk tahun 2018 ini, kita masih akan mendiskusikan lagi dengan berbagai kementerian yang terkait, seperti Kementerian Sosial. Jadi kita akan membicarakan kembali terkait formasi untuk kebutuhan khusus atau disabilitas agar sesuai dengan kemampuan mereka dan kesiapan instansi,” tutupnya.

    Keseriusan Pemerintah
    Jaka Ahmad dari Christoffel Blinden Mission Indonesia (CBM Indonesia) menyatakan sebenarnya kaum difabel untuk angkatan kerja sekarang sebenarnya sudah memiliki kualitas yang baik. Perubahan dari sistem pendidikan yang lebih banyak menekankan keterampilan ke pendidikan akademis saat ini, telah menghasilkan banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang produktif dan tidak kalah dengan angkatan kerja non-disabilitas.

    Ironisnya, Jaka melihat sekarang masih banyak ketidakadilan bagi kaum difabel ini utamanya di dunia kerja. Dari awal proses rekrutmen saja diskriminasi sudah kuat terasa. Misalnya, terkait persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang masih diterapkan di beberapa perusahaan. Kaum difabel bagi beberapa perusahaan masih dipandang sebagai kekurangan kesehatan jasmani. Padahal penyandang disabilitas dan kesehatan itu adalah dua hal yang berbeda.

    Saat ini, diakui memang sudah banyak perusahaan yang mulai membuka kesempatan kerja bagi kaum difabel. Namun, penyandang disabilitas masih cenderung menjadi sorotan ketimbang potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka.  Akibatnya, seakan sudah ada spot-spot khusus bagi mereka di dunia kerja.

    Berdasarkan keluhan dari banyak kaum difabel pada Jaka, umumnya posisi yang diberikan kepada mereka di dunia kerja adalah posisi yang tidak memiliki jenjang karier. Banyak alasan diutarakan pihak perusahaan mulai dari karena belum ada posisi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya.

    Sebenarnya menurut Jaka, ada beberapa kesalahpahaman dalam memandang pendidikan bagi kaum difabel di Indonesia hingga kini. Ia menjelaskan, SLB seharusnya hanya menjadi dasar awal tempat mempersiapkan siswa dengan penyandang disabilitas bisa lebih mengenalinya sendiri.

    “Siswa tunanetra pada usia awal sekolahnya masuk SLB, tujuannya agar dia menyadari bahwa sebagai seorang tunanetra iya harus berusaha membaca dengan tangan atau meraba. Iya juga harus belajar lebih banyak menggunakan pendengaran. Setelah, iya siap dengan itu semua sebenarnya ia bisa masuk ke sekolah umum,” jelas Jaka kepada Validnews, Senin (7/5).

    Menurut Jaka, pengembalian siswa penyandang disabilitas ke sekolah umum sebenarnya penting agar siswa dengan penyandang disabilitas ini dapat secara langsung berkontribusi di masyarakat. Masalahnya, yang terjadi selama ini siswa dengan kebutuhan khusus terus bersekolah di sekolah luar biasa hingga tingkat SMA.

    Sedangkan di Indonesia untuk tingkat kuliah belum banyak universitas khusus untuk penyandang disabilitas. Kondisi ini akan membuat penyandang disabilitas menjadi kesulitan beradaptasi di universitas umum dan terbuai dengan eksklusivitas yang mereka miliki.

    Solusi yang baik menurutnya, adalah dengan memasukan anak penyandang disabilitas ke sekolah inklusif atau sekolah umum pada jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini menurutnya tidak hanya berdampak positif bagi kaum difabel, namun juga pada masyarakat di sekitarnya. Diharapkan penyandang disabilitas di masyarakat nantinya menjadi hal yang biasa karena mereka sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat.

    Memang banyak tantangan dari solusi yang ditawarkan Jaka ini. Selain mendorong siswa penyandang disabilitas untuk keluar dari zona aman yang selama ini cenderung mengekslusifkan dirinya, perubahan juga harus dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Guru yang saat ini banyak bermain dengan media visual (power point) di kelas atas tuntutan kurikulum, karena mimiliki siswa dengan disabilitas di kelasnya dituntut juga dapat memberikan pengajaran yang juga harus dapat diserap siswa berkebutuhan khusus tersebut.

    Meski sudah mulai digalakkan sejak tahun 2008, Jaka menyoroti keseriusan pemerintah terlebih dalam mendukung keberadaan guru kunjung untuk menyukseskan program sekolah inklusi ini. Jaka mendorong adanya Peraturan Pemerintah utamanya terkait dengan pendidikan inklusif dan kebijakan lain mendukung UU Disabilitas. Implementasi atas aturan disabilitas dinilai masih minim terutama jika dilihat dari angka serapan tenaga kerja disabilitas di kementrian maupun swasta.

    “Saya berharap pemerintah dan swasta benar-benar bisa melihat teman-teman dengan disabilitas ini dari kemampuannya dan bukan dari disabilitasnya,” ujar Jaka.

    Senada dengan Jaka, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam, mengatakan minimnya implementasi dari UU disabilitas secara jelas terlihat dari bagaimana infrastruktur hukum belum disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan UU ini di lapangan.

    “Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) saja hingga saat ini belum dibuat. Akibatnya banyak hal yang sifatnya lebih teknis dibawah undang-undang tidak dapat direalisasikan dengan lebih konkret,” kata Choirul kepada Validnews, Rabu (9/5).

    Ia juga menyoroti belum adanya tata kelola yang jelas mengenai disabilitas mental hingga terkait tata kelola kota ramah disabilitas.  Padahal menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kaum disabilitas mendapatkan hak, pengakuan, hingga perlindungan.

    Tidak adanya pengawasan juga dinilai menjadi alasan kurang terealisasinya UU disabilitas ini. Secara tegas Choirul menyatakan, tidak terpenuhinya kuota tenaga disabilitas yang telah ditetapkan undang-undang baginya bukan lagi sekadar bentuk diskriminasi, namun sudah masuk termasuk sebagai suatu pelanggaran. Persoalannya, saat ini belum ada sanksi terkait pelanggaran tersebut.

    Choirul pun medorong pembuatan RPP atau Peraturan Menteri (Permen) tenaga kerja atau BUMN. Perangkat ini menjadi penting agar ada sanksi untuk kantor pemerintah, BUMN, maupun swasta yang tidak menjalankan UU disabilitas utamanya terkait pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas. Ketiadaan peraturan-peraturan di bawah UU Disabilitas ini, menurut Choirul sebenarnya menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam menanggapi isu ini.

    Dari beberapa informasi yang dihimpun Komnas HAM, sistem pendidikan yang ada saat ini juga dinilai belum mampu memberikan peluang bagi kaum disabilitas untuk menggapai lapangan pekerjaan yang diinginkannya. Memang ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya kekhususan, namun belum menjawab kebutuhan tersebut. Akibatnya ada ketidakcocokan antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang seharusnya juga dikreasi untuk kaum disabilitas.

    Untuk itu, kedepannya Komnas HAM berharap pemerintah dapat membuat roadmap yang tegas, jelas, dan konkret untuk melindungi hak-hak kaum disabilitas. Di sektor publik, masyarakat juga diharapkan lebih dapat menghormati, menghargai, dan tidak memandang sebelah mata kaum difabel.

    Sedangkan bagi kaum difabel sendiri, Komnas HAM menilai dinamika kaum difabel lima tahun terakhir ini sangat baik utamanya lewat berbagai oraganisasi difabel sehingga perlu terus dikembangkan.

    “Jika tiga layer ini kedepannya dapat diwujudkan, saya yakin akan terjadi perubahan yang sangat signifikan kedepannya bagi teman-teman disabilitas,” ujar Choirul. (Fadli Mubarok, Bernadette Aderi)