Pekerjaan Rumah Bersama untuk Mengelola Limbah Rumah Tangga

Selan program insentif dan disensentif, kesadaran masyarakat masih merupakan masalah bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang rendah kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan.

  • Ilustrasi pamflet larangan membuang sampah sembarangan. ANTARAFOTO/Basri Marzuki
    Ilustrasi pamflet larangan membuang sampah sembarangan. ANTARAFOTO/Basri Marzuki

    Oleh: Sita Wardhani S, SE, MSc*

    Selain bulan kasih sayang, Februari merupakan bulan di mana Indonesia memperingati Peduli Sampah Nasional, yang tepatnya jatuh pada tanggal 21 Februari. Tanggal tersebut merupakan peringatan terhadap musibah longsor sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 dan menyebabkan 157 orang tewas.

    Musibah di TPA Leuwigajah merupakan salah satu contoh dampak buruk pengelolaan sampah yang belum maksimal. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah pun menambah kompleksitas pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Sering kita jumpai di mana ada lahan kosong, maka akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pembuangan akhir. Akibatnya, penduduk yang tinggal berdekatan dengan lahan kosong tersebut akan terganggu oleh bau tak sedap, dan hanya mampu membuat tulisan-tulisan bernada mengancam, namun tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada tahun 2016 Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 65 juta ton per harinya. Lebih spesifik lagi, Jakarta memproduksi sekitar 6.000 hingga 6.500 ton per hari dan  Pulau Bali 10.725 ton per hari. Disisi lain, rumah tangga merupakan sumber utama penghasil sampah. Mengacu pada data KLHK, rumah tangga memiliki kontribusi sebesar 44,5 % dari total sampah di Indonesia. Grafik di bawah ini memperlihatkan komposisi sampah Indonesia berdasarkan sumber penghasilnya.

    Peraturan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah
    Pemerintah sebetulnya telah memiliki Undang-Undang no. 18 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah no. 81 tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Secara umum, UU dan peraturan pemerintah kurang lebih isinya sama, mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya itu, masyarakat pun memiliki peran dalam pengelolaan sampah ini. Dalam UU dan peraturan pemerintah tersebut, dinyatakan bahwa aktivitas pengurangan sampah dilakukan melalui:

    1. pembatasan timbulan sampah;
    2. pendauran ulang sampah; dan/atau
    3. pemanfaatan kembali sampah.

    Selain itu, pemerintah menyadari bahwa salah satu prinsip ekonomi menyatakan bahwa setiap individu merespons terhadap insentif. Oleh karena itu, dalam UU no.18/2008 pasal 21, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif dalam usaha pengurangan sampah, serta disinsentif pada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Pemberian insentif dapat menjadi sebuah terobosan. Namun, seharusnya pemberian insentif ini tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia. Jika tidak ada insentif atau disinsentif, maka tidak akan ada usaha untuk mengurangi sampah.

    Beberapa aktivitas yang menghasilkan insentif bagi masyarakat untuk mengelola sampahnya yang telah ada di antaranya adalah program Bank Sampah dan Daur Ulang Minyak Goreng. Kedua program ini telah dilakukan di beberapa kota, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Depok, dan Malang. Selain itu, juga ada program daur ulang minyak goreng, di mana rumah tangga dapat mengumpulkan limbah minyak goreng untuk didaur ulang menjadi bahan bakar pengganti solar untuk mesin industri. Hal ini telah dilakukan salah satunya di Kabupaten Bantul, oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Panggung Lestari. BUMDES ini memasok limbah minyak goreng yang dikumpulkan dari rumah tangga, di antaranya ke PT Tirta Investama, produsen air minum dengan merek Danone Aqua.

    Insentif Pengelolaan Sampah
    Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong rumah tangga dengan tujuan untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA. Namun, insentif yang ada selama ini lebih banyak mendorong rumah tangga untuk mengelola sampahnya, tapi tidak mengurangi sampah.

    Usaha pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memberikan disinsentif, misalnya dengan menerapkan iuran sampah berdasar kuota.

    Sebuah eksperimen untuk mengurangi sampah dengan menerapkan biaya pengelolaan sampah berdasarkan kuota pernah dilakukan di sebuah kota di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, pada tahun 1994. Biaya pengelolaan sampah yang dibayarkan setiap rumah tangga di kota tersebut adalah US$15. Namun, selama eksperimen, biaya pengelolaan sampah per rumah tangga turun menjadi US$8, tapi terdapat biaya tambahan untuk setiap sampah tambahan yang harus diangkut. Terdapat dua skenario untuk biaya tambahan ini. Skenario pertama diberikan pada setengah dari responden eksperimen, yaitu biaya tambahan sebesar US$0,75 untuk setiap tambahan kantung sampah yang dihasilkan. Sedangkan, skenario kedua diberikan kepada setengah responden berikutnya, di mana setiap rumah memperkirakan jumlah maksimum tambahan kaleng sampah yang  ingin diangkut, dan biaya tambahan per kaleng yang akan diangkut US$3—4.

    Tujuan dari eksperimen ini adalah adanya usaha pengurangan sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga. Hipotesis awal menyatakan bahwa skenario pertama akan menghasilkan pengurangan yang lebih besar dibanding skenario kedua. Alasannya adalah pada skenario kedua, rumah tangga hanya akan mengurangi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Sedangkan pada skenario pertama, rumah tangga tentu akan berusaha untuk menghemat dengan menghasilkan sampah sesedikit mungkin. Dan benar, hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa skenario pertama menghasilkan pengurangan sampah yang lebih banyak.

    Fakta lainnya, misalkan di Jakarta. Komposisi sampah yang dihasilkan masyarakat sebagian besar adalah sampah organik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA adalah edukasi dan insentif untuk mengelola sampah organik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM atau perusahaan untuk mendorong masyarakat agar mengolah kembali sampah organiknya

    Kesadaran Masyarakat
    Selain program insentif dan disensentif, kesadaran masyarakat masih merupakan masalah bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang rendah kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan. Di daerah yang padat penduduknya, sering kita jumpai kantung sampah yang dibuang di tengah jalan. Perilaku ini tidak dibedakan oleh tingkat ekonomi, karena seringkali juga terlihat orang yang membuang sampah sembarangan melalui jendela mobil. Tempat sampah umum pun seringkali terlihat menjadi korban vandalisme masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin berkurangnya fasilitas pembuangan sampah umum.

    Kebiasaan membakar sampah juga merupakan masalah lain dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan ini memang mengurangi sampah yang berakhir di TPA, namun menambah masalah lain, yaitu polusi udara.

    Sampah jika diolah memiliki nilai pasar, dapat dijual dan menghasilkan uang. Sebagai contoh, usaha pengumpulan sampah yang dilakukan bank sampah, pengelolaan minyak goreng menjadi bahan bakar, atau kegiatan daur ulang lainnya. Oleh karena itu, sampah seharusnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Konsep pengelolaan sampah yang telah diterima secara umum, yaitu 3R (reduce, reuse, dan recyle), harus terus dikomunikasikan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, sampah akan terus dihasilkan dan terus bertambah. Jika pemerintah tidak segera menangani masalah sampah dengan serius, akan menambah beban anggaran pemerintah dalam biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah.

    Pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan LSM ataupun perusahaan, maka peran pemerintah seharusnya lebih besar dalam mengedukasi masyarakat, baik melalui poster atau berbagai media komunikasi lainnya.

    *Peneliti Utama Visi Teliti Saksama dan Staf Pengajar FEB UI

    Referensi

    GL Van Houtven and GE Morris, “Household Behavior Under Alternative Pay-as-You-Throw Systems for Solid Waste Disposal”, Land Economics Vol.75 no.4 November 1999, pp.515-53