MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

Pasang Surut Geliat Promosi Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah. Banyak potensi objek wisata alam dan budaya yang menarik dan pantas dijual di pasaran internasional

  • Sejumlah turis mancanegara mengunjungi objek wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Validnews/Don Peter
    Sejumlah turis mancanegara mengunjungi objek wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Validnews/Don Peter

    JAKARTA – Indonesia terkenal sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam serta kebudayaan melimpah. Tentu sudah sepantasnya bila kemudian industri pariwisata mampu muncul sebagai salah satu sektor ekonomi terkuat yang dimiliki Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini beragam upaya terus dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia di kancah dunia.

    Saat ini, Kementerian Pariwisata sendiri tengah mendorong promosi terhadap 10 "Bali Baru", yakni di Danau Tiba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika dan Labuan Bajo. Harapannya sederhana, yakni meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan sehingga target pemerintah menjadikan pariwisata penghasil devisa terbesar pada tahun 2019 dengan nilai mencapai US$24 miliar dapat tercapai.

    Optimisme tinggi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini bukan tanpa sebab. Perusahaan media di Inggris, The Telegraph mencatat, Indonesia masuk ke dalam 20 negara dengan pertumbuhan destinasi wisata tercepat di dunia, yakni dengan bertumbuhan lebih dari 15,5%. 

    Pesatnya pertumbuhan pariwisata ini dapat dijadikan bukti kalau belakangan ini pemerintah mulai sadar jika Indonesia perlu memperkenalkan potensi wisata di luar Bali. Pulau Dewata sejak awal kemerdekaan kadung dipromosikan terlampau masif dipromosikan.

    Berdasarkan buku Tourism, Development and Terrorism in Bali, Michael Hitchcock, Presiden Soekarno punya cara khas untuk mempromosikan sektor pariwisata Indonesia. Dia kerap melakukan kegiatan-kegiatan diplomatis di salah satu pulau paling terkenal di Indonesia, yakni Bali.

    Kala itu, Presiden Soekarno sering sekali mengundang tamu-tamu negara untuk datang ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Ubud, Bali. Hingga di tahun 1966, Soekarno memutuskan untuk membangun Bali Beach Hotel dan juga memperluas Bandara Ngurah Rai.

    Hitchcock mengatakan bukan tanpa alasan kenapa Presiden Soekarno gencar mempromosikan Bali. Kecintaan Soekarno kepada Bali timbul karena masih memiliki keturunan darah orang Bali dari sang Ibu.

    Walaupun punya caranya sendiri, tapi pemerintahan Soekarno sejak awal juga menyadari kalau pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang dianggap mampu menyumbang dana besar bagi pendapatan negara. 

    Dalam buku berjudul Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya, James J. Spillane menceritakan pada era pemerintahan presiden pertama Indonesia Soekarno, urusan pariwisata sudah diperhatikan dengan membentuk beberapa badan negara yang berfungsi sebagai penyelenggara pengembangan industri pariwisata atau yang saat itu masih disebut sebagai sektor turisme di Indonesia. Di antaranya Bagian Hotel Negara dan Turisme (HONET) pada tahun 1947, Yayasan Turisme Indonesia dan PT National Hotel and Tourism Corp (PT Natour) pada tahun 1955. 

    Melebarkan Cakupan
    Bermula dari pembentukan badan negara inilah upaya mempromosikan sektor pariwisata Indonesia secara masif kemudian dilakukan pemerintahan era Soekarno pada tahun 1957. Kala itu pemerintah melakukan Musyawarah Nasional Turisme pertama di Tugu (Bogor). Hasil musyawarah adalah terbentuknya Dewan Turisme Indonesia yang menggantikan Yayasan Turisme Indonesia.

    Setelah terbentuk, Dewan Turisme Indonesia kemudian mengadakan kerja sama dengan Pacific Area Travel Association (PATA) untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Upaya-upaya promosi terus dilakukan pemerintah demi mendongkrak devisa negara hingga tahun 1958 ketika Musyawarah Nasional Tourism kedua dilakukan. Pemerintah kala itu memutuskan untuk meningkatkan upaya promosi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Masuk ke era Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto, Industri pariwisata Indonesia semakin mendapat perhatian lebih. Sektor pariwisata masuk dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dicanangkan pemerintahan saat itu. Lain dengan pemerintahan sebelumnya, promosi pariwisata yang dilakukan juga tidak hanya terfokus pada Bali.

    Pemerintahan Orde Baru coba mengangkat 10 daerah tujuan wisata (DTW) melalui tagline seperti “Indonesia, there is more to it than Bali”. Pada tahun 1980-an Indonesia juga mulai melibatkan diri dalam World Tourism Market (WTM).

    Pada era ini jugalah pertama kali dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9/1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional yang juga mengatur upaya penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri.

    Bentuk promosi pariwisata andalan dari era pemerintahan ini dikenal dengan program Visit Indonesia Year (1991), yakni sebuah rangkaian program kunjungan wisata yang digagas khusus untuk mendukung promosi wisata Indonesia. Program ini dikeluarkan seiring dengan disahkannya Undang-undang Pariwisata Nomor 9/1990.

    Program ini mengusung tagline "Sapta Pesona" yang memfokuskan promosi mengenai keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramahan dan ketenangan di Indonesia. Karena dianggap berhasil dengan mendatangkan devisa sebesar US$2,5 milIar, Visit Indonesian Year kembali dilakukan pada tahun 1992 mengusung tema Let’s go Archipelago.

    Sayang pada beberapa tahun kemudian, tidak ada promosi program besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Malah, semenjak tahun 1992 hingga tahun 2002 sektor pariwisata Indonesia sempat mengalami masa-masa suram akibat gejolak politik dan aksi terorisme yang terjadi di Bali. 

    Pemanfaatan Media Sosial
    Barulah promosi pariwisata besar-besaran kembali dihidupkan pada tahun 2008. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggunakan program Visit Indonesia Year sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah kedatangan turis ke Indonesia. Program ini memanfaatkan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menggunakan slogan Unity in Diversity untuk membentuk citra Indonesia.

    Program ini dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Departemen Pendidikan Nasional, pelaku industri, dan komunitas-komunitas pariwisata hingga organisasi internasional, terlibat. Berbagai media, mulai dari cetak, elektronik hingga ke media online juga menggaungkannya. Namun saat itu tema yang diangkat belum menggambarkan dengan jelas apa produk pariwisata Indonesia yang hendak dijual.

    Selanjutnya, guna menghadapi persaingan industri pariwisata internasional yang semakin berat, mulai dari tahun 2011 pemerintah meluncurkan promosi dengan mem-branding pariwisata Indonesia dengan slogan Wonderful Indonesia yang mengandung enam elemen utama, yaitu; nature, culture, people, food, dan value for money.

    Dengan adanya upaya ini, pemerintah semakin gencar mempromosikan sektor pariwisata Indonesia melalui acara-acara internasional seperti NATAS Travel Fair di Singapura, India International Travel Mart, San Francisco Travel and Adventure Show dan berbagai acara internasional lainnya. Promosi Wonderful Indonesia juga dilakukan melalui media elektronik melalui paling tidak 30 kanal internasional.

    Meski mengakui pemerintah makin gencar berpromosi, peneliti Marketing Strategi Ekonomi Politik Universitas Mercubuana, Janfri Sihite, mengingatkan agar promosi pariwisata dapat lebih lagi memperhatikan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Sebab dia menilai perkembangan internet perlahan telah mengubah perilaku manusia. 

    Internet belakangan ini menjelma sebagai kebutuhan penting dalam pencarian informasi, terkait perencanaan, pengambilan keputusan wisata dan segala kebutuhan lainnya. Internet juga sudah menjadi sumber informasi utama yang memiliki tingkat interaktif dan kustomisasi tinggi sehingga dapat memberikan pengalaman sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

    Jadi, pemasaran pariwisata disebutnya tidaklah cukup apabila hanya dengan memanfaatkan media konvensional. Karena telah terjadi perubahan pada pola distribusi informasi dan komunikasi antara perusahaan dan konsumen dalam sektor pariwisata, maka sudah seharusnya pemerintah juga tidak tanggung melakukan promosi di dunia internet, lewat media sosial misalnya. 

    “Sebelum era tahun 2000-an pemerintah mempromosikan pariwisata lewat jalur konservatif, dan itu tidak efektif untuk mendongkrak wisatawan ketika mau promosi ke luar negeri harus melalui majalah luar negeri, kedutaan besar, dan juga dari acara festival negara lain,” ucapnya kepada Validnews.

    Pola promosi yang mengikuti zaman ini dinilainya perlu, karena pariwisata merupakan salah satu sumber devisa bagi Indonesia. Terlebih pengembangan industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyaknya potensi objek wisata alam dan budaya yang menarik serta pantas dijual di pasaran internasional.

    “Dengan new media kita memperoleh benefit lebih banyak. Kalau sebelumnya kita harus fokus ke beberapa tempat wisata aja, sekarang kita bisa tampilkan potensi wisata beragam dari berbagai daerah,” katanya.

    Logis memang, jika pemerintah serius ingin mendongkrak wisatawan ke Indonesia melalui media sosial misalnya, ada baiknya pemerintah memetakan destinasi pariwisata dari berbagai aspek terlebih dahulu. Dengan langkah seperti ini maka akan lebih mudah dan cepat penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Word of mouth alias testimonial kini lebih diperhatikan.

    Di sisi lain, new media juga perlu perencanaan yang matang. Jika tidak, promosi lewat internet tersebut malah seperti dua sisi mata pisau. Kata Janfri, promosi lewat internet bisa menarik minat wisatawan lebih banyak, di sisi lain jika penanganannya salah justru rentan mengurangi jumlah wisatawan.

    Kondisi seperti itu dapat terjadi karena ada dua citra destinasi dibentuk dari promosi di media sosial. Pertama citra organik, yakni citra yang terbentuk oleh orang yang sebetulnya tidak berpromosi. Kedua citra yang terinduksi adalah citra yang merupakan program komunikasi pemasaran baik pemerintah, swasta ataupun komunitas.

    Fokus Kabinet Kerja dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui Kementerian Pariwisata RI semakin matang. Apalagi, dua tahun lalu, Kementerian Pariwisata RI memperoleh penghargaan The Leaders International yang digelar di Bali.

    Penataan Pariwisata
    Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengakui, slogan Wonderful Indonesia yang masih dipakai hingga ini hanyalah sebuah jargon dan bukan suatu program pariwisata yang dimiliki pemerintah Indonesia. Akan tetapi, melalui jargon itu berbagai program kementerian Indonesia bermuara.

    Selama tiga tahun ini melalui jargon yang ada, Reni melihat hasilnya positif lewat peningkatan wisatawan dunia dan wisatawan Nusantara.

    “Kalau program itu mestinya bisa sama, atau berbeda-beda, dan ada prioritas. Yang pertama, program itu harus progresif. Kedua, ketika pariwisata dijadikan komoditas pariwisata industri diandalkan sebagai devisa nasional maka pariwisata harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak,” kata Reni kepada Validnews di Jakarta, Jumat (12/1).

    Meski begitu, hingga saat ini diamatinya masih ada beberapa masalah yang kerap mengancam laju pertumbuhan pariwisata Indonesia. Usaha peningkatan promosi pariwisata kerap terkendala alasan klasik, yakni keterbatasan anggaran. Di samping itu, untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas, penataan pariwisata sudah waktunya diperbaiki.

    “Akses ke tempat pariwisata yang sudah menjadi kewajiban dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) harus ditingkatkan. Jadi, bicara pariwisata tidak hanya bicara tugas Kementerian Pariwisata,” ucap dia.

    Kebijakan pariwisata melalui pemerintah pusat yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata juga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Alasannya, karena pariwisata itu merupakan salah satu bidang yang diotonomikan sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban mempromosikan pariwisata. 

    "Perlu ada dukungan, apalagi, target 2019 itu 20 juta wisatawan. Kalau tahun ini, 18 juta,” tegas dia.

    Potensi Daerah
    Meski tidak terdapat afiliasi pariwisata antara Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengistruksikan ekonomi kreatif daerah dilibatkan dalam pariwisata di seluruh Indonesia. Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan memang benar adanya amanah Presiden Jokowi itu terkait peran Bekraf di tempat-tempat wisata Nusantara.

    “Kami tidak mempromosikan pariwisata, tetapi kami memperkuat konten di dalam destinasi itu, sesuai petuah presiden. Misalnya di Raja Ampat, kami diminta memperkuat tempat-tempat seni di sana,” Triawan kepada Validnews.

    Raja Ampat, kata dia, diminta menjadi tempat pariwisata premium. Sebab, menurutnya banyak permintaan wisata Raja Ampat menjadi destinasi khusus, unik. 

    “Tapi tidak mewah,” kata dia.

    Dua orang ibu membuat kerajinan topi dan tas yang terbuat dari pandan pantai di Pulau Arborex, Raja Ampat, Papua Barat. ANTARA FOTO/Regina Safri

    Demi mempromosikan daerah-daerah di Indonesia, Bekraf mengandalkan program Indonesia IKKON (Inovatif, Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara). Program ini merupakan kolaborasi yang dibuat Bekraf dengan cara mengirim desainer, mengirim ahli packaging, mengirim antropolog ke daerah-daerah. Setelah itu, kata Triawan mereka dibiarkan hidup di sana selama tiga bulan. 

    Hasilnya, masyarakat yang berpartisipasi dapat diberangkatkan, lengkap dengan barang-barang hasil kreativitasnya, untuk melakukan eksebisi di dalam atau luar negeri. Lewat program seperti ini, otomatis nama-nama daerah di Indonesia ini dapat terangkat dan mendongkrak pariwisata dari benda kerajinan yang ada.

    Mantan Deputi Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni punya pendapatnya sendiri tentang promosi pariwisata. Sepengalamannya, tiap daerah memiliki anggaran khusus terkait promosi pariwisata.

    “Iya dong, event tahunan selalu ada untuk promosi pariwisata Jakarta. Saat itu, kebetulan saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota waktu di Jakarta Pusat, bareng juga Pak Jokowi saat jadi Wali Kota Solo. Kami selalu membuat event untuk promosikan daerah masing-masing,” urai Sylviana kepada Validnews.

    Dia berpendapat, dalam promosi pariwisata Indonesia sangat diperlukan kebutuhan tiga pilar. Tiga pilar itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat daerah itu sendiri.

    "Networking itu sangat perlu, karena biasanya kan paket pariwisata. Misalkan, mau ke Malang ada rumah pelangi. Tapi, bagaimana ke Jakarta juga menarik tanpa menonjolkan pusat pemerintahan saja," kata dia.

    Sylviana juga sependapat kalau promosi pariwisata itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dia mencontohkan, mencari batik Jakarta sangat sulit. Tetapi, semuanya jadi terbantu karena ada informasi dari online. Sekarang, wisatawan atau khalayak di dunia ini sudah dapat mencari kerajinan khas Betawi dapat ditemukan tanpa terbatas tempat dan waktu.

    “Kita harus siap. Karena juga akan menggelar Asian Games 2018 sebentar lagi. Tapi, memang masih perlu diperhatikan lebih lagi terkait kebersihan, toilet, dan tempat khusus membeli oleh-oleh khas Jakarta. Mau beli di mana khas Jakarta ini? Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi,” terang dia. (Muhammad Fauzi, Denisa Tristianty, Fuad Rizky)