Panitia Pilkada Di Wilayah Ini Didominasi Perempuan

Bahkan, ada kecamatan yang keterwakilan perempuan mencapai 100%.

  • DIORAMA-Pekerja melakukan renovasi diorama pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/10). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww/17.
    DIORAMA-Pekerja melakukan renovasi diorama pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/10). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww/17.

    GORONTALO – Perempuan kini mendominasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Provinsi Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo yang akan melaksanakan Pilkada 2018, keterwakilan perempuan melebihi kuota 30 persen. Bahkan, ada kecamatan yang keterwakilan perempuan mencapai 100%.

    Anggota KPU Provinsi Gorontalo Verrianto Madjowa, Senin (13/11) menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam hal perekrutan PPK dan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun, di   di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara bahkan penyelenggara PPK 100 persen perempuan. Sementara anggota PPS semua desa di kecamatan tersebut sekitar 93,25 persen.

    "Namun kalau melihat data, contohnya di Kabupaten Gorontalo Utara, anggota PPS di semua kecamatan lebih didominasi kaum perempuan," kata Verrianto yang dikutip Antara, Senin.

    Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, dari total 369 anggota PPS yang tersebar di 11 kecamatan,  komposisi keterwakilan perempuan mencapai sekitar 68 persen. Sisanya kaum laki-laki.

    Lebih Banyak Mendaftar
    Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Sophian Rahmola menjelaskan mendominasinya kaum perempuan sebagai penyelenggara Pilkada tingkat kecamatan dan desa, dikarenakan laki-laki banyak yang kerja sebagai nelayan maupun buruh di kawasan pelabuhan.

    "Di Kecamatan Anggrek karena kawasan pelabuhan maka, banyak laki-laki bekerja sebagai buruh pelabuhan, sehingga penyelenggara lebih banyak ibu rumah tangga," kata Sophian.

    Sementara itu untuk Kota Gorontalo, berdasarkan data jumlah PPK 45 yang tersebar di 9 kecamatan, 22 di antaranya adalah perempuan sisanya laki-laki, dan untuk PPS dari total 150 orang yang tersebar di 50 keluruhan, 54 persen di antaranya adalah perempuan.

    Anggota KPU Kota Gorontalo Salihun Ischak yang selaku divis SDM dan Partisipasi Masyarakat mengakui jika peminat penyelenggara 'ad hoc' memang lebih banyak perempuan yang mendaftar.

    "Kami KPU sudah menjalankan mekanisme perekrutan sesuai peraturan yang berlaku, bagi kami tidak menjadi soal jika perempuan lebih banyak. Namun terpenting adalah bagaimana mereka bekerja penuh waktu, bertanggungjawab dan terpenting mereka menguasai tugas dan fungsi mereka sebagai penyelenggara," kata Salihun.

    Pada Pilkada 2018, untuk provinsi Gorontalo, hanya ada dua daerah yang melaksanakan pemilihan yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

    Terhadap pelaksanaan pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, La Aba menegaskan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar tidak takut diintervensi oleh pihak tertentu, dalam menghadapi Pilkada 2018.

    "Kita sebagai penyelenggara Pilkada dituntut harus melayani dan menjalankan perintah sesuai peraturan yang ada, untuk itu jangan pernah takut bila ada intervensi dari pihak manapun," kata La Aba saat pengambilan sumpah dan pelantikan anggota PPK-PPS se-Kota Gorontalo, Senin.

    Dalam kesempatan itu, pihaknya juga berharap kepada PPK dan PPS agar semaksimal mungkin menjadikan pesta demokrasi ini, benar-benar menyenangkan dan dinikmati oleh warga. Lewat mereka, La Aba, juga berharap agar masyarakat tidak ketinggalan informasi akan tahapan pelaksanaan, dan dalam waktu dekat ini mereka sudah mulai menjalankan tugas terkait data pemilih.

    "Saya yakin dengan hadirnya wajah baru, baik penyelenggara tingkat kecamatan dan kelurahan ini, akan menciptakan Pilkada yang berintegritas dan sukses hingga hari pemilihan pemungutan suara nanti," jelasnya.

    Usai pelantikan KPU Kota Gorontalo langsung melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 45 orang anggota PPK, sementara untuk PPS yang berjumlah 150 orang akan dilaksanakan selama dua hari ke depan.

    "Bimtek ini akan kita maksimalkan, terutama terkait tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan nanti, mengingat sebagian besar dari mereka adalah orang-orang baru yang belum pernah menjadi penyelenggara," tutupnya.

     

    Target Pemilih
    Di Madiun, Jawa Timur, KPU setempat menargetkan tingkat partisipasi warga yang memiliki hak pilih di  Pilkada Kota Madiun 2018 mencapai 80 persen.

    "Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Madiun pada Juni 2018 diperkirakan mencapai 80 hingga 85 persen. Dengan begitu golongan putih (golput)-nya maksimal 20 persen," ujar Ketua KPU Kota Madiun Sasongko kepada wartawan, Senin.

    Prediksi jumlah partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih tersebut meningkat dari Pilkada Kota Madiun periode sebelumnya. Sebelumnya, di 2013, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 70 persen.  

    Guna meraih target tersebut, KPU Madiun gencar melakukan sosialisasi terkait tahapan pilkada. Di antaranya melalui kegiatan jalan santai yang digelar pada Minggu (12/11) dan kegiatan lainnya di tingkat kelurahan, termasuk sosilaisasi melalui media massa dan internet.
     
    Pada 2018 akan dilaksanakan pilkada serentak se-Indonesia, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. (Rikando Somba)