MENJAGA KESINAMBUNGAN "TAMBANG EMAS HIJAU"

Panas Dingin Pertalian Indonesia-Malaysia di Industri Sawit

Penyerobotan lahan, kebakaran hutan, pembunuhan orangutan, bersatu menghadapi kampanye antisawit, dan eksistensi perusahaan sawit Malaysia di Indonesia adalah ragam dinamika hubungan bilateral kedua negara dalam industri sawit

  • YOSL-OIC dan BBKSDA Sumut kembali menyelamatkan orangutan betina berumur 25 tahun dan anaknya yang terisolir di kawasan penanaman ulang perkebunan sawit. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
    YOSL-OIC dan BBKSDA Sumut kembali menyelamatkan orangutan betina berumur 25 tahun dan anaknya yang terisolir di kawasan penanaman ulang perkebunan sawit. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

    JAKARTA – Hidup bertetangga di kawasan Asia Tenggara dan tergolong dalam satu rumpun Melanesia, Indonesia dan Malaysia kerap memiliki persinggungan, salah satunya klaim Malaysia atas budaya asli Indonesia. Namun persinggungan itu tak hanya bermakna negatif, di sektor industri sawit kedua negara justru bersatu melawan kampanye hitam Uni Eropa terhadap komoditas penghasil minyak nabati ini.

    Sinyal perpaduan kekuatan dua negara yang merupakan tambang “emas hijau” ini muncul dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PM Malaysia Dato Sri Mohd di Malaysia. 

    "Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," tegas Jokowi seperti diberitakan Antara yang mengutip keterangan pers bersama Perdana Menteri Dato Sri Mohd. Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, pada November lalu.

    Pentingnya kesepakatan melawan kampanye hitam itu menurut Jokowi karena industri agrobisnis ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik di Indonesia maupun Malaysia.

    Di Indonesia setidaknya 17 juta orang yang hidupnya bergantung pada industri sawit, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

    "Ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik yang berada di Indonesia maupun Malaysia," katanya.

    Jokowi menekankan, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit jarak pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia meyakinkan Indonesia dan Malaysia memiliki kerja sama strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

    Bahkan pada November 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya. Pertemuan itu juga membahas soal pengaturan perbatasan yang merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Hubungan harmonis ini juga dibuktikan dengan keterbukaan Indonesia terhadap eksistensi perusahaan-perusahaan sawit Malaysia yang berada di wilayah hukum Indonesia. Sebagai gambaran, Malaysia kini menguasai sekitar 2 juta hektare (ha) atau 20% dari total lahan sawit di Indonesia seluas 10 juta ha.

    Hal itu menyusul penambahan lahan sawit Malaysia di Indonesia melalui Felda Global Ventures (FGV) Holdings Berhad--perusahaan sawit nomor tiga di dunia asal Malaysia-- yang telah memfinalisasi pembelian 37% saham PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) milik PT Rajawali Corpora senilai US$680 juta atau sekitar Rp9 triliun. Eagle High memiliki lahan sawit seluas 425.000 ha, sedangkan Felda yang merupakan BUMN Malaysia mengelola kebun sawit sekitar 450.000 ha.

    Api Dalam Sekam
    Ibarat api dalam sekam, boleh jadi begitulah gambaran hubungan bilateral kedua negara ini, termasuk dalam urusan sawit.  Berbagai persoalan kerap muncul di sektor ini, mulai dari pergeseran tapal batas, pembakaran hutan hingga pembunuhan orangutan di perkebunan sawit milik anak perusahaan asal Malaysia.

    Salah satu kasus pergeseran patok batas akibat perkebunan sawit terungkap di bulan Juni tahun 2014 lalu. Ketika itu Komandan Kodim 0911/Nunukan, Kalimantan Utara, Letkol Inf Putra Widiastawa menyebutkan sebanyak 12 patok perbatasan Indonesia-Malaysia hilang di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tak hanya itu, sebanyak 16 patok perbatasan kedua negara juga rusak.

    Putra berpendapat, hilang dan rusaknya tapal batas akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan perusahaan berinisial PT BSI. Pengrusakan dan penghilangan patok perbatasan itu ditekankannya melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang batas-batas negara sehingga dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Hal ini dipandangnya berpotensi menimbulkan konflik antarkedua negara.

    Persoalan bergesernya patok batas negara bukan kali pertama terekspos. Pada tahun 2009 lalu, Kolonel Inf Nukman Kasodi yang ketika itu menjabat Komandan Korem (Danrem) 1221 Alambhana Wanawwai (ABW), mengungkapkan hilangnya puluhan patok perbatasan RI-Malaysia karena ulah pengusaha kelapa sawit Malaysia yang melakukan pembangunan jalan di area sepanjang dua kilometer di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar).

    Sementara di tahun 2011, dua perusahaan kelapa sawit di Malaysia dituding menyerobot kawasan perbatasan Indonesia di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

    Gubernur Kalimantan Barat Cornelis ketika itu menyebutkan sekitar 7.500 meter persegi lahan di Kapuas Hulu yang diklaim termasuk areal kedua perusahaan tersebut. Tudingan Cornelis bukan tanpa dasar. Ia mengaku memiliki bukti terjadinya penyerobotan tersebut.

    Berdasarkan GPS, Cornelis mengatakan areal perkebunan kelapa sawit milik sebuah perusahaan Malaysia itu masuk ke wilayah Indonesia antara lima meter hingga 25 meter di patok perbatasan Indonesia dan Malaysia I 517, I 518, dan I 519 di Kapuas Hulu.

    Di tahun 2014, perusahaan PT Adei Plantation and Industri dituntut ke persidangan karena diduga membakar lahan seluas 211.115 meter persegi. Dirujuk dari Walhi Riau, PT Adei Plantation and Industri adalah salah satu anak perusahaan grup Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang bermarkas di Malaysia.

    Grup perusahaan yang memiliki 17 anak usaha perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan ini didakwa melanggar Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No 32 Tahun 2009 menyebutkan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam persidangan itu, hakim hanya menjatuhkan vonis terhadap General Manager (GM) PT Adei, Danesuvaran KR Singham dengan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

    Pasca maraknya kebakaran hutan dan ladang di Indonesia pada tahun 2015, Indonesia semakin memperketat aturan mengenai pengelolaan ekosistem gambut. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut. PP ini ditandatagani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Desember 2016.

    Dengan adanya moratorium, dipastikan tidak adanya izin baru pengelolaan gambut yang dikeluarkan.

    "Akan ada kebijakan lebih lanjut setelah lahan tersebut dibedah, diverifikasi, dan di-overlay dengan peta Kesatuan Hidrologi Gambut yang akan dikeluarkan nanti. Meski demikian jika ternyata lahan tersebut ada di kawasan fungsi lindung ya sudah tidak boleh dibuka lagi," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono akhir tahun lalu.

    PP baru ini ucap Bambang, juga menegaskan larangan membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, membakar dan atau mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. Termasuk masyarakat adat, ditegaskannya tidak boleh membakar khusus di lahan gambut.

    Pencabutan Izin
    Di samping persoalan potensi kebakaran hutan dan ladang, hal lain yang turut menjadi perhatian publik di Indonesia adalah pembunuhan orangutan di areal perkebunan milik perusahaan asal Malaysia. Seperti terjadi di awal tahun 2017 lalu, masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan pembunuhan orangutan yang dilakukan di areal PT Susantri Permai, desa Tumbang Puroh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Sadisnya, karyawan perkebunan sawit anak usaha perusahaan Genting Plantation Berhad Group asal negeri Malaysia itu mengonsumsi daging orangutan yang dibunuh dengan cara ditembak tersebut.

    Dilansir dari Antara Kaltengperistiwa ini bermula ketika seorang operator perkebunan yang tengah melangsir buah sawit bertemu dan dikejar orangutan di area perkebunan sawit milik PT Susantri Permai. Operator tersebut kemudian berlari menyelamatkan diri ke kamp pekerja.

    Sesampainya di kamp, peristiwa yang dialami itu diceritakan kepada sesama rekan pekerja dan warga sekitar. Para pekerja bersama warga lantas mencari orangutan yang dimaksud dan baru bertemu di Blok F11 atau F12. Berbekal senapan, salah seorang pekerja menembak orangutan tersebut. Setelah dipastikan mati, orangutan itu kemudian dikuliti dan dipotong-potong untuk dimasak serta dikonsumsi.

    Pemerintah Malaysia juga pernah dituding melindungi buronan Interpol, Aru Mugem Samugem, dalam kasus pembantaian Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus). Centre for Orangutan Protection (COP) menuturkan, warga negara Malaysia tersebut adalah tersangka utama dalam kasus pembantaian orangutan di kawasan konsesi PT Khaleda Agroprima Malindo.

    Aru Mugem Samugem disebut COP merupakan mantan General Manager PT Khaleda Agroprima Malindo. Di bawah kepemimpinannya, buronan kelas kakap itu dituding pernah mengadakan rapat tentang pembentukan tim penghalau hama pada 23 Februari 2010. Adapun hama yang dihalau adalah tikus, monyet, landak, babi dan orangutan.

    Mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang memaparkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pembunuhan orangutan. Mulai dari sosialisasi hingga pencabutan izin pengelolaan kebun sawit dipastikannya telah dilakukan.

    Saat kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalteng, Teras menyampaikan sosialisasi telah dilakukan terhadap para stakeholders perkebunan sawit sampai ke tingkat orang yang di lapangan. Demikian pula terhadap masyarakat, menurutnya sangat penting untuk diberikan pemahaman mengenai orangutan sebagai aset.

    “Dan ini adalah memang sesuatu yang memang harus kita pertahankan. Itu memerlukan edukasi, memerlukan kesabaran, karena kita untuk menghadapi orang yang berbagai macam,” jelas Teras.

    Ditegaskannya, dalam setiap perizinan, pengusaha perkebunan wajib mempertahankan orangutan dan aneka hayati di areal mereka, khususnya yang termasuk dilindungi. Bila perkebunan itu dipandang tidak layak lagi sebagai hunian aneka hayati itu, maka pengusaha perkebunan sawit wajib untuk memindahkannya.

    “Nah itu semuanya adalah kewajiban mereka. Tapi bahasanya kan tidak hanya sampai di situ, perlu ada semacam upaya kita misalnya dalam sosialisasi. Kalau punishment kita serahkan kepada pengadilan,” terang Teras.

    “Pasti itu (perizinan dicabut). Kalau itu sudah tegas kita. Itu sudah tidak ada kata maaf lagi bagi kita,” imbuhnya menjawab sanksi bila ditemukan adanya penganiayaan orangutan di areal perkebunan sawit.

    UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas mengatur kelestarian flora dan fauna yang dilindungi. Pasal 21 ayat 2 melarang tegas upaya melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi baik hidup ataupun mati.

    Sanksi bagi yang melanggar tertuang dalam Pasal 40 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta.

    Persoalan deforestasi dan nasib orangutan, memang hingga saat ini terus terjadi perdebatan antara dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari industri sawit. Beberapa penelitian menunjukkan perkebunan sawit bukanlah penyebab utama terjadinya deforestasi, penelitian lainnya menunjukkan fakta sebaliknya.

    Namun, fakta menggambarkan populasi hewan orangutan yang oleh WWF telah dikategorikan berstatus critically endangered atau terancam punah ini semakin berkurang seiring dengan perluasan area perkebunan sawit. Hasil dari lokakarya Population and Habitat Viability Assesment (PHVA) Orangutan 2016 menunjukkan bahwa saat ini diperkirakan terdapat 14.360 individu orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan 57.350 individu orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dengan habitat seluas 181.693 kilometer persegi.

    PHVA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu memaparkan bahwa populasi orangutan tersebar pada 52 metapopulasi, dan hanya 38% yang diprediksi akan lestari (viable) dalam 100—500 tahun ke depan.  (M Bachtiar Nur, Zsasya Senorita, Dianita Catriningrum)