Pamit Jenderal Gatot Pada Kopassus

Gatot Nurmantyo meminta Presiden Jokowi untuk segera melantik Marsekal Hadi agar sistem di tubuh TNI tetap berjalan 

  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

    JAKARTA – Jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto. Pergantian ini dapat dipastikan setelah Marsekal Hadi mendapatkan persetujuan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani uji kelayakan dan kepatuhan.

    Di masa-masa sebelum menyerahkan jabatannya, Jenderal Gatot pun menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan terakhir kepada prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Gedung Balai Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis (7/12).

    "Tidak ada yang lebih penting, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Saya bangga, saya hormat diberi kesempatan memimpin prajurit-prajurit hebat seperti kalian. Saya sebagai manusia biasa mohon pamit dari Panglima TNI. Izinkan saya menyimpan semua kebanggaan dan kehormatan di setiap detak jantung dan sanubari saya," kata Gatot seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (7/12).

    Gatot tampak terharu saat Pengarahan terakhir dari Gatot ini. Di hadapan ribuan anggota Kopassus dengan mata berkaca-kaca, Panglima TNI berpamitan.

    "Sebagai manusia saya minta maaf dan khilaf semua itu yakinlah karena rasa cinta," tuturnya.

    Gatot bercerita, ketika ia masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), dia berkeinginan untuk menjadi bagian dari Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kini dikenal nama Kopassus. Keinginan itu kuat, sebab masuk RPKAD merupakan keinginan almarhum ibu Gatot.

    "Saya didesain dengan doa oleh ibu saya untuk menjadi prajurit seperti kalian dan pesan ibu saya kalau kamu masuk Akabri harus masuk RPKAD," tuturnya.

    Di kesempatan ini, Gatot pun mengungkapkan rasa bangga lantaran telah diberi kesempatan untuk memimpin prajurit Kopassus. Saat memimpin prajurit Kopassus, ia mengaku tak pernah menemukan keraguan serta kebimbangan dari prajurit Kopassus.

    "Bahkan, ketika risikonya nyawa kalian tetap tegak berdiri sebagai prajurit menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan sebagai penjuru tarikan nafasmu," tuturnya.

    Gatot menjadi warga kehormatan Kopassus ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Kala itu, Gatot sempat menolak menjadi warga kehormatan Kopassus. Sebab, ia ingin pemberian warga kehormatan kopasus itu diberikan kepada prajurit lainnya.

    "Mungkin orang banyak yang bertanya kenapa di usia tak muda begitu (55 tahun.red) menjalani tes prajurit komando. Tapi itulah yang aku serap sebagai prajurit komando, kami bukan prajurit hebat, tapi kami terlatih," ungkapnya.

    Selain itu, Gatot juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI. Pelantikan ini agar sistem di tubuh TNI tetap berjalan. 

    "Saya sampaikan dalam menghadapi situasi ke depan setelah fit dan proper tes kemudian DPR mengajukan persetujuan Marsekal Hadi jadi Panglima TNI. Presiden agar mengeluarkan keputusan jangan lama-lama dan segera dilantik dan saya segera sertijab," imbuhnya.

    Rapat Paripurna Setuju
    Terpisah, rapat paripurna DPR memberikan keputusan menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Putusan ini pun akan ditindak lanjuti dengan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, untuk melantik Marsekal Hadi.

    "Menanyakan apakah laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon seperti yang dikutip dari Antara, Kamis (7/12).

    Menanggapi pertanyaan Fadli, seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna ini menyatakan setuju Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

    Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 4 Desember 2017 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

    Tindak lanjutnya, Komisi I DPR dalam rapat internal pada 5 Desember 2017 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada 6 Desember 2017.

    "Keputusan diambil Komisi I DPR secara musyawarah mufakat," ujarnya. (James Manullang)