POTENSI ZAKAT INDONESIA

Pertumbuhan zakat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berpotensi besar terhadap perekonomian nasional

  • Warga antre saat pembagian zakat dalam bentuk uang yang dibagikan oleh keluarga besar Muhammad Nawang Layung, di Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/6). Pembagian zakat berupa uang tunai yang dikemas dalam 1.000 amplop tersebut merupakan tradisi keluarga yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun untuk membantu fakir miskin saat menjelang lebaran. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
    Warga antre saat pembagian zakat dalam bentuk uang yang dibagikan oleh keluarga besar Muhammad Nawang Layung, di Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (10/6). Pembagian zakat berupa uang tunai yang dikemas dalam 1.000 amplop tersebut merupakan tradisi keluarga yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun untuk membantu fakir miskin saat menjelang lebaran. ANTARA FOTO/R. Rekotomo

    Oleh: Mohammad Widyar Rahman, M.Si

    Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dengan persentase sebesar 85% dari total populasi Indonesia yang lebih dari 250 juta penduduk sehingga zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

    Statistik Pengelolaan Zakat Indonesia
    Perkembangan zakat di Indonesia sangat dinamis. Hal ini dapat dilihat pada data statistik zakat kurun waktu 2010-2016 di mana pertumbuhan rata-rata tiap tahun mencapai 22.95%, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB yang rata-rata hanya mencapai 5,67% (BAZNAS, 2017). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi melebihi persentase pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa zakat berpotensi besar terhadap perekonomian nasional.

    Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota dan LAZ. Sumber dana yang dikumpulkan oleh OPZ berasal dari zakat, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, dan dana lainnya. Namun, sumber dana yang dominan diperoleh dari zakat dan infak/sedekah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 sumber dana zakat sebesar 74,51% dan infak/sedekah sebesar 19,56% dari total pengumpulan sebesar 5,02 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun 2015 dana zakat yang diperoleh sebesar 63,26% dan infak/sedekah sebesar 32,25% dari total pengumpulan sebesar 3,65 triliun rupiah (BAZNAS, 2017).

    Pertumbuhan zakat mengalami tren yang terus meningkat setiap tahunnya, diikuti oleh peningkatan pertumbuhan penyaluran berdasarkan OPZ. Dalam kurun waktu 2015-2016, pertumbuhan penyaluran BAZNAS meningkat 20,20%, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat 83.33%, dan hanya LAZ yang mengalami penurunan 7,79%. Secara keseluruhan, untuk mengukur keefektifan penyaluran zakat ini, tingkat daya serap dari pengelolaan zakat pada tahun 2016 mencapai 58,42%. Menurut Zakat Core Principles persentase tingkat daya serap ini dinilai cukup efektif dalam penyerapan dana yang digunakannya.

    Tantangan Pengelolaan Zakat Nasional
    Data BPS 2018 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Indonesia akhir tahun 2017 sebesar 10,12% atau sekitar 26,58 juta jiwa. Pada akhir 2017, Gini ratio Indonesia pada akhir tahun 2017 sebesar 0,415 (BPS, 2018). Hal ini berarti bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 41,5% aset nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terdistribusi secara merata di Indonesia. Oleh karena itu, institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, dan menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif (PUSKAS BAZNAS, 2016).

    Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Undang-undang memberi kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif (Hakim, 2015). Seiring perkembangan zakat, kerangka regulasi terkait zakat ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

    Peraturan turunannya terkait pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 yang mengatur organisasi dan tata kerja BAZNAS. Kemudian, Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Selain itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 yang membagi LAZ) resmi ke dalam tiga kategori LAZ yaitu LAZ Nasional (penghimpunan zakat minimal Rp 50 miliar), LAZ Provinsi (penghimpunan zakat minimal Rp20 miliar), LAZ Kabupaten/Kota (penghimpunan zakat minimal Rp3 miliar).

    Dengan adanya kerangka regulasi, peranan institusi zakat dapat semakin signifikan dalam berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan melalui pengelolaan zakat nasional dan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

    *) Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

    Referensi:
    [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2017). Statistik Zakat Nasional 2016. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

    [BPS] Badan Pusat Statistik. (2018). Gini Ratio Provinsi 2002-2017. Update terakhir: tanggal 5 Januari 2018. https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2017.html. diakses tanggal 12 Juni 2018.

    [BPS] Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2017. Update terakhir: tanggal 5 Januari 2018. https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/ jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html. diakses tanggal 12 Juni 2018.

    [BPS] Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2017. Update terakhir: tanggal 5 Januari 2018. https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html. diakses tanggal 12 Juni 2018.

    Hakim, B. R. (2015). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). Syariah Jurnal Ilmu Hukum, 15 (2): 155-166.

    [PUSKAS BAZNAS] Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2016). Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.