MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

POTENSI WISATA HALAL SEKTOR AKOMODASI

Budaya tiap negara yang berbeda-beda berdampak pada regulasi yang dijalankan pada sektor usaha penginapan.

  • Ilustrasi aplikasi airbnb. Pixabay
    Ilustrasi aplikasi airbnb. Pixabay

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Wisata halal saat ini telah menjadi pasar yang kian diperhitungkan di berbagai pelosok dunia. Hal ini didukung dengan populasi muslim yang terus bertambah. Diperkirakan oleh Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Health, populasi muslim dunia akan bertambah 35% dalam kurun waktu 20 tahun, dari 1,6 miliar di tahun 2010 menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030.

    Posisi sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dan memiliki banyak modal lokasi panorama alam yang indah menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Konsep wisata halal sangat memungkinkan untuk dibangun untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menarik minat wisatawan beragama Islam.

    Sebenarnya apabila mendengar frasa wisata halal, hal yang paling menjadi perhatian adalah ketersediaan makanan halal, misalnya, di negara tujuan wisata. Bagi sebagian besar wisatawan muslim, menghindari beberapa bahan makanan yang dilarang agama seperti babi dan alkohol sudah menjadi kecenderungan apabila mengunjungi tempat wisata tersebut. Namun, sebenarnya wisata halal sendiri tidak hanya meliputi bidang kuliner, tapi juga hal-hal seperti ketersediaan tempat ibadah maupun layanan akomodasi yang sesuai ketentuan syariat.

    Dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, bidang akomodasi menjadi salah satu hal yang sedikit lebih rumit untuk diterapkan pada konsep wisata halal. Usaha perhotelan, misalnya, sebagai salah satu bidang usaha penyediaan akomodasi, harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran usaha dan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

    Sementara untuk wisata halal sendiri, kerumitan usaha akomodasi akan berhubungan dengan gaya hidup dan budaya muslim dalam membatasi interaksi dua individu yang berbeda gender, terutama melihat kaitannya dengan perihal perzinahan atau tindak pidana asusila. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, hal ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, di mana norma moral, agama, dan sosial tidak jarang menjadi dasar bagi norma hukum.

    Sebelumnya, sektor pariwisata nasional yang saat itu masih berada dalam tatanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sempat mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Salah satu unsur penting yang diatur dalam regulasi ini adalah pemberlakuan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. Bila terdiri dari individu-individu yang berbeda gender, hotel syariah pada umumnya akan meminta para tamu yang datang untuk menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan memiliki ikatan keluarga ataupun pernikahan.

    AirBnB dan Konsep Akomodasi Halal
    Di sisi lain, kehadiran AirBnB menjadi peluang tersendiri di sektor usaha akomodasi. AirBnB adalah platform yang memungkinkan pengguna yang membutuhkan tempat menginap sementara untuk melakukan penyewaan ruangan yang tidak terpakai pemilik properti terkait. Penyewaan dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disepakati dalam aplikasi. Sama seperti Gojek ataupun Tokopedia, AirBnB juga merupakan model bisnis yang menganut konsep sharing economy, di mana pemilik bisnis bekerja sama dengan para pemilik properti dalam menjalankan usahanya.

     

    Dari sisi pemilik properti yang menyewakan ruangannya, hal ini tentu saja sebuah keuntungan yang menciptakan potensi pemanfaatan barang yang menganggur menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Barang ataupun ruangan yang sebelumnya tidak pernah terpakai dapat disewakan kepada yang membutuhkan. Dari sisi pengguna atau penyewa, kehadiran AirBnB membawa angin segar karena tak jarang pula harga yang ditawarkan lebih murah. Hanya saja, keberadaan aplikasi ini membuat para pebisnis perhotelan konvensional semakin tergerus.

    Kembali pada topik wisata halal, sebenarnya sama seperti beberapa platform lainnya, AirBnB menyediakan kolom ‘House Rules’ di mana pemilik properti dapat memberikan ketentuan tertentu bagi para tamu dalam menggunakan propertinya. Beberapa pemilik properti pengguna AirBnB sebenarnya telah mengisi kolom ini sesuai dengan konsep halal dan menghindari perzinahan, seperti pelarangan menginap bagi pasangan tamu yang tidak terikat secara keluarga dan pernikahan.

    Namun, berbeda dengan sektor kuliner pada lingkup wisata halal, sektor akomodasi seperti penginapan tampaknya masih mengalami kesulitan melebur, terutama apabila dikemas dalam platform daring seperti AirBnB. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik properti pengguna AirBnB yang menjalankan sistem syariah. Setidaknya, hal inilah yang dialami Adit (bukan nama sebenarnya), seorang pengusaha muda Jakarta yang memiliki satu unit apartemen di Bandung yang disewakannya melalui AirBnB.

    Pada awal penggunaan AirBnB, Adit masih belum terlalu paham dengan prinsip syariah dalam usaha akomodasi, sehingga belum menerapkan regulasi pada akunnya terkait pembatasan kelompok tamu berdasarkan gendernya. Belajar dari pengalaman dan keinginan menerapkan norma agama dan moralitas, ia mulai memperketat ketentuan bagi para tamu terhadap penggunaan unit apartemennya. Pemuda ini memberlakukan aturan di mana rombongan atau pasangan tamu dengan gender yang tidak sejenis hanya diperbolehkan menginap apabila memiliki hubungan keluarga atau terbukti telah menikah. Keputusan Adit menyertakan regulasi ini ternyata berdampak pada minat para calon penyewa. Dikatakan olehnya, pasca memberlakukan regulasi tersebut, occupancy rate pada unit yang ia sewakan tidak lagi seramai sebelumnya.

    Platform Daring sebagai Jalan Pintas Anti Repot
    Kehadiran berbagai bisnis berkonsep sharing economy, terutama yang seringkali dikemas dalam bentuk aplikasi ponsel pintar, sangat memudahkan para penggunanya. AirBnB sendiri, bagi para pelancong atau wisatawan, hadir sebagai alternatif di luar hotel dan penginapan yang harus dipesan secara konvensional. Melalui platform ini, ketimbang harus repot melakukan reservasi hotel maupun penginapan sejenis secara konvensional, layanan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan tidak berbelit hanya dengan pemesanan secara daring melalui aplikasi.

    Kemudahan yang ditawarkan berbagai platform ini jadi kekuatan tersendiri dalam meraih pasarnya. Maka, apabila kebebasan dan kemudahan ini harus terganggu dengan regulasi-regulasi tertentu yang membebani, ada kecenderungan pasar akan mencari pilihan lain yang lebih sederhana. Dibandingkan harus menuruti regulasi tuan rumah AirBnB penganut sistem syariah, misalnya, yang mengharuskan tamunya memberikan bukti pernikahan atau hubungan keluarga, kemungkinan besar para calon tamu akan mencari unit milik pemilik properti lain yang lebih bersifat membebaskan.

    Tentu saja pertimbangan penggunaan AirBnB seperti ini akan berbeda di setiap negara penggunanya. AirBnB kini telah terdapat di lebih dari 191 negara, yang tentu berbeda-beda latar belakang budayanya. Bila di berbagai negara liberal isu penyeleksian gender dalam sektor akomodasi penginapan tidak menjadi masalah, berbeda halnya dengan negara-negara berkembang yang masih sangat memandang penting ajaran agama, tidak terkecuali Indonesia.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan lebih lanjut apabila ingin turut melibatkan peran aplikasi akomodasi daring untuk mendukung sektor pariwisata. Wisata halal memang merupakan pasar yang sangat empuk untuk disasar dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, namun pelaksanaannya ternyata tidak semudah membayangkan potensinya.

    *Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

    Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.