POLITIC, I’M IN LOVE (WITH DANGDUT)

Dangdut ialah pembawa pesan yang bisa digunakan dan dimobilisasi oleh beragam kelompok dan kepentingan. Dangdut adalah sebuah identitas yang tetap otonom.

  • Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (tengah) berpose bersama penyanyi dangdut Via Vallen (kanan) dan Nella Kharisma (kiri) di Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Zabur Karuru.
    Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (tengah) berpose bersama penyanyi dangdut Via Vallen (kanan) dan Nella Kharisma (kiri) di Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Zabur Karuru.

    Oleh: Gisantia Bestari, SKM*

    “Dangdut is the music of my country”

    -Project Pop

    Tak bisa dimungkiri bahwa dangdut tak pernah gagal dalam membawa angin segar dalam industri musik di Indonesia. Stasiun televisi Tanah Air bahkan menjadikan acara bertajuk Dangdut Academy sebagai salah satu program andalannya. Bagaimana tidak? Dalam rentang tahun 2015—2016, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut ini mendapatkan nominasi Pencarian Bakat & Reality Show serta Program Prime Time Non Drama Terpopuler dalam beberapa acara penghargaan bergengsi. Selain itu, mungkin sejumlah orang termasuk Anda, diam-diam memiliki lagu dangdut favorit saat berkaraoke bersama teman-teman.

    Selayang pandang musik dangdut berakar dari musik melayu pada tahun 1940-an. Dalam proses evolusinya, unsur musik India (tabla) dan Arab (cengkok dan harmonisasi) memberikan pengaruh pada musik dangdut. Penyebutan nama “dangdut” sendiri mengacu pada suara khas tabla atau gendang dalam dunia dangdut yang didominasi dengan suara “dang” dan “dut” (Harry, 2007).

    Musik Dangdut, Musik Masyarakat
    Dangdut menjadi bahan ejekan dan identik sebagai musik rendahan serta tidak modern. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya anggapan bahwa hal yang modern dan maju berasal dari Barat, sementara yang kuno dan kampungan berasal dari lokal (Lohanda 1991: 139).

    Dangdut awalnya dibedakan secara sosial sebagai penggambaran budaya yang “kampungan” versus “gedongan”. Lirik dan musiknya mirip dengan kelahiran musik blues yang mendayu dan sengsara di Amerika Serikat. Sebutan “kampungan” sendiri merujuk pada identitas sosial yang berhubungan dengan kelas menengah dan bawah, yang mana merupakan mayoritas masyarakat Indonesia.

    Sedangkan, “gedongan” adalah gambaran sosial akan kelas menengah dan atas, yang mendapat keuntungan dari modernisasi pembangunan. Budaya “kampungan” dan “gedongan” juga memperlihatkan sosial yang terbelah, karena pembangunan menghasilkan tidak hanya kemiskinan struktural tapi juga pembelahan budaya. Sebelum era teknologi terutama media sosial, artis dan lagu dangdut laris dari kampung ke kampung serta berbagai hajatan. Berbeda dengan musik lainnya yang ditopang industri, manajemen, televisi, dan dikonsumsi kelas menengah atas perkotaan (Eko Sulistyo, 2018).

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12%. Yang tergolong penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, tapi juga tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dibandingkan bulan September 2016, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan bulan September 2017 cenderung mengalami kenaikan.

    Identik dengan kelas menengah ke bawah, musik dangdut membuat dunia politik tak lepas dari pemanfaatannya. Pada Pilkada 2018, Calon Gubernur Jawa Timur Gus Ipul menggandeng penyanyi dangdut Via Vallen dan Nella Kharisma yang dikontrak khusus untuk menyanyikan lagu kampanye berjudul Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur. Pemilihan Via Vallen bukan tanpa alasan, selain karena berasal dari Jawa Timur, video klipnya yang bertajuk Sayang memperoleh lebih dari 137 juta kali penayangan semenjak diunggah di platform video-sharing YouTube pada 24 Februari 2017. Perkawinan antara panggung kampanye politik dan bintang dangdut pun bukanlah hal baru di negara kita. Hal ini menunjukkan bahwa dangdut kerap eksis sehingga diperhitungkan dalam komunikasi politik karena musik ini dekat dengan rakyat.

    ‘Goyangan’ Politik VS ‘Goyangan’ Rakyat
    Meski dangdut menjadi alat mobilisasi oleh parpol, menurut Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, keterkaitan dangdut dan momentum politik pemilu dan parpol bukan berarti dangdut mempunyai ikatan ideologis dengan politik. Dangdut ialah pembawa pesan yang bisa digunakan dan dimobilisasi oleh beragam kelompok dan kepentingan. Dangdut adalah sebuah identitas yang tetap otonom.

    Pernyataan dari Eko Sulistyo tersebut erat kaitannya dengan teori kekuasaan dari Michel Foucault (Sara, 2003). Foucault menolak konsep bahwa pihak  kuasa  adalah  subjek aktif  yang  mampu melakukan  apapun  sesuai  keinginannya,  sedangkan  pihak  yang  lemah  adalah objek pasif yang harus menurut pada apapun kehendak pihak kuasa yang aktif.

    Jika konsep itu yang kita yakini, dangdut bisa dianggap mampu mengarahkan masyarakat agar membantu mewujudkan rencana politik. Foucault berkeyakinan bahwa individu merupakan subjek aktif organik, yang berarti bahwa subjek saling berhubungan dan berorganisasi. Pihak lemah berinteraksi dengan pihak lemah lainnya mampu memunculkan perlawanan ketika pihak kuasa mencoba merepresi mereka. Kekuasaan bukanlah mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain, dalam relasi antara yang mendominasi dan didominasi (powerful dan powerless).

    Penelitian oleh (Aris Setyawan, 2014) mengungkapkan bahwa perubahan zaman mampu mengubah kondisi sosial masyarakat. Sebelum tahun 2000-an, dapat dikatakan bahwa penyanyi dangdut ternama mampu berperan dalam kekuasaan sebuah parpol. Tahun demi tahun pun berjalan. Tak selamanya dangdut bisa menggiring opini, dan masyarakat tidak dapat disetir oleh kuasa melalui dangdut. Sebab, masyarakat mampu berpikir mana yang baik dan yang buruk. Ikut menikmati musik dangdut di panggung, namun pergi meninggalkan panggung saat orasi politik adalah bentuk perlawanan masyarakat terhadap kuasa. Penelitian ini pun juga menemukan fakta bahwa salah satu grup dangdut di Yogyakarta mengatakan bahwa mereka tidak menganggap diri sebagai bagian dari parpol yang menyewa mereka, dan tidak secara ideologis mengamini program parpol tersebut.

    Musik dangdut dalam kampanye politik menandakan bahwa kelas menengah ke bawah menjadi target yang menggiurkan. Namun, kehadirannya dalam dunia politik memang sebatas hiburan dan alat mobilisasi massa yang tidak memengaruhi ideologi masyarakat maupun ideologi sang penyanyi sendiri. Terlepas dari itu semua, dangdut menjadi pembawa pesan perdamaian, toleransi, dan menyatukan keberagaman. Dan kita pun berharap masyarakat cukup terlena dengan musiknya saja, sementara calon pemimpin yang kompeten tetap menjadi persyaratan mutlak agar mampu mencuri hati khalayak.

    *Periset Muda Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Badan Pusat Statistik. (2017). Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

    Lohanda, Mona. (1991). Dangdut: Sebuah Pencarian Identitas dalam Seni Dalam Masyarakat Indonesia, Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Damono (eds.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

    Mills, Sara. (2003). Michel Foucault. London: Routledge.

    Mughis, Abdil. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Jakarta: Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 75-100

    Setyawan, Aris. (2014). RELASI-KUASA DALAM DANGDUT (STUDI KASUS

    DANGDUT SEBAGAI MEDIA KAMPANYE POLITIK). Yogyakarta: UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

    Sulistyo, Eko. (2018). Via Vallen, Dangdut dan Politik http://ksp.go.id/via-vallen-dangdut-dan-politik/index.html Diakses tanggal 6 Maret 2018