PILKADA 2018: BERKAH ATAU “ANCAMAN” DEMOKRASI?

Diperlukan reformasi partai politik jika negeri ini masih ingin melanjutkan keberadaan sistem demokrasi.

  • Ilustrasi Simulasi Pilkada. Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
    Ilustrasi Simulasi Pilkada. Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

    Oleh: Nugroho Pratomo*

    Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan pilkada serentak sebelum dilaksanakannya pemilu tahun 2019. Menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2018 ini, salah satu aspek yang menjadi persoalan utama adalah membangun proses pilkada yang sehat. Berangkat dari pengalaman pelaksanaan pilkada 2017, khususnya di Jakarta, penggunaan isu SARA dan strategi pemanfaatan sarana ibadah sebagai corong kampanye hitam merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi.

    Pilkada, sebagai salah satu instrumen demokrasi, pada dasarnya adalah mekanisme untuk mendorong partisipasi politik masyarakat secara lebih luas. Namun, seiring dengan penggunaan isu SARA dan sarana ibadah untuk menyebarkan berbagai isu hitam dari lawan politik maka makna sesungguhnya atas demokrasi tersebut juga telah mati. Ketiadaan sanksi bagi masing-masing calon yang menggunakan isu SARA dan kampanye hitam lainnya adalah sebuah pengalaman besar untuk perbaikan demokrasi di pemerintahan daerah.

    Dimulai dari dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wacana untuk membangun demokrasi di tingkat daerah semakin besar. Melalui keberadaan UU tersebut, desentralisasi mulai diterapkan secara nasional. Sistem desentralisasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk dapat mengatur dan membangun daerahnya sendiri secara lebih otonom.

    Namun, UU tersebut belum serta-merta memberikan jalan bagi demokrasi langsung di tingkat lokal. Pasca dilakukannya amandemen pasal 18 UUD 45, dikeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini kemudian diganti beberapa kali hingga dikeluarkan UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Atas dasar inilah, kemudian dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2018.

    Mencermati dasar hukum atas pelaksanaan pilkada 2018 ini maka tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan pilkada 2018 akan bebas dari penggunaan isu SARA dan bentuk-bentuk kampanye hitam lainnya. Jaminan atas tidak digunakannya isu SARA dan bentuk-bentuk kampanye hitam lainnya diperlukan tidak hanya sebatas peraturan KPU semata apalagi hanya sekadar kesepakatan bersama antara para calon. Mekanisme jalur hukum diperlukan sebagai upaya pencegahan penggunaan isu SARA dan kampanye hitam. Satu-satunya cara terbaik adalah dengan mempertegas hal tersebut dalam sebuah undang-undang.

    Masalah lain dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah adalah adanya dinasti politik. Ketiadaan aturan yang jelas mengenai larangan dinasti politik merupakan persoalan utama yang harus diselesaikan. Namun demikian, aturan mengenai larangan dinasti politik juga tidak boleh menjadi sebuah pembatasan bagi setiap warga negara atas kebebasan sipil dan hak-hak politik lainnya. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama. Hak politik untuk dipilih dan memilih dalam sebuah proses demokrasi harus terus menerus dijamin oleh UU. Karenanya, jika saat ini berkembang sebuah kebiasaan di kalangan elite politik untuk membangun dinasti politik, hal tersebut harus dapat dikendalikan tanpa menciptakan ancaman bagi hak-hak politik tiap individu warga negara.

    Adanya pembatasan bagi tiap petahana untuk dapat terpilih dua periode secara berturut-turut, dikeluarkan sebagai bentuk pembelajaran atas terjadinya kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Tapi, hal tersebut ternyata dapat dipermainkan oleh sebagian elite politik di daerah dengan menggunakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya untuk melanggengkan kekuasaan politik di daerahnya masing-masing. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembatasan periode kekuasaan dua kali berturut-turut bukan merupakan solusi tepat dalam membangun demokrasi di Indonesia. Diperlukan alternatif mekanisme lain yang secara efektif mampu menciptakan demokrasi sesungguhnya di Indonesia.

    Demokrasi biaya tinggi
    “Mahalnya” ongkos demokrasi di tingkat daerah yang ditunjukkan dengan masih besarnya biaya kampanye politik dan “biaya politik” lainnya adalah salah satu penyebab munculnya praktik dinasti politik. Para calon kepala daerah membutuhkan biaya yang besar mulai dari dari tahap memperoleh dukungan partai hingga pada saat kampanye. Karenanya, hanya sebagian kaum elite politik saja yang memiliki modal materi besar yang dapat mengikuti proses pilkada tersebut.

    Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah selamanya pilkada (baca: demokrasi) tersebut membutuhkan biaya yang besar? Sebagaimana telah beberapa kali disampaikan pada tulisan Fokus sebelumnya (Baca: Mahar Politik: Bukti Kegagalan Fungsi Partai Politik) maka ketiadaan ideologi dalam partai politik yang ada selama ini merupakan akar persoalan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Partai politik yang ada saat ini terlalu bersikap pragmatis atas proses demokrasi. Partai politik menjadikan pilkada sekadar sebagai upaya untuk memenangkan sebuah pertarungan politik tanpa memedulikan sejauh mana proses demokrasi di tingkat lokal dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak politik warga negara dalam arti yang sesungguhnya. Partai politik telah terjebak dalam rutinitas demokrasi, yaitu memenangkan sebuah pilkada. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mahar politik.

    Partai politik juga harus terus-menerus kebingungan ketika harus mencari bakal calon kepala daerah yang dianggap berpotensi menang di daerah tersebut. Partai politik tidak lagi memedulikan apa dan bagaimana ideologi yang dipegang oleh para bakal calon. Satu hal yang dipentingkan adalah bagaimana memenangkan pilkada tersebut. Jika ini masih terus berlangsung maka diperlukan reformasi partai politik jika negeri ini masih ingin melanjutkan keberadaan sistem demokrasi sebagaimana harapan berbagai pihak.

     *)Direktur Riset Visi Teliti Saksama