PENGENDALIAN INFLASI OLEH BANK SENTRAL (2)

Dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia membagi inflasi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan non inti.

  • Aktivitas pedagang di Pasar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rabu (1/11). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi Oktober 2017 hanya sebesar 0,01 persen, karena harga komoditas bahan makanan relatif terjaga. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
    Aktivitas pedagang di Pasar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rabu (1/11). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi Oktober 2017 hanya sebesar 0,01 persen, karena harga komoditas bahan makanan relatif terjaga. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Oleh: Sita Wardhani SE, MSc*

    Untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga fundamental perekonomiannya. Ketidakpastian tingkat inflasi dapat menghambat ekonomi dan memperburuk daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target inflasi untuk tiga tahun ke depan. Dengan memublikasikan target inflasi ke depan, masyarakat serta dunia bisnis dapat memiliki ekspektasi sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ekonominya.

    Baca juga: Pengendalian Inflasi oleh Bank Sentral

    Di Indonesia, tren peningkatan inflasi biasanya terjadi di awal tahun (Desember dan Januari) dan pertengahan tahun (Juni-Juli), seperti yang terlihat pada grafik terlampir. Pada bulan tersebut, konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Di akhir dan awal tahun, masyarakat biasanya menerima bonus tahunan dan pergi berlibur untuk merayakan tahun baru. Selain itu, juga terdapat perayaan Natal sehingga konsumsi masyarakat meningkat.

    Sedangkan pada pertengahan tahun, terdapat libur anak sekolah dan permulaan tahun ajaran baru. Pada periode ini, konsumsi masyarakat juga meningkat untuk liburan, pembelian seragam, dan perlengkapan sekolah.

     

    Permintaan dan Penawaran sebagai Sumber Kenaikan Harga

    Penyebab inflasi yang telah disebutkan di atas merupakan faktor pendorong inflasi dari sisi permintaan yang disebut sebagai demand-pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi ketika permintaan agregat tumbuh lebih cepat dibandingkan penawaran agregat atau produksi dalam negeri.

    Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat di antaranya adalah stimulus pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti penurunan pajak, yang dapat meningkatkan konsumsi; atau peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur. Kemudian stimulus moneter yang dapat menyebabkan tingkat bunga turun, sehingga menyebabkan permintaan kredit perumahan meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga properti.

    Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, pengaruh kondisi ekonomi negara lain pun tidak dapat terhindarkan dalam pengaruhnya terhadap inflasi Indonesia. Misalnya, ekonomi AS membaik sehingga konsumsi negara AS meningkat. Hal ini dapat memengaruhi Indonesia melalui peningkatan ekspor Indonesia ke AS. Peningkatan ekspor akan meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat memicu inflasi.

    Selain penyebab dari sisi permintaan, terdapat juga dari sisi penawaran, atau disebut sebagai cost-push inflation. Inflasi yang terjadi akibat penawaran agregat tumbuh lebih cepat dibandingkan permintaan. Salah satu contohnya adalah kenaikan harga bahan bakar. Karena bahan bakar merupakan sumber energi dari proses produksi serta transportasi, maka kenaikan harga BBM dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

    Cost-push inflation secara umum merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong biaya produksi meningkat. Selain harga energi, harga bahan baku produksi secara umum juga merupakan faktor pendorong. Faktor lainnya adalah upah pekerja serta nilai tukar. Nilai tukar memengaruhi biaya produksi melalui bahan baku impor. Jadi jika nilai tukar terdepresiasi, harga bahan baku impor meningkat, sehingga memengaruhi biaya produksi, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga.

     

    Sasaran Pengendalian Inflasi oleh Pemerintah

    Bank Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengendalikan inflasi melalui instrumen kebijakan moneter sesuai UU no.12/1999. Dalam praktik pengendalian inflasi ini, Bank Indonesia membagi inflasi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti. Perbedaan dari kedua jenis inflasi tersebut adalah inflasi inti merupakan inflasi yang sifatnya menetap. Artinya, faktor-faktor fundamental seperti permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang), serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen, dapat menyebabkan kenaikan harga yang bersifat menetap.

    Sedangkan, inflasi non inti merupakan inflasi yang disebabkan faktor non fundamental atau karena adanya gangguan (shock). Penyebab inflasi non inti oleh Bank Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu inflasi (1) volatile food, kenaikan harga bahan makanan karena faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan panen, seperti gangguan alam atau serangan hama penyakit. Lalu faktor berikutnya, (2) Inflasi Administered Prices, adalah inflasi yang disebabkan oleh gangguan akibat kebijakan penetapan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan.

    Dari kedua jenis inflasi ini, inti dan non inti, fokus kebijakan pemerintah adalah untuk mengendalikan inflasi inti, sebab inflasi inti bersifat dapat diprediksi dan dikendalikan. Inflasi inti berbeda dengan inflasi non inti yang bersifat shock/gangguan, sehingga lebih sulit dikendalikan (Tjahjono, Hutabarat, Haryono, Majardi, & Pramono, 2000).

    Mekanisme pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dengan menetapkan tingkat bunga. Misalnya, pemerintah ingin menurunkan permintaan agregat, hal ini dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga. Jika tingkat bunga naik, maka opportunity cost untuk memegang uang tinggi, akibatnya masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, konsumsi akan turun, permintaan agregat pun turun, dan inflasi dapat dikendalikan.

    Demikianlah pemerintah menjaga agar inflasi stabil. Melalui kebijakan moneter, pemerintah mengendalikan uang beredar untuk mencegah konsumsi tinggi dari masyarakat.

     

    *Peneliti Utama Visi Teliti Saksama dan Staf Pengajar FEB UI

     

    Referensi:

    Tjahjono, E. D., Hutabarat, A. R., Haryono, E., Majardi, F., & Pramono, d. B. (2000). PENGUKURAN INFLASI INTI (CORE INFLATION) DI INDONESIA. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1-34.