MIMPI BERDIKARI OTOMOTIF DALAM NEGERI

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI: PAKET (BELUM) KOMPLIT UNTUK JAKARTA

Pembangunan infrastruktur selayaknya diiringi kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi umum.

  • Pembangunan LRT. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
    Pembangunan LRT. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Oleh: Sita Wardhani S, SE, MSc** dan Novelia, M.Si*

    Bagi penduduk dan komuter Jakarta, macet sudah menyatu dalam rutinitas kehidupan urban. Kemacetan menyebabkan kaum komuter berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika matahari sudah tenggelam. Bila dahulu kita dapat memperkirakan kapan kemacetan sudah terurai, kini tidak lagi. Kemacetan bahkan tidak lagi bisa digunakan sebagai alasan telat. Ketika memiliki sebuah janji, kita sudah harus memperhitungkan waktu yang akan terbuang karena terjebak dalam kemacetan, untuk menentukan kapan kita harus berangkat.

    Kemacetan di Jakarta yang akhir-akhir ini semakin parah disebabkan oleh berbagai proyek pengembangan infrastruktur. Yang menggembirakan dan mungkin membuat rela sebagian orang untuk terjebak dalam kemacetan saat ini adalah harapan kelancaran lalu lintas di masa depan, sebab salah satu faktor yang memperparah kemacetan saat ini adalah proyek pembangunan transportasi.

    Memang, Jakarta agak telat dalam mempersiapkan transportasi publik masal. Tidak seperti negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang telah memiliki sistem transportasi publik terintegrasi, Jakarta baru memiliki Kereta Listrik (KRL) sebagai penghubung daerah-daerah periferi Jakarta serta Bus Rapid Transit (BRT) sebagai transportasi antarwilayah di DKI Jakarta.

    KRL telah beroperasi cukup lama, sedangkan BRT atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai TransJakarta telah beroperasi sejak tahun 2004. Selain TransJakarta dan bus-bus besar lainnya, transportasi umum yang tersedia di Jakarta juga meliputi bus-bus kecil (seperti angkot, mikrolet) dan bis sedang (seperti Kopaja). Selain itu, terdapat juga angkutan lainnya seperti bemo, bajaj, dan motor (ojek). Ojek bahkan menjadi pilihan yang populer sejak berkembangnya ojek online yang mudah didapatkan dan merupakan solusi menembus kemacetan di Jakarta.

    Kondisi transportasi publik yang tidak memadai dapat kita lihat dari tabel di bawah ini. Berdasarkan data BPS di tahun 2015, angkutan umum yang beroperasi di Jakarta bukanlah angkutan yang bersifat massal, tetapi lebih merupakan angkutan kecil yang daya tampungnya juga terbatas, seperti taksi, angkot, dan bajaj. Ketiga kendaraan ini mencakup 79% dari angkutan umum yang beroperasi di Jakarta. Bagaimana jalanan Jakarta tidak penuh?

     

    Kebutuhan Transportasi Publik Massal
    Dalam UN-Habitat (2009) disebutkan bahwa kebutuhan akan perencanaan serta penggunaan transportasi publik berskala besar semakin disadari oleh pemerintah, terutama dengan semakin tingginya penggunaan kendaraan di kota-kota besar. Demikian juga Pemerintah DKI Jakarta.

    Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2017 penduduk Jakarta berjumlah 10,37 juta jiwa. Antara 2010-2017 saja, penduduk Jakarta telah tumbuh hingga sebesar 8%.

    Tetapi dengan adanya warga komuter yang datang dari daerah periferi, pada siang hari, penduduk Jakarta bertambah 1,38 juta orang per hari (survei komuter BPS 2014).

    Kebutuhan akan transportasi tentunya menjadi sebuah kebutuhan yang niscaya. Setiap harinya, terdapat arus komuter yang sangat besar dan hampir 50% dari penduduk Jakarta membutuhkan transportasi publik. Meski demikian, kondisi transportasi publik semakin menurun. Berdasarkan data Bapennas (2017), Indonesia mengalami penurunan angka dalam penggunaan transportasi publik. Warga Jakarta ternyata lebih mengandalkan kendaraan pribadi. Seperti dalam grafik di bawah, penggunaan transportasi publik hanya 20%, dan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi (60%). Sedangkan, pada kota-kota lain seperti Hongkong dan Tokyo yang sudah lebih dulu maju, penggunaan kendaraan pribadi hanya 11-12%.

     

    Kendaraan memungkinkan seseorang untuk datang ke tempat kerja, bersekolah, mendatangi fasilitas kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Tetapi, aktivitas bermobilisasi ini juga mendatangkan biaya ekonomi, seperti penurunan kecepatan dalam berkendara bila jumlahnya terlampau banyak sehingga menimbulkan kepadatan, sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. Ditambah lagi, dengan makin banyaknya kendaraan yang digunakan, akan menyebabkan polusi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, transportasi publik menjadi salah satu unsur penting pula untuk menuju pembangunan yang hijau.

    Hal ini disadari pula oleh pemerintah Jakarta. Selain berbagai alternatif transportasi publik yang telah ada sebelumnya, pemerintah sudah dalam tahap pembangunan infrastruktur transportasi publik massal. Ada dua jenis transportasi massal yang sedang dibangun, yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

    Mass Rapid Transit sendiri merupakan sistem transportasi massal dan transit cepat yang berbasis rel listrik. Sistem ini terbukti efektif dan nyaman, sehingga telah digunakan di berbagai kota-kota besar dunia. Sementara, Light Rail Transit juga berbasis rel namun dengan konstruksi yang lebih ringan.

    Rencananya MRT Jakarta akan membentang 110,8 km. Sebagai tahap awal, koridor yang sudah dalam tahap pembangunan adalah koridor yang menghubungkan daerah selatan-utara (Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang 23,8 km. Koridor lain yang juga akan dibangun dan masih dalam tahap studi kelayakan adalah koridor timur-barat sepanjang 87 km. Satu rangkaian MRT dapat membawa enam gerbong, dengan kapasitas satu rangkaian dapat membawa 1.950 penumpang, dan dalam satu hari ditargetkan dapat membawa 173 ribu penumpang.

    Untuk LRT sendiri, Pemprov DKI Jakarta akan membangun tujuh koridor. Setiap rangkaian LRT membawa tiga hingga enam gerbong. Dengan kapasitas 250-390 orang per-gerbong, setiap rangkaian bisa membawa 750-2.300 orang.

    Diharapkan pembangunan kedua sistem transportasi massal ini dapat membantu mengurai benang kusut yang menyelimuti kota Jakarta. Dengan beralihnya masyarakat ke MRT dan LRT, bukan hanya kemacetan ibukota yang mudah-mudahan dapat dikurangi, namun juga polusi yang ditimbulkan beribu unit kendaraan yang sangat beraneka ragam.

    Namun kembali lagi, kesadaran masyarakat juga perlu terus dipupuk. Apabila berbagai transportasi publik telah tersedia, namun setiap orang masih lebih suka bepergian dengan kendaraan bermotor pribadi dibandingkan mengurangi volume karbonmonoksida di jalan raya dengan menjajal transportasi umum, akan sama saja. Solusi membangun infrastruktur hanya bakal menjadi paket yang tidak komplit. Pergerakan antara kesadaran masyarakat akan urgensi transportasi sosial dengan pembangunan infrastruktur yang efektif perlu berjalan secara paralel. Seperti sepasang sepatu, keduanya harus melangkah seirama.

    **Peneliti Utama Visi Teliti Saksama dan Staf Pengajar FEB UI
    * Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

     

    Referensi

    Bappenas. (2017, September 18). Sustainable Urban Transport Development in Indonesia. Transport and Climate Change Week. Berlin, Jerman, Jerman: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    BPS Provinsi DKI Jakarta. (2017). Jakarta Dalam Angka 2017. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.

    UN-Habitat (2009a) ‘Issues Paper on Sustainable Urban Transport for Global Report on Human Settlements 2013’, Nairobi, 2009