PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar persyaratan AMDAL inilah yang menyebabkan penerapan AMDAL terabaikan

  • Sejumlah pengguna sepeda motor listrik yang mengikuti konvoi motor listrik mengisi daya motornya di SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) di kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu (28/10). Kegiatan yang diselenggarakan PLN Distribusi Jakarta Raya ini untuk memperingati Hari Listrik Nasional serta untuk mendorong keberadaan kendaraan listrik di Jakarta yang dapat mengurangi pulosi di Ibukota. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.
    Sejumlah pengguna sepeda motor listrik yang mengikuti konvoi motor listrik mengisi daya motornya di SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) di kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu (28/10). Kegiatan yang diselenggarakan PLN Distribusi Jakarta Raya ini untuk memperingati Hari Listrik Nasional serta untuk mendorong keberadaan kendaraan listrik di Jakarta yang dapat mengurangi pulosi di Ibukota. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/17.

    Oleh: *Nugroho Pratomo

    Sebagai negara yang saat ini mulai kembali mendorong pembangunan khususnya di bidang infrastruktur, Indonesia juga tidak terlepas dari keharusan untuk memperhatikan dampak lingkungan. Selama ini, model pembangunan semacam itu dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah konsep pertama kali muncul dalam konferensi di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972, yaitu ketika berlangsung UN Conference on the Human Enviroment. Dalam konferensi tersebut, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai konsep pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup (Abdurrahman, 2003).

    Namun demikian, ide mengenai pembangunan berkelanjutan ini telah lama muncul, yaitu sejak awal abad ke-13, terutama di bidang kehutanan. Hal tersebut terkait dengan kesinambungan penggunaan kayu (Hukum kehutanan Nuremberg tahun 1294). Pada saat itu, mucul permasalahan mengenai penebangan bersih (clear cut) tanpa memperhatikan penanaman kembali (reboisasi). Carlowitz, seorang bangsawan dari Saxony dalam papernya: Sylvicultura Oeconomica –instruksi untuk penanaman alamiah dari pohon liar (1713), menyampaikan bahwa manusia harus menyelidiki aturan-aturan alam, dan selalu, secara terus menerus, dan perpetuirlich.

    Dalam perkembangan selanjutnya, pembangunan berkelanjutan sebagai terminologi dan isu global terus berkembang hingga pada tahun 1980 United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dan World Wide Fund for Nature (WWF) menerbitkan laporan yang berjudul World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable. Dalam laporan tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

    1. Memelihara proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan di mana kelangsungan hidup manusia dan pembangunan bergantung. Di dalamnya termasuk masalah-masalah regenerasi tanah dan perlindungan, daur ulang nutrisi, dan perlindungan kualitas air.
    2. Melestarikan keragaman genetik yang di dalamnya bergantung pada berfungsinya sebagian besar proses di atas dan sistem pendukung kehidupan, program perkembangbiakan yang diperlukan untuk perlindungan dan peningkatan tanaman budidaya, hewan peliharaan, dan mikroorganisme, serta kemajuan ilmiah dan medis, inovasi teknis, dan keamanan dari banyak industri yang menggunakan sumber daya hayati.
    3. Menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari spesies dan ekosistem yang mendukung jutaan masyarakat pedesaan serta industri besar (McCormick,1986).

    Pada tahun 1987, dalam laporan WCED UNEP berjudul Our Common Future (Hari Depan Kita Bersama), penggunaan dan pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin meluas. Secara umum, ada dua gagasan penting yang terdapat dalam laporan ini. Pertama ialah gagasan tentang kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, adalah gagasan mengenai keterbatasan, terutama terkait dengan kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan dalam upaya pemenuhan semua kebutuhan saat ini dan hari depan. Berangkat dari gagasan tersebut, jelas bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan gagasan yang menggabungkan tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, serta mengharuskan penerapannya di semua negara berkembang maupun negara maju.

    Dalam implementasinya, konsep pembangunan berkelanjutan bukan berarti tidak menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Elliot (2006) menyebutkan bahwa tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini terletak pada sifat dan bentuk produksi, serta konsumsi yang ada di dunia saat ini. Sebagai contohnya, perkembangan yang pesat dalam industri elektronik di seluruh dunia saat ini, ternyata telah menyebabkan munculnya persoalan baru yaitu adanya limbah elektronik (e-waste). Sementara, pada saat yang bersamaan, kemampuan untuk melakukan pengolahan limbahnya masih sangat kecil.

    Persoalan lain dalam pembangunan berkelanjutan adalah kemiskinan dan konflik sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya populasi khususnya di negara-negara berkembang mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Hal tersebut ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Karenanya, hal tersebut kemudian mendorong munculnya persaingan terhadap sumber daya, termasuk sumber daya alam. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai hambatan  atas pengelolaan sumber daya. Hal tersebut ditandai dengan adanya eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya tersebut serta mengolah pada lahan-lahan kritis dan hidup di dalam tempat tinggal yang tidak layak.  

    AMDAL
    Di Indonesia sendiri, tepatnya pada tahun 1972 di Bandung, diadakan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional. Seminar tersebut merupakan seminar pertama yang bertemakan lingkungan hidup serta dengan menggunakan bahan-bahan dari panitia konferensi Stockholm. Sehingga, sejumlah peserta seminar menjadi anggota delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut (Soemarwoto, 1983).

    Dalam perkembangannya, penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga harus menghadapi berbagai macam tantangan. Munculnya berbagai konflik sosial akibat berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam masih banyak terjadi di berbagai daerah. Baik itu konflik sosial yang memang benar diakibatkan oleh adanya metode eksploitasi yang salah, maupun konflik sosial yang muncul sebagai akibat adanya provokasi dari sebagian pihak. Satu hal yang harus dipahami adalah pada dasarnya eksploitasi sumber daya alam bukan sebuah kegiatan yang terlarang, selama hal tersebut tidak dilakukan secara berlebihan dan dengan cara-cara yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

    Jika dilihat dari sisi regulasi, adanya persyaratan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk setiap kegiatan bisnis di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun dalam penerapannya, pemenuhan syarat AMDAL masih banyak yang terabaikan. Banyak usaha bisnis berjalan tanpa adanya proses AMDAL terlebih dahulu. Masalah lainnya adalah banyak dari perusahaan yang telah beroperasi seringkali abai terhadap kewajiban pelaporan rutin atas kondisi lingkungan. Begitu pula dengan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.

    Padahal, jika dilihat tujuan secara umum, AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Secara umum, proses pelaksanaan AMDAL dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

    Namun, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar persyaratan AMDAL inilah yang menyebabkan penerapan AMDAL terabaikan. Terlebih pada berbagai bentuk usaha kecil menengah. Berbagai bentuk keterbatasan yang masih dihadapi oleh UMKM, menyebabkan proses AMDAL dan monitoring dampak lingkungan atas usaha yang dilakukan menjadi “serba salah”. Biaya yang relatif besar untuk proses AMDAL khususnya bagi UMKM pada akhirnya membutuhkan bantuan tersendiri dari Pemerintah. Sehingga, bisnis meski masih dalam tingkatan UMKM sekalipun akan tetap dapat menjadi agen pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    *)Direktur Riset Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Abdurrahman. (2003). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

    Elliot, Jenifer A. (2006). Introduction to Sustainable Development, New York, Routledge

    Hendartomo, T. (n.d.). Retrieved November 17, 2017, from http://indonesiaforest.webs.com/masalah_amdal.pdf

    McCormick, J. (1986).  “The Origins of the World Conservation Strategy”.  Journal Environmental Review: ER Vol. 10, No. 3 (Autumn, 1986).

    Soemarwoto, O. (1983). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Djambatan.